Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong pelaksanaan Pilpres 2024 diikuti empat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hitung-hitungan itu, mereka berharap PDI Perjuangan mengusung paslon secara mandiri tanpa koalisi.
Seperti diketahui berkat perolehan suara dan raihan kursi di Parlemen, PDIP sebagai partai pemenang di Pemilu 2019 memang berhak untuk mengusung sendiri capres mereka. Mengingat mereka sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
Di luar dari paslon usulan PDIP, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memetakan tiga paslon lain dari tiga koalisi berbeda.
Adapun koalisi itu ialah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PPP dan PAN. Kemudian koalisi Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS serta koalisi PKB dan Partai Gerindra.
"Biarkan saja kan kalau empat yang maju, ya KIB satu; PKS, NasDem, Demokrat satu; Gerindra-PKB satu; PDIP karena bisa mandiri satu," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
"Empat ukuran, ukuran banget, saya dorong empat. Minimal tiga lah," sambung Mardani.
Sebelumnya Mardani mengatakan bahwa semua sedang berusaha mengusung calonnya masing-masing. Hal itu ia katakan menanggapi adanya upaya-upaya penjegalan terhadap capres tertentu.
Ia berharap tidak ada pihak yang melakukan penjegalan. Mengingat makin banyak figur yang maju maka masyarakat lebih memiliki banyak pilihan alternatif.
"Jangan jegal-menjegal," kata Mardani.
Berita Terkait
-
Mucikari Culik Anak-anak buat Dijadikan PSK, Mami Erika Nangis Kejer sampai Dielus-elus Polisi
-
Pengamat Menilai NasDem Harus Kunci Demokrat dan PKS
-
Soroti Kinerja Kader PKS di Kota Depok, PDIP Bandingkan Penanganan Sampah di Surabaya: di Depok Jadi Sumber Masalah
-
Buntut Penyebaran Tabloid Anies Baswedan, PKS Kota Malang Minta Relawan Tak Kampanye di Masjid
-
Dewan Kolonel Jadi Alat Bangun Elektabilitas Puan Maharani, Bikin Macet Jalan Ganjar Pranowo Nyapres?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu