Suara.com - Persiapan Pemilu 2024 sudah mulai dilakukan sejak sekarang. Tak terkecuali PDI Perjuangan belakangan mencuri perhatian karena membentuk kelompok loyalis Puan bertajuk Dewan Kolonel. Dicetuskan Johan Budi, Dewan Kolonel diklaim sebagai inisiatif pribadi.
Terbentuknya Dewan Kolonel PDIP ini ikut ditanggapi oleh akademisi Rocky Gerung. "Ya itu yang sedang menarik, bicara tentang strategi PDIP untuk mengatur politik melalui Dewan Kolonel, kan itu yang lagi heboh sekarang," ujar Rocky, dikutip Suara.com dari kanal YouTube-nya, Rabu (21/9/2022).
Namun penamaan Dewan Kolonel ini memang sangat mencuri perhatian publik, apalagi karena secara kebetulan terbentuk pada bulan September yang erat akan peristiwa G30S/PKI.
Menanggapinya, Rocky menilai posisi "kolonel" di kesatuan masih efektif untuk memegang komando, tetapi tidak terlalu politis bila dibandingkan dengan istilah "jenderal".
"Kalau ada kata kolonel dalam politik mengingatkan kita pada Kolonel Untung (Letkol Untung) di Indonesia. Tapi ada juga Kolonel Khadafi, Gringo Honasan," tutur Rocky.
"Jadi memang kedudukan kolonel itu paling efektif karena masih memegang komando. Kalau sudah jenderal kan sudah elit, sifatnya lebih politis. (Penamaan) Dewan Kolonel tentu untuk efektivitas komando," sambungnya.
Namun penamaan kelompok ini sebenarnya berpotensi memunculkan beragam pertanyaan usil, apalagi untuk Trah Soekarno yang berkaitan erat dengan isu Dewan Jenderal pada tahun 1965 silam.
"(Tapi) pasti itu sudah diperhitungkan, istilah Dewan Jenderal atau Dewan Kolonel," balas Rocky. "(Memang mengingatkan) dengan nama-nama tadi, ada Gringo Honasan, Kolonel Untung, tapi ada juga Kolonel Soeharto."
"Tapi kelihatannya yang dimaksudkan ada efisiensi dalam organisasi, karena kan Mbak Puan harus digelontorkan suara, digelontorkan maksudnya dinaikkan popularitasnya. Ya mungkin sistem yang dipandu oleh tradisi kolonel itu yang menaikkan Mbak Puan," lanjut Rocky.
Baca Juga: 12 Nama Masuk Dalam Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani di Pilpres 2024, Johan Budi Jadi Pencetus
Karena itulah, Rocky meminta jangan ada insinuasi yang mengarahkan pembentukan Dewan Kolonel dengan isu-isu seperti Dewan Jenderal dan sebagainya.
Justru publik sebaiknya menghormati saja pembentukan kelompok loyalis tersebut dan menantikan sepak terjangnya, yang menurut Rocky dapat terlihat di baliho-baliho Puan berikutnya.
Johan Budi Pastikan Dewan Kolonel Cuma Sebutan
Terungkap bahwa Johan Budi lah yang menjadi pencetus pembentukan Dewan Kolonel ini. Namun ia memastikan Dewan Kolonel tidak berkaitan dengan DPP PDIP.
"Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya. Tapi kami di Fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
"Kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," imbuhnya, sekaligus memastikan Dewan Kolonel akan tetap mengikuti apapun keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri nanti.
Berkaitan dengan namanya, Johan Budi rupanya tidak takut akan diprotes atau semacamnya. Pasalnya kelompok ini dibentuk pada bulan September dan namanya berkaitan dengan Dewan Jenderal yang berkaitan dengan isu G30S/PKI.
"Kalau nama... itu sebutan aja," tandas Johan ketika dikonfirmasi Suara.com, Rabu (21/9/2022).
Sejauh ini sudah ada bebreapa nama yang disebut masuk Dewan Kolonel. Selain Johan Budi, ada pula Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, Junimart Girsang, Riezky Aprilia, Lasarus, Adisatrya Suryo Sulisto, Esti Wijayati, Abidin Fikri, Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Hendrawan Supratikno.
Tag
Berita Terkait
-
12 Nama Masuk Dalam Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani di Pilpres 2024, Johan Budi Jadi Pencetus
-
Luhut Sakit Hati Kenapa Rocky Gerung Kerap Sebut Pemerintahan Dungu
-
Pengamat Sebut Dewan Kolonel Akan Bikin Mulus Jalan Puan, Tapi Jegal Ganjar Pranowo
-
Tak Diundang ke Konsolidasi Pemenangan PDIP, Ganjar Pranowo Seperti Anak Kos di Partai Sendiri
-
Soal Dukungan Maju Pilpres 2024, Nasib Anies Ada di Tangan Majelis Syuro PKS
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!