Suara.com - Persiapan Pemilu 2024 sudah mulai dilakukan sejak sekarang. Tak terkecuali PDI Perjuangan belakangan mencuri perhatian karena membentuk kelompok loyalis Puan bertajuk Dewan Kolonel. Dicetuskan Johan Budi, Dewan Kolonel diklaim sebagai inisiatif pribadi.
Terbentuknya Dewan Kolonel PDIP ini ikut ditanggapi oleh akademisi Rocky Gerung. "Ya itu yang sedang menarik, bicara tentang strategi PDIP untuk mengatur politik melalui Dewan Kolonel, kan itu yang lagi heboh sekarang," ujar Rocky, dikutip Suara.com dari kanal YouTube-nya, Rabu (21/9/2022).
Namun penamaan Dewan Kolonel ini memang sangat mencuri perhatian publik, apalagi karena secara kebetulan terbentuk pada bulan September yang erat akan peristiwa G30S/PKI.
Menanggapinya, Rocky menilai posisi "kolonel" di kesatuan masih efektif untuk memegang komando, tetapi tidak terlalu politis bila dibandingkan dengan istilah "jenderal".
"Kalau ada kata kolonel dalam politik mengingatkan kita pada Kolonel Untung (Letkol Untung) di Indonesia. Tapi ada juga Kolonel Khadafi, Gringo Honasan," tutur Rocky.
"Jadi memang kedudukan kolonel itu paling efektif karena masih memegang komando. Kalau sudah jenderal kan sudah elit, sifatnya lebih politis. (Penamaan) Dewan Kolonel tentu untuk efektivitas komando," sambungnya.
Namun penamaan kelompok ini sebenarnya berpotensi memunculkan beragam pertanyaan usil, apalagi untuk Trah Soekarno yang berkaitan erat dengan isu Dewan Jenderal pada tahun 1965 silam.
"(Tapi) pasti itu sudah diperhitungkan, istilah Dewan Jenderal atau Dewan Kolonel," balas Rocky. "(Memang mengingatkan) dengan nama-nama tadi, ada Gringo Honasan, Kolonel Untung, tapi ada juga Kolonel Soeharto."
"Tapi kelihatannya yang dimaksudkan ada efisiensi dalam organisasi, karena kan Mbak Puan harus digelontorkan suara, digelontorkan maksudnya dinaikkan popularitasnya. Ya mungkin sistem yang dipandu oleh tradisi kolonel itu yang menaikkan Mbak Puan," lanjut Rocky.
Baca Juga: 12 Nama Masuk Dalam Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani di Pilpres 2024, Johan Budi Jadi Pencetus
Karena itulah, Rocky meminta jangan ada insinuasi yang mengarahkan pembentukan Dewan Kolonel dengan isu-isu seperti Dewan Jenderal dan sebagainya.
Justru publik sebaiknya menghormati saja pembentukan kelompok loyalis tersebut dan menantikan sepak terjangnya, yang menurut Rocky dapat terlihat di baliho-baliho Puan berikutnya.
Johan Budi Pastikan Dewan Kolonel Cuma Sebutan
Terungkap bahwa Johan Budi lah yang menjadi pencetus pembentukan Dewan Kolonel ini. Namun ia memastikan Dewan Kolonel tidak berkaitan dengan DPP PDIP.
"Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya. Tapi kami di Fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
"Kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," imbuhnya, sekaligus memastikan Dewan Kolonel akan tetap mengikuti apapun keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri nanti.
Tag
Berita Terkait
-
12 Nama Masuk Dalam Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani di Pilpres 2024, Johan Budi Jadi Pencetus
-
Luhut Sakit Hati Kenapa Rocky Gerung Kerap Sebut Pemerintahan Dungu
-
Pengamat Sebut Dewan Kolonel Akan Bikin Mulus Jalan Puan, Tapi Jegal Ganjar Pranowo
-
Tak Diundang ke Konsolidasi Pemenangan PDIP, Ganjar Pranowo Seperti Anak Kos di Partai Sendiri
-
Soal Dukungan Maju Pilpres 2024, Nasib Anies Ada di Tangan Majelis Syuro PKS
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo
-
Setyo Budiyanto Jelaskan Alasan KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Nilai Rupiah Harus Disesuaikan