Suara.com - Sejumlah pengurus Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, (22/9/2022). Mereka menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan rencana kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVII yang salah satu agendanya pemilihan ketua umum pada Desember mendatang.
Dalam kesempatan tersebut tiga calon Ketua Umum HIPMI juga diperkenalkan kepada presiden. Mereka diantaranya Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Bagas Adhadirgha, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Anggawira, dan Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari. Turut hadir mendampingi para Calon Ketua Umum yakni Bendahara Umum BPP HIPMI Hilda Kusumadewi dan Ketua OC Munas M Ali Affandi Mattalitti.
"Tiga calon ketua umum. Semua masing-masing kader terbaik HIPMI dan semua di kepengurusan HIPMI dari tingkatan bawah sampai sekarang ini menjadi pengurus harian," kata Ketua SC Munas XVII Hipmi, Dede Indra Permana Soediro usia pertemuan.
Pada pertemuan itu, Jokowi berpesan agar para kandidat ketua umum untuk berkompetisi secara sehat. Ketua Umum HIPMI nanti, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menghadapi sejumlah tantangan ekonomi ke depan.
"Para calon ketua umum ini bagaimana bisa menggairahkan perekonomian bangsa Indonesia," tuturnya.
Sementara itu, Sekjen BPP HIPMI yang juga merupakan calon ketua umum Bagas Adhadirgha mengatakan bahwa tantangan ekonomi ke depan tidaklah mudah. Oleh karenanya butuh munculnya pengusaha-pengusaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja yang dapat menggerakan perekonomian.
"Dalam tiga tahun ke depan harapannya mampu mencetak 1 juta pengusaha baru dalam rangka menyambut bonus demografi yang terjadi pada tahun 2030," ujarnya.
HIPMI kata Bagas, sudah memiliki instrumen untuk menumbuhkan pengusaha pengusaha baru tersebut. Diantaranya dengan HIPMI perguruan tinggi dan program HIPMI akademi.
"Program tersebut untuk memonitoring mereka yang ingin menjadi pengusaha muda."
Baca Juga: Temui Jokowi di Istana, Bawaslu Minta Fasilitas BPJS untuk Panwaslu Ad Hoc
Berita Terkait
-
Soal Endorse Jokowi buat Prabowo Nyapres, Fadli Zon: Pasti akan Membantu, Apalagi dari Penguasa
-
Ramai Bandingkan Era Jokowi dan SBY, Pakar Politik UGM: Jangan Sekadar Klaim tapi Tawarkan Alternatif
-
Ketum Jokowi Mania: Pemerintah Sekarang Nembak Orang Kaya yang Mati Orang Miskin
-
Temui Jokowi di Istana, Bawaslu Minta Fasilitas BPJS untuk Panwaslu Ad Hoc
-
Demo di Patung Kuda, Nakes Minta Diangkat Jadi ASN
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Langgar Kidul: Kisah di Balik Tembok Cikal Bakal Muhammadiyah
-
DPR Resmi Masukkan Anggaran Makan Bergizi Gratis ke Pos Pendidikan, Segini Angkanya!
-
KPK Ungkap Uang Hasil Korupsi Bea Cukai Diduga Dipakai untuk Beli Mobil Operasional
-
Polda NTB Telusuri Identitas Asli Bandar B Alias Boy, Diduga Suap AKBP Didik Rp1,8 Miliar
-
KPK Tahan Kasi Intel Bea Cukai Budiman Bayu, Diduga Terima Gratifikasi Rp 5,19 Miliar
-
Belum Teridentifikasi, 10 Jenazah Korban Longsor Cisarua Dimakamkan Secara Massal
-
KPK Tahan Kepala Seksi Intelijen Cukai Budiman Bayu Jadi Tersangka ke-7 Kasus Impor Barang KW
-
2 Tahun Penjara Menanti! Delpedro Cs Dituntut Jaksa Terkait Kerusuhan Demo Agustus 2025
-
Gubernur Kaltim Beli Mobil Dinas Mewah Rp 8,5 Miliar Di Tengah Efisiensi , Ini Respons Golkar!
-
Dissenting Opinion di Kasus Korupsi Minyak Pertamina: Hakim Mulyono Ragukan Unsur Kerugian Negara