Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai dukungan atau endorse dari Presiden Jokowi terhadap pencapresan Prabowo Subianto di Pilpres 2024, tentu sangat membantu. Apalagi diketahui, Jokowi memiliki kekuasaan sebagai presiden pada saat ini.
Hal itu disampaikan Fadli menjawab ihwal kabar dan pemeberitaan bahwa Jokowi kemungkinan kuat mendukung atau meng-endorse Prabowo.
"Dukungan dari manapun pasti akan membantu, apalagi yang sedang berkuasa," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Fadli memandang apabil memang benar-benar Jokowi ternyata mendukung pencapresan Prabowo maka hal itu merupakan pertanda bagus.
"Ya kalau ada dukungan ya saya sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra itu sangat bagus ya. Kalau memang ada dukungan seperti itu," katq Fadli.
Gerindra Senang
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sebelumnya mengaku senang jika Prabowo Subianto didukung Presiden Jokowi untuk maju di Pilpres 2024. Namun, kekinian Gerindra enggan terlalu percaya diri, lantaran belum tentu Jokowi mendukung.
Buat Gerindra, kata Muzani, tentu saja support dan dukungan terhadap Prabowo dalam pencalonan presiden tahun 2024 dari siapapun sangat diharapkan.
Baca Juga: Ketum Jokowi Mania: Pemerintah Sekarang Nembak Orang Kaya yang Mati Orang Miskin
"Karena presiden dan wakil presiden dinyatakan menang dalam pemilihan presiden bila dia mendapatkan 50 persen plus 1. Dukungan itu darimana pun kita harapkan, apalagi kalau kemudian ada dukungan dari seorang presiden. Tentu buat kami berbangga hati," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Menurutnya, jika benar dukungan tersebut datang dari Jokowi untuk Prabowo, maka Gerindra sangat berbesar hati menerimanya.
"Kalau kemudian ada dukungan dari presiden Joko Widodo, waduh itu kami sangat berbesar hati. Buat kami itu support yang tiada tara," ungkapnya.
Kendati begitu, Muzani mengaku Gerindra enggan terlalu percaya diri mengharapkan dukungan Jokowi ke Prabowo. Gerindra mengaku tak ingin hanya berharap dan berakhir bertepuk sebelah tangan.
"Kalau betul. Tapi masalahnya, jangan-jangan kami yang geer, itu soalnya. Karena itu kami juga tidak mau gege wongso, kami tidak mau ini hanya sesuatu yang bertepuk sebelah tangan," tuturnya.
"Karena itu ya, kalau itu betul Alhamdulillah, kami syukuri dan kami ikut berbangga hati. Tapi kalau...tetep kami ingin kekuatan gerindra, kekuatan rakyat itu yang menjadi sasaran kami," sambungnya.
Berita Terkait
-
Ketum Jokowi Mania: Pemerintah Sekarang Nembak Orang Kaya yang Mati Orang Miskin
-
Temui Jokowi di Istana, Bawaslu Minta Fasilitas BPJS untuk Panwaslu Ad Hoc
-
Dewan Kolonel Mau Tandingi Ganjarist? Ini Peluang Puan vs Ganjar di Pilpres 2024
-
Megawati Kaget Dengar Ada Dewan Kolonel Buat Dukung Anaknya Puan di Pilpres 2024
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal