Suara.com - Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memberikan penjelasan setekah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung pemerintahan Presiden Jokowi hanya sekedar gunting pita dalam pembangunan infrastruktur.
Menurut Emil, pernyataan AHY itu merujuk pada penghargaan atas kontribusi rezim Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang memulai pembangunan infrastruktur tersebut. Hanya saja diresmikannya di era Jokowi.
Kalau dari pandangan Emil, AHY itu ingin adanya penghargaan atas kontribusi rezim SBY karena ada beberapa infrastruktur yang mulai dibangun pada masa kepemimpinan ayahnya.
Menurut Emil, ada sejumlah pihak yang menuding kalau tidak ada satupun infrastruktur yang dihasilkan di zaman SBY.
"Yang benar begini, ada proyek, sudah di-prepare, sudah dianggarkan, sudah dijalankan, jalan nih 70 persen, kemudian berlanjut ganti kepemimpinan, terus selesai. Kemudian dikatakan ada tapi ini bukan (tuduhan) kepada Presiden Jokowi tapi ini hanya kepada pihak-pihak yang mengatakan bahwa zaman pak SBY beliau enggak ngapa-ngapain," kata Emil saat ditemui di kantor Badan Penghubung Daerah Jawa Timur, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).
Emil lantas mengungkapkan kalau di rezim SBY terdapat berbagai pengembangan semisal penjaminan infrastruktur, pendirian lembaga pembiayaan infrastruktur, hingga perumusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan.
Sehingga yang dimaksud AHY itu sebenarnya bukan menyinggung Jokowi hanya sekedar menyelesaikan pembangunan, tetapi juga tetap tidak melupakan SBY sebagai perintisnya.
"Pernyataannya adalah, 'ya come on lah, masa dianggap nggak ngapa-ngapain itu loh maksudnya, masa dianggap enggak ngelakuin apa-apa, itu saja kok."
Moeldoko Ikut Bersuara
Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perihal peresmian pembangunan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dimulai sejak rezim sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Moeldoko mengaku siap membuka data pembangunan yang dilakukan di era Jokowi.
Moeldoko menyebut, semua pembangunan infrastruktur pada masa Kepemimpinan Jokowi itu ada datanya.
Menurutnya, harus ada penyesuaian data yang dimilikinya dengan yang disampaikan AHY supaya tidak menjadi masalah panjang.
"Itu bisa diperbandingkan, supaya ini clear," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (19/9/2022).
Moeldoko lantas bertanya-tanya, mengapa harus membandingkan era Jokowi dengan rezim SBY karena setiap pembangunan itu sudah tercatat dalam data negara. Bahkan, ia tidak segan bakal membuka data tersebut.
"Ada datanya kok, kenapa harus membandingkan. Nanti datanya KSP yang akan rilis."
Berita Terkait
-
Lembaga Survei : Jika Duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024 Dipaksakan, Kemungkinan Besar Kalah
-
Buruh Long March dari Bogor ke Jakarta, Tuntut Jokowi Empat Hal Ini
-
Presiden Jokowi Akan Kunjungi Pasar dan Kantor Pos di Kota Makassar
-
Duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024, 31 Persen Mendukung dan Mayoritas Menolak Menurut Lembaga Survei
-
Ketua Bawaslu Minta Jokowi Beri Dukungan Pemberian Fasilitas Pengawasan Pemilu
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut