Suara.com - Persiapan Pemilu 2024 sudah mulai dilakukan sejak sekarang. Tak terkecuali PDI Perjuangan belakangan mencuri perhatian karena membentuk kelompok loyalis Puan bertajuk Dewan Kolonel. Dicetuskan Johan Budi, Dewan Kolonel diklaim sebagai inisiatif pribadi.
Terbentuknya Dewan Kolonel PDIP ini ikut ditanggapi oleh akademisi Rocky Gerung. "Ya itu yang sedang menarik, bicara tentang strategi PDIP untuk mengatur politik melalui Dewan Kolonel, kan itu yang lagi heboh sekarang," ujar Rocky, dikutip Suara.com dari kanal YouTube-nya, Rabu (21/9/2022).
Namun penamaan Dewan Kolonel ini memang sangat mencuri perhatian publik, apalagi karena secara kebetulan terbentuk pada bulan September yang erat akan peristiwa G30S/PKI.
Menanggapinya, Rocky menilai posisi "kolonel" di kesatuan masih efektif untuk memegang komando, tetapi tidak terlalu politis bila dibandingkan dengan istilah "jenderal".
"Kalau ada kata kolonel dalam politik mengingatkan kita pada Kolonel Untung (Letkol Untung) di Indonesia. Tapi ada juga Kolonel Khadafi, Gringo Honasan," tutur Rocky.
"Jadi memang kedudukan kolonel itu paling efektif karena masih memegang komando. Kalau sudah jenderal kan sudah elit, sifatnya lebih politis. (Penamaan) Dewan Kolonel tentu untuk efektivitas komando," sambungnya.
Namun penamaan kelompok ini sebenarnya berpotensi memunculkan beragam pertanyaan usil, apalagi untuk Trah Soekarno yang berkaitan erat dengan isu Dewan Jenderal pada tahun 1965 silam.
"(Tapi) pasti itu sudah diperhitungkan, istilah Dewan Jenderal atau Dewan Kolonel," balas Rocky. "(Memang mengingatkan) dengan nama-nama tadi, ada Gringo Honasan, Kolonel Untung, tapi ada juga Kolonel Soeharto."
"Tapi kelihatannya yang dimaksudkan ada efisiensi dalam organisasi, karena kan Mbak Puan harus digelontorkan suara, digelontorkan maksudnya dinaikkan popularitasnya. Ya mungkin sistem yang dipandu oleh tradisi kolonel itu yang menaikkan Mbak Puan," lanjut Rocky.
Baca Juga: 12 Nama Masuk Dalam Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani di Pilpres 2024, Johan Budi Jadi Pencetus
Karena itulah, Rocky meminta jangan ada insinuasi yang mengarahkan pembentukan Dewan Kolonel dengan isu-isu seperti Dewan Jenderal dan sebagainya.
Justru publik sebaiknya menghormati saja pembentukan kelompok loyalis tersebut dan menantikan sepak terjangnya, yang menurut Rocky dapat terlihat di baliho-baliho Puan berikutnya.
Johan Budi Pastikan Dewan Kolonel Cuma Sebutan
Terungkap bahwa Johan Budi lah yang menjadi pencetus pembentukan Dewan Kolonel ini. Namun ia memastikan Dewan Kolonel tidak berkaitan dengan DPP PDIP.
"Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya. Tapi kami di Fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
"Kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," imbuhnya, sekaligus memastikan Dewan Kolonel akan tetap mengikuti apapun keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri nanti.
Berkaitan dengan namanya, Johan Budi rupanya tidak takut akan diprotes atau semacamnya. Pasalnya kelompok ini dibentuk pada bulan September dan namanya berkaitan dengan Dewan Jenderal yang berkaitan dengan isu G30S/PKI.
"Kalau nama... itu sebutan aja," tandas Johan ketika dikonfirmasi Suara.com, Rabu (21/9/2022).
Sejauh ini sudah ada bebreapa nama yang disebut masuk Dewan Kolonel. Selain Johan Budi, ada pula Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, Junimart Girsang, Riezky Aprilia, Lasarus, Adisatrya Suryo Sulisto, Esti Wijayati, Abidin Fikri, Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Hendrawan Supratikno.
Tag
Berita Terkait
-
12 Nama Masuk Dalam Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani di Pilpres 2024, Johan Budi Jadi Pencetus
-
Luhut Sakit Hati Kenapa Rocky Gerung Kerap Sebut Pemerintahan Dungu
-
Pengamat Sebut Dewan Kolonel Akan Bikin Mulus Jalan Puan, Tapi Jegal Ganjar Pranowo
-
Tak Diundang ke Konsolidasi Pemenangan PDIP, Ganjar Pranowo Seperti Anak Kos di Partai Sendiri
-
Soal Dukungan Maju Pilpres 2024, Nasib Anies Ada di Tangan Majelis Syuro PKS
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?