Suara.com - Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memberikan penjelasan setekah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung pemerintahan Presiden Jokowi hanya sekedar gunting pita dalam pembangunan infrastruktur.
Menurut Emil, pernyataan AHY itu merujuk pada penghargaan atas kontribusi rezim Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang memulai pembangunan infrastruktur tersebut. Hanya saja diresmikannya di era Jokowi.
Kalau dari pandangan Emil, AHY itu ingin adanya penghargaan atas kontribusi rezim SBY karena ada beberapa infrastruktur yang mulai dibangun pada masa kepemimpinan ayahnya.
Menurut Emil, ada sejumlah pihak yang menuding kalau tidak ada satupun infrastruktur yang dihasilkan di zaman SBY.
"Yang benar begini, ada proyek, sudah di-prepare, sudah dianggarkan, sudah dijalankan, jalan nih 70 persen, kemudian berlanjut ganti kepemimpinan, terus selesai. Kemudian dikatakan ada tapi ini bukan (tuduhan) kepada Presiden Jokowi tapi ini hanya kepada pihak-pihak yang mengatakan bahwa zaman pak SBY beliau enggak ngapa-ngapain," kata Emil saat ditemui di kantor Badan Penghubung Daerah Jawa Timur, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).
Emil lantas mengungkapkan kalau di rezim SBY terdapat berbagai pengembangan semisal penjaminan infrastruktur, pendirian lembaga pembiayaan infrastruktur, hingga perumusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan.
Sehingga yang dimaksud AHY itu sebenarnya bukan menyinggung Jokowi hanya sekedar menyelesaikan pembangunan, tetapi juga tetap tidak melupakan SBY sebagai perintisnya.
"Pernyataannya adalah, 'ya come on lah, masa dianggap nggak ngapa-ngapain itu loh maksudnya, masa dianggap enggak ngelakuin apa-apa, itu saja kok."
Moeldoko Ikut Bersuara
Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perihal peresmian pembangunan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dimulai sejak rezim sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Moeldoko mengaku siap membuka data pembangunan yang dilakukan di era Jokowi.
Moeldoko menyebut, semua pembangunan infrastruktur pada masa Kepemimpinan Jokowi itu ada datanya.
Menurutnya, harus ada penyesuaian data yang dimilikinya dengan yang disampaikan AHY supaya tidak menjadi masalah panjang.
"Itu bisa diperbandingkan, supaya ini clear," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (19/9/2022).
Moeldoko lantas bertanya-tanya, mengapa harus membandingkan era Jokowi dengan rezim SBY karena setiap pembangunan itu sudah tercatat dalam data negara. Bahkan, ia tidak segan bakal membuka data tersebut.
"Ada datanya kok, kenapa harus membandingkan. Nanti datanya KSP yang akan rilis."
Berita Terkait
-
Lembaga Survei : Jika Duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024 Dipaksakan, Kemungkinan Besar Kalah
-
Buruh Long March dari Bogor ke Jakarta, Tuntut Jokowi Empat Hal Ini
-
Presiden Jokowi Akan Kunjungi Pasar dan Kantor Pos di Kota Makassar
-
Duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024, 31 Persen Mendukung dan Mayoritas Menolak Menurut Lembaga Survei
-
Ketua Bawaslu Minta Jokowi Beri Dukungan Pemberian Fasilitas Pengawasan Pemilu
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!