Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera menanggapi sindirian Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta PKS melakukan autokritik terhadap kepemimpinan kepala daerah asal PKS di Kota Depok.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, bahwa selama memimpin Depok, PKS telah menurunkan tingkat kemiskinan.
"Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2.58% hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!" kata Kholid dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).
Tidak hanya menurunkan tingkat kemiskinan, Kota Depok di bawah kepemimpinan kader PKS, berhasil membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat.
Kholid lantas berbalik mengajak Hasto untuk membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Depok dengan Kota Solo di bawah Gibran Rakabuming atau Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo, yang keduanya merupakan kader PDIP.
"Kalau Sekjen PDIP mau adu prestasi kepala daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yg berhasil turunkan angka kemiskinan?" kata Kholid.
"Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Dari Pak Jokowi hingga sekarang putranya Gibran. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?" sambungnya sembari bertanya.
Kholid menyampaikan data BPS menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Solo mencapai 9.4 persen pada 2021.
"Di level kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?" ujarnya.
Menurut Kholid, Provinsi Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Jumlah daerah kategori miskin ekstrim justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021.
Selain itu, lanjut Kholid, Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinan setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa. Tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25 persen di 2021.
"Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional," tandas Kholid.
Minta PKS Fokus Urus Depok
Sebelumnya, PDIP meminta Partai Keadilan Sejahtera melakukan autokritik terhadap Kota Depok yang dipimpin kadernya. Permintaan itu menanggapi masifnya spanduk penolakan dan kritik PKS terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyarankan agar sebaiknya PKS melakukan autokritik lebih dahulu ketimbang mengkritik pemerintah. Terutama dalam memajukan daerah-daerah yang kini dipimpin PKS, semisal Kota Depok.
Berita Terkait
-
Ngeri Jika Tiga Partai Ini Dukung AHY: PDI Perjuangan Bisa Keok Pemilu 2024
-
PKS Getol Kritik Jokowi Soal Harga BBM, PDIP Beri Balasan: Puluhan Tahun Depok Dipimpin PKS, Bagaimana Hasilnya?
-
Demokrat Sebut Ada 'Genderuwo' Ingin Jegal Anies Lewat Kasus Formula E, PKS: Biarkan Saja
-
Viral Video Remaja Konvoi Bawa Sajam dan Bendera PKS di Medan
-
Viral Remaja Ikut-ikutan Geng Motor Konvoi Bawa Bendera PKS di Medan, Warga: Nanti Keciduk Polisi Nangis
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui