Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu di Indonesia belum sepenuhnya jujur dan adil alias Jurdil. Pemilu masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan.
Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (AHY).
"Selalu ada masalah dan kecurangan, baik kecurangan sistemik, terstruktur, dan masif," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamisn (22/9/2022).
Kendati begitu Fadli menganggap apa yang menjadi pernyataan SBY adalah hal yang sah sebagai suatu pendapat.
Lebih dari itu, Fadli menilai ada keinginan SBY untuk kembali ikut campur di Demokrat lewat pernyataan-pernyataan yang disampaikan Presiden ke-6 RI tersebut.
"Saya kira lebih kepada statement politik Pak SBY akan ikut campur tangan lagi dalam partainya. Menurut saya sah-sah saja," kata Fadli.
Diketahui SBY mengatakan bahwa dia telah mendengar dan mengetahui ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur serta tidak adil.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada atau tidak ada tudingan dari SBY, pemilu pasti diwarnai kecurangan.
Mahfud menyontohkan "pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan."
Baca Juga: Bawaslu Butuh Dukungan OKP dalam Mengawasi dan Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024
Mahfud mengatakan bahwa dia banyak tahu kecurangan -- pada pemilu era pemerintahan SBY -- karena waktu itu menjabat ketua Mahkamah Konstitusi.
Mahfud menyebut kecurangan yang terjadi bukan dilakukan pemerintah terhadap partai, tetapi antara pendukung partai.
"Lah, buktinya mereka menggugat ke MK atas hasil perolehan suara yang diperoleh partai lain. Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai," kata Mahfud.
Menurut Mahfud lain halnya dengan kecurangan yang terjadi di era Orde Baru. Di era itu, kecurangan terjadi secara vertikal karena melibatkan penguasa.
"Sekarang curangnya horizontal terjadi antar kelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu."
Sebelumnya SBY mengatakan bahwa dia telah mendengar dan mengetahui tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan karena itu dia "harus turun gunung menghadapi pemilu 2024".
Berita Terkait
-
Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Pemilu 2024, KPU Lampung Gandeng Influencer
-
Fadli Zon: Cawapres Prabowo Tentu Harus Komplementer, Sosok Agamis dari Kalangan Sipil
-
Bawaslu Butuh Dukungan OKP dalam Mengawasi dan Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024
-
Mahfud MD Sebut Pemilu Era SBY Juga Banyak Kecurangan, Susi Pudjiastuti sampai Heran: Maksudnya Itu Biasa?
-
Ramai Bandingkan Era Jokowi dan SBY, Pakar Politik UGM: Jangan Sekadar Klaim tapi Tawarkan Alternatif
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi