Suara.com - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak berbekal data ketika menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal pembangunan infrastruktur.
Lantaran, Dedi melihat kalau tindakan AHY tersebut hanya untuk memantik konflik demi kepentingan pribadinya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kritik itu tidak masalah, menjadi masalah ketika justru hanya berbasis ketidaksukaan, atau sekedar memantik konflik semata," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/9/2022).
Dedi menuturkan ada cara yang lebih politis dan berdampak yang bisa saja dipilih AHY. Semisal saja melakukan koreksi kebijakan yang akan dijalankan, bukan yang sudah dilakukan pemerintah.
Selain itu, ia menilai kalau seharusnya AHY itu lebih fokus mengkampanyekan gagasan ke depan, bukan kembali ke belakang dengan membanding-bandingkan Rezim Jokowi dengan rezim sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Lebih lanjut, Dedi juga melihat kalau kritik AHY kental nuansa politis dibandingkan nuansa oposisi pada pemerintah. Ia melihat AHY mencoba mendapatkan suara dengan cara menyerang Jokowi.
"Meskipun, ini normatif, hanya statemen tanpa data, berisiko akan dikembalikan ke SBY, yang juga pasti punya kekurangan," ujar Dedi.
Berdasarkan data, SBY hanya membangun jalan tol sepanjang 189,2 kilometer sejak 2004 hingga 2019. Sedangkan Jokowi, telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 kilometer sejak menjabat pada tahun 2014. Bahkan, 750 kilometer jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024.
Kemudian, tercatat memang ada 18 bendungan mulai konstruksi di era SBY. Namun, seluruhnya diselesaikan di era Jokowi.
Jokowi juga diketahui membangun 12 bendungan sejak menjabat. Jika diakumulasi, ada 30 bendungan yang selesai dibangun di era Jokowi. Pada era Jokowi, ditargetkan juga ada 27 bendungan lagi hingga 2024.
Selanjutnya, tercatat ada 24 bandara dibangun di era SBY. Sedangkan di era Jokowi sebanyak 29 bandara. Sedangkan pada era Jokowi, diketahui menargetkan bakal ada 9 bandara baru maupun revitalisasi hingga 2024.
Selain itu, Dedi menyebut ada 316.590 kilometer jalan desa selesai konstruksi di era Jokowi. Sementara itu, capaian infrastruktur desa yang ada di era Jokowi, antara lain 1.597.539 m jembatan, 1.474.544 unit air bersih desa, 501.054 unit irigasi desa, 12.297 pasar desa, dan 42.357 posyandu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada