Demokrat Pastikan Ogah Usung Capres-Cawapres yang Lekat Unsur Status Quo, Justru Dorong AHY-Anies

Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, Demokrat dipastikan tidak akan mendukung dan mengusung calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dari unsur yang dekat dengan status quo.

Menurutnya, Demokrat akan mengusung dan mendorong calon yang bisa membawa perubahan dan perbaikan.

Hal itu disampaikan Herzaky menjelang Demokrat menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada 15 sampai 16 September 2022. Dalam forum itu Demokrat akan menyerap aspirasi kadernya soal capres-cawapres untuk Pilpres 2024.

"Siapa calon presiden yang kita calonkan, ini bisa jadi dibahas besok. Tapi satu hal yang pasti kita ini partai yang mengusung perubahan dan kebaikan dan kita nggak mungkin mendukung calon presiden yang malah lekat dengan kondisi status quo atau sama saja seperti saat ini. Nah clear kan arah ke depan seperti apa," kata Herzaky ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Ia kemudian menyebut figur-figur yang masuk kriteria Demokrat yang kemungkinan akan didukung. Figur itu berada di luar pemerintahan, salah satunya Anies Baswedan.

"Yang kami tapi saat ini figur-figur perubahan itu kan perbaikan ya masih AHY sebagai figur di luar pemerintahan yang saat ini juga masuk dalam berbagai survei ya pak Anies juga salah satu figur yang dianggap perubahan," ungkapnya.

Menurutnya, tidak ada yang salah jika Anies disandingkan dengan AHY. Ia mengklaim suara di bawah juga banyak mendorong agar dua figur itu diduetkan.

"Ya kalau dua ini ternyata bersanding mau AHY-Anies, Anies-AHY ya bisa saja mengapa tidak? Toh secara pribadi mereka punya hub baik masyrajat banyak dukung. Ya kenapa tidak?" tuturnya.

Kendati begitu, ia tak menutup kader jika ingin menyuarakan aspirasi mendukung calon dari luar pemerintahan lainnya, seperti Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri hingga Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Baca Juga: Rapimnas 2022, DPD Demokrat Sumbar Dukung AHY dan Anies Baswedan Berpasangan di Pilpres 2024

"Mungkin kami belum tahu. Ini kan hanya mendengar saja di masyarakat di survei sosok perubahan sosok antitesis dari pemerintahan sekarang itu adalah mas AHY mas Anies ada pak Syaikhu kan begitu ada Ustaz Salim Segaf nah itu figur perubahan semua," tuturnya.

"Dari kelompok dari luar pemerintahan jadi bisa saja besok dibahas nama yang mana itu tergantung besok tergantung kader-kader binaan Demokrat," sambungnya.

Gelar Rapimnas

Sebelumnya, koalisi serta capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 akan dibahas oleh Partai Demokrat dalam agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan digelar di Jakarta pada 15 sampai 16 September 2022.

"Partai Demokrat akan membahas mengenai rencana koalisi parpol yang sedang dijajaki oleh Partai Demokrat bersama tiga ribuan lebih pimpinan Partai Demokrat dan para wakil rakyat dari Partai Demokrat dari seluruh pelosok Indonesia di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).

Herzaky menjelaskan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum serta jajaran petinggi Demokrat lainnya akan mendengarkan masukan-masukan dan mendalami aspirasi yang akan disampaikan tiga ribuan lebih para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia.

"Para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia selama ini telah bertemu dan menyerap aspirasi langsung rakyat dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kotamadya, dan 83 ribu desa dan kelurahan," tuturnya.

"Masukan-masukan ini tentunya sangat berharga dan diperlukan oleh Partai Demokrat dalam menentukan langkah ke depannya menuju Pilpres dan Pileg 2024," sambungnya.

Menurutnya, Demokrat harus bisa menjadi partai pemerintahan di 2024 mendatang, terlebih agar bisa terus membantu rakyat. Untuk itu, kata dia, soal capres-cawspres dan koalisi akan dipertimbangkan secara komprehensif.

Ia menyampaikan, ada ambang batas presiden sebesar 20 persen, sedangkan Demokrat baru memiliki 9.36 persen kursi parlemen, membuat Demokrat harus berkoalisi dengan parpol-parpol parlemen lainnya.

"Apakah dalam rapimnas ini akan ada keinginan untuk berkoalisi dengan parpol mana saja, termasuk dengan Nasdem dan PKS yang selama ini sering disebut-sebut, sangat mungkin untuk dibahas dan direkomendasikan seperti apa jalan yang akan ditempuh oleh Partai Demokrat," ujarnya.

Sementara itu terkait dengan nama capres-cawapres yang akan diusung Demokrat, Herzaky mengatakan, hal itu akan tergantung dari masukan-masukan dan rekomendasi dari para pimpinan Partai Demokrat peserta rapimnas.