Drama Politik Jelang Pilpres: SBY Turun Gunung, Prabowo Dijegal, Puan Setujui Dewan Kolonel

Anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi menyebut bahwa Dewan Kolonel awalnya hanya beranggotakan enam orang, termasuk dirinya.

"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusulin," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Kini, beberapa tokoh partai turut tergabung dalam dewan tersebut demi memuluskan upaya Puan maju dalam kontestasi politik 2024 mendatang.

Namun, Jonan hingga kini belum kunjung memberikan detil terkait program yang diusung oleh dewan bentukannya itu.

"Sudah begitu saja. Tidak ada program yang pasti," ujarnya.

Ganjar tak diundang ke acara PDIP, Pengamat: Ganjar seperti anak kos

Isu renggangnya hubungan Ganjar dengan partainya, PDIP kini kembali mencuat berkat dirinya tak diundang ke konsolidasi pemenangan PDI Perjuangan di Semarang.

Menariknya, acara tersebut dihadiri oleh Puan Maharani beserta jajaran kepala daerah di Jawa Tengah yang diusung oleh PDIP.

Fenomena tersebut membuat para pengamat politik menilai ada yang tak beres dengan hubungan Ganjar dengan pihak partai.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai tak diundangnya Ganjar merupakan bentuk perlakuan tak adil dari pihak partai. Ia bahkan juga mengibaratkan Ganjar bak 'anak kos' di partai.

Baca Juga: PKS Harap Ada 4 Paslon di 2024: Tiga dari Koalisi dan Satu Hasil PDIP Usung

"Tentu sangat tidak rasional [Ganjar tak diundang] bagi orang yang melihat ini dari jauh, Ganjar adalah Gubernur yang otoritatif bagaimana memenangkan di Jawa Tengah Ganjar bisa hadir dalam setiap konsolidasi," ungkap Adi pada wawancara Metro TV yang tayang di YouTube Selasa (20/9/2022).

"Ini babak lanjut dari celeng versus banteng, Mas Ganjar tetap dianggap anak kos-kosan di partainya sendiri," imbuhnya.

Adi menduga bahwa perseteruan antara Ganjar dengan partai bermula dari pandangan partai terhadap sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut yang dinilai melangkahi partai.

"Ganjar dianggap kemajon, mendahului, berlebihan, terutama bagi elit PDIP yang ingin Puan maju," pungkas Adi.

Kontributor : Armand Ilham