Suara.com - Persiapan Pemilu 2024 sudah mulai dilakukan sejak sekarang. Tak terkecuali PDI Perjuangan belakangan mencuri perhatian karena membentuk kelompok loyalis Puan bertajuk Dewan Kolonel. Dicetuskan Johan Budi, Dewan Kolonel diklaim sebagai inisiatif pribadi.
Terbentuknya Dewan Kolonel PDIP ini ikut ditanggapi oleh akademisi Rocky Gerung. "Ya itu yang sedang menarik, bicara tentang strategi PDIP untuk mengatur politik melalui Dewan Kolonel, kan itu yang lagi heboh sekarang," ujar Rocky, dikutip Suara.com dari kanal YouTube-nya, Rabu (21/9/2022).
Namun penamaan Dewan Kolonel ini memang sangat mencuri perhatian publik, apalagi karena secara kebetulan terbentuk pada bulan September yang erat akan peristiwa G30S/PKI.
Menanggapinya, Rocky menilai posisi "kolonel" di kesatuan masih efektif untuk memegang komando, tetapi tidak terlalu politis bila dibandingkan dengan istilah "jenderal".
"Kalau ada kata kolonel dalam politik mengingatkan kita pada Kolonel Untung (Letkol Untung) di Indonesia. Tapi ada juga Kolonel Khadafi, Gringo Honasan," tutur Rocky.
"Jadi memang kedudukan kolonel itu paling efektif karena masih memegang komando. Kalau sudah jenderal kan sudah elit, sifatnya lebih politis. (Penamaan) Dewan Kolonel tentu untuk efektivitas komando," sambungnya.
Namun penamaan kelompok ini sebenarnya berpotensi memunculkan beragam pertanyaan usil, apalagi untuk Trah Soekarno yang berkaitan erat dengan isu Dewan Jenderal pada tahun 1965 silam.
"(Tapi) pasti itu sudah diperhitungkan, istilah Dewan Jenderal atau Dewan Kolonel," balas Rocky. "(Memang mengingatkan) dengan nama-nama tadi, ada Gringo Honasan, Kolonel Untung, tapi ada juga Kolonel Soeharto."
"Tapi kelihatannya yang dimaksudkan ada efisiensi dalam organisasi, karena kan Mbak Puan harus digelontorkan suara, digelontorkan maksudnya dinaikkan popularitasnya. Ya mungkin sistem yang dipandu oleh tradisi kolonel itu yang menaikkan Mbak Puan," lanjut Rocky.
Baca Juga: 12 Nama Masuk Dalam Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani di Pilpres 2024, Johan Budi Jadi Pencetus
Karena itulah, Rocky meminta jangan ada insinuasi yang mengarahkan pembentukan Dewan Kolonel dengan isu-isu seperti Dewan Jenderal dan sebagainya.
Justru publik sebaiknya menghormati saja pembentukan kelompok loyalis tersebut dan menantikan sepak terjangnya, yang menurut Rocky dapat terlihat di baliho-baliho Puan berikutnya.
Johan Budi Pastikan Dewan Kolonel Cuma Sebutan
Terungkap bahwa Johan Budi lah yang menjadi pencetus pembentukan Dewan Kolonel ini. Namun ia memastikan Dewan Kolonel tidak berkaitan dengan DPP PDIP.
"Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya. Tapi kami di Fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
"Kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," imbuhnya, sekaligus memastikan Dewan Kolonel akan tetap mengikuti apapun keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri nanti.
Berkaitan dengan namanya, Johan Budi rupanya tidak takut akan diprotes atau semacamnya. Pasalnya kelompok ini dibentuk pada bulan September dan namanya berkaitan dengan Dewan Jenderal yang berkaitan dengan isu G30S/PKI.
"Kalau nama... itu sebutan aja," tandas Johan ketika dikonfirmasi Suara.com, Rabu (21/9/2022).
Sejauh ini sudah ada bebreapa nama yang disebut masuk Dewan Kolonel. Selain Johan Budi, ada pula Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, Junimart Girsang, Riezky Aprilia, Lasarus, Adisatrya Suryo Sulisto, Esti Wijayati, Abidin Fikri, Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Hendrawan Supratikno.
Tag
Berita Terkait
-
12 Nama Masuk Dalam Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani di Pilpres 2024, Johan Budi Jadi Pencetus
-
Luhut Sakit Hati Kenapa Rocky Gerung Kerap Sebut Pemerintahan Dungu
-
Pengamat Sebut Dewan Kolonel Akan Bikin Mulus Jalan Puan, Tapi Jegal Ganjar Pranowo
-
Tak Diundang ke Konsolidasi Pemenangan PDIP, Ganjar Pranowo Seperti Anak Kos di Partai Sendiri
-
Soal Dukungan Maju Pilpres 2024, Nasib Anies Ada di Tangan Majelis Syuro PKS
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123