Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera menanggapi sindirian Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta PKS melakukan autokritik terhadap kepemimpinan kepala daerah asal PKS di Kota Depok.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, bahwa selama memimpin Depok, PKS telah menurunkan tingkat kemiskinan.
"Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2.58% hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!" kata Kholid dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).
Tidak hanya menurunkan tingkat kemiskinan, Kota Depok di bawah kepemimpinan kader PKS, berhasil membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat.
Kholid lantas berbalik mengajak Hasto untuk membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Depok dengan Kota Solo di bawah Gibran Rakabuming atau Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo, yang keduanya merupakan kader PDIP.
"Kalau Sekjen PDIP mau adu prestasi kepala daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yg berhasil turunkan angka kemiskinan?" kata Kholid.
"Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Dari Pak Jokowi hingga sekarang putranya Gibran. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?" sambungnya sembari bertanya.
Kholid menyampaikan data BPS menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Solo mencapai 9.4 persen pada 2021.
"Di level kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?" ujarnya.
Menurut Kholid, Provinsi Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Jumlah daerah kategori miskin ekstrim justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021.
Selain itu, lanjut Kholid, Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinan setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa. Tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25 persen di 2021.
"Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional," tandas Kholid.
Minta PKS Fokus Urus Depok
Sebelumnya, PDIP meminta Partai Keadilan Sejahtera melakukan autokritik terhadap Kota Depok yang dipimpin kadernya. Permintaan itu menanggapi masifnya spanduk penolakan dan kritik PKS terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyarankan agar sebaiknya PKS melakukan autokritik lebih dahulu ketimbang mengkritik pemerintah. Terutama dalam memajukan daerah-daerah yang kini dipimpin PKS, semisal Kota Depok.
Berita Terkait
-
Ngeri Jika Tiga Partai Ini Dukung AHY: PDI Perjuangan Bisa Keok Pemilu 2024
-
PKS Getol Kritik Jokowi Soal Harga BBM, PDIP Beri Balasan: Puluhan Tahun Depok Dipimpin PKS, Bagaimana Hasilnya?
-
Demokrat Sebut Ada 'Genderuwo' Ingin Jegal Anies Lewat Kasus Formula E, PKS: Biarkan Saja
-
Viral Video Remaja Konvoi Bawa Sajam dan Bendera PKS di Medan
-
Viral Remaja Ikut-ikutan Geng Motor Konvoi Bawa Bendera PKS di Medan, Warga: Nanti Keciduk Polisi Nangis
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid