Suara.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menegaskan kembali soal urusan capres-cawapres dari PDI Perjuangan semua menjadi urusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputeri. Jika soal pencapresan sudah ditentukan, Ganjar mengajak seluruh relawan berkolaborasi.
Pernyataan Ganjar tersebut awalnya menanggapi soal adanya relawan yang ingin membentuk tim Dewan Kopral untuk membantu pemenangan diri di Pilpres 2024.
Ganjar meminta, semua pihak termasuk relawannya agar bisa menahan diri. Ia mengutip pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut adanya dewan-dewan tersebut hanya candaan politik belaka. Sampai akhirnya, Ganjar bicara soal pencapresan dari PDI Perjuangan.
Menurutnya, hal itu menjadi ranah Megawati selaku ketua umum partai.
"Toh penentuan soal copras-capres kan kalau PDIP itu urusan ketua umum, yang kedua yang menentukan juga partai," kata Ganjar di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).
Menurutnya, jika soal pencapresan dari PDIP sudah ditentukan oleh Megawati, ia pun mengajak seluruh elemen relawan tidak hanya pendukung dirinya agar bisa berkolaborasi.
Terlebih bisa lebih menahan diri dan bisa memberikan edukasi untuk publik.
"Kalau sudah ditentukan ya saya kira semua relawan dari pendukung siapapun kan bisa kolaborasi, tahan diri, edukasi publik agar semuanya ya demokrasinya dewasa," tuturnya.
Lebih lanjut, saat ditanya soal kemungkinan dirinya diusung partai lain maju di Pilpres 2024, Ganjar enggan menanggapi.
Baca Juga: Soal Relawan Bentuk Dewan Kopral, Ganjar Pranowo: Saya Minta Semuanya Tahan Diri
Sebelumnya, Mantan Anggota DPR tersebut angkat bicara menanggapi wacana tim Dewan Kopral yang akan dibentuk relawan untuk pemenangan dirinya di Pilpres 2024. Ia kemudian meminta semua pihak termasuk relawan untuk bisa menahan diri.
"Saya minta semuanya bisa menahan diri," kata Ganjar ditemui di sela-sela acara rapat konsolidasi kepala daerah dari PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Kamis (22/9/2022).
Menurutnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, adanya dewan-dewan tersebut telah dianggap hanya sebagai candaan politik belaka.
"Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan, mungkin itu hanya candaan-candaan jadi publik tidak perlu merespons ya," tuturnya.
Sementara itu, Ganjar mengingatkan, soal urusan capres-cawapres hal itu menjadi ranah Megawati Soekarnoputeri selaku ketua umum DPP PDIP. Untuk itu, ia meminta para relawan agar bisa menahan diri.
"Toh penentuan soal copras-capres kan kalau PDIP itu urusan ketua umum, yang kedua yang menentukan juga partai, kalau sudah ditentukan ya saya kira semua relawan dari pendukung siapapun kan bisa kolaborasi, tahan diri, edukasi publik agar semuanya ya demokrasinya dewasa," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
Terkini
-
Atalia Praratya Resmi Gugat Cerai Ridwan Kamil di PA Bandung, Buntut Kasus Lisa Mariana?
-
Polisi Mulai Olah TKP Pasar Induk Kramat Jati, Warga Dilarang Mendekat
-
Pasar Jaya Gerak Cepat, Penampungan 350 Pedagang Kramat Jati Siap dalam 3 Hari
-
Habib Syakur: Gosip Dito Ariotedjo-Davina Tak Boleh Tutupi Fokus Bencana Sumatra
-
Toko Plastik Simpan Karbit Diduga Sumber Api Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
-
Respons Imbauan Mensos Donasi Bencana Harus Izin, Legislator Nasdem: Jangan Hambat Solidaritas Warga
-
Pagi Mencekam di Pasar Kramat Jati, 350 Kios Pedagang Ludes Jadi Arang Dalam Satu Jam
-
Antisipasi Bencana Ekologis, Rajiv Desak Evaluasi Total Izin Wisata hingga Tambang di Bandung Raya
-
Ketua Komisi III DPR: Perpol 10 Tahun 2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK