Suara.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku siap menjalankan arahan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoyang terkait kader dilarang melakukan 'dansa-dansa politik' menjelang Pemilu 2024.
Ganjar mengaku akan menyikapi perintah Megawati tersebut dengan manut dan akan fokus untuk mengurus daerah.
Awalnya Ganjar membenarkan jika Megawati mengingatkan agar seluruh kadernya tidak melakukan dansa-dansa politik terkait Pemilu 2024. Hal itu disampaikan ketika Ganjar dan ratusan kepala daerah asal PDIP ikut dalam rapat konsolidasi di Sekolah Partai PDIP.
"Oh iya (mengingatkan) 'apa enggak usah ikut dansa politik'," kata Ganjar mengikuti perkataan Megawati saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).
Kendati begitu, Ganjar tak menjelaskan lebih jauh soal apa yang dimaksud dansa-dansa politik tersebut.
Ada pun Ganjar mengaku menyikapi wanti-wanti Megawati tersebut dengan patuh untuk fokus menyelesaikan tugas di daerah.
"Ya sudah, kita kan diperintahkan ngurus daerah ya sudah, kan kita kepala daerah," tuturnya.
Wanti-wanti Megawati
Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi pengarahan kepada para kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah dalam acara yang bertema "Kebijakan Pembangunan Trisakti" di Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).
Dalam agenda ini Megawati kembali mengingatkan kadernya agar para kader partai tak melakukan "dansa-dansa" politik terkait Pemilu 2024.
Namun justru harusnya fokus melakukan kerja riil di tengah rakyat, seperti mewujudkan kedaulatan pangan lewat program tanaman pendamping beras itu.
"Saya minta laporannya segera disampaikan," kata Megawati.
Megawati kemudian menyinggung soal program relokasi warga dari lingkungan kumuh ke lokasi pemukiman lebih baik serta manusiawi.
Bagi Megawati, memastikan para kader partai berdisiplin menjalankan kerja-kerja tersebut menjadi lebih penting dari yang lainnya.
"Sebab dengan kerja kerakyatan penuh kedisiplinan begitu, rakyat juga pasti akan memilih kalian kembali," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Tak Kompetitif, Puan Maharani Disebut Bisa Memperlemah Pasangan di Pilpres 2024
-
Lembaga Survei : Jika Duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024 Dipaksakan, Kemungkinan Besar Kalah
-
Copras Capres Jadi Urusan Megawati, Ganjar: Kalau Sudah Ditentukan, Semua Relawan Pendukung Siapapun Bisa Kolaborasi
-
Pengamat Beri Saran ke Ganjar agar Kubur Mimpi Nyapres dari PDIP: Titik Nadir Terendah, Tak Dianggap Lagi
-
Soal Relawan Bentuk Dewan Kopral, Ganjar Pranowo: Saya Minta Semuanya Tahan Diri
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri