Suara.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman menilai perlu ada penertiban terhadap pihak-pihak yang merespons berlebih ucapan Effendi Simbolin soal 'TNI mirip gerombolan'.
Terbaru, MKD DPR berencana memanggil KSAD Jenderal Dudung Abdurachman gegara videonya merespond Effendi viral. Dudung dianggap melakukan intimidasi terhadap Effendi yang notabene merupakan anggota DPR RI.
Habiburokhman memandang bahwa polemik terkait hal itu seharusnya sudah selesai. Terlebih Effendi sudah melakukan permohonan maaf.
"Ya kita mau clear semua biar clear semua. Yang salah, misalnya Effendi sudah minta maaf ya silakan. Tapi kalau ada respons yang berlebihan respons tidak tepat juga baiknya ditertibkan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Habiburokhman berujar bahwa banyak anggota DPR di alat kelengkapam dewan (AKD) yang sudah menanyakan tentang sikap MKD menanggapi pernyataan Dudung. Mereka menganggap bahwa Dudung memberikan kesan intimidasi terhadap DPR.
"Saya kan ada di AKD ada dua AKD ada di masing-masing AKD menanyakan itu ini bagaimana sikap MKD kok DPR diintimidasi seperti ini," kata Habiburokhman.
Rencana Panggil Dudung
Habiburokhman mengusulkan agar MKD memanggil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
Pemanggilan itu buntut dari video Dudung yang dinilai memberi kesan intimidasi kepada DPR.
Baca Juga: Jenderal Dudung Gandeng PHR, Luncurkan Program Ketahanan Pangan di Tanah Sakai
Habiburokhman mengatakan pernyataan Dudung dalam rekaman video sudah beredar di WhatsApp Group di komisi-komisi di DPR. Ia berujar banyak anggota DPR yang memepertanyakan sikap Dudung.
"Terkait pernyataan Pak Dudung yang juga sudah banyak beredar di WAG komisi di DPR banyak yang mempertanyakan kok DPR diintimidasi?" kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (14/9/2022).
Habiburokhman mengatakan usulan memanggil Dudung ke MKD DPR ialah untuk meminta klarifikasi.
"Kami juga ingin mengklarifikasi karena terkait juga dengan pernyataan Effendi Simbolon, saya mengusulkan agar MKD juga memanggil saudara Dudung ke MKD. Jadi supaya clear yang benar katakan benar, yang salah katakan salah," kata Habiburokhman.
Komisi I DPR enggan menanggapi lebih jauh ihwal rekaman video Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang meminta seluruh jajarannya untuk tidak takut memberikan perlawanan terhadap Effendi Simbolon yang dianggap sudah menginjak harga diri TNI AD.
Wakil Ketua Komisi I DPR sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengaku tidak memahami apa yang menjadi tindakan KSAD. Ia menilai hal itu merupakan ranah Dudung.
Berita Terkait
-
Meski Effendi Simbolon sudah Minta Maaf ke TNI, MKD DPR bakal Lakukan Pemanggilan
-
Sebut TNI Gerombolan hingga Picu Kemarahan Prajurit, Politikus PDI Effendi Simbolon Akhirnya Minta Maaf
-
Habiburokhman Dorong MKD Segera Panggil KSAD Dudung: Kok DPR Diintimidasi?
-
Jenderal Dudung Gandeng PHR, Luncurkan Program Ketahanan Pangan di Tanah Sakai
-
KSAD Dudung Murka dengan Pernyataan Effendi Simbolon: Jangan Salahkan Prajurit Kita Ngamuk!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar