Suara.com - Gubernur Papua Lukas Enembe memang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek anggaran APBD. Dua kali sudah ia dipanggil KPK. Namun, pemimpin Papua itu tetap mangkir.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Lukas Enembe tak kunjung memenuhi panggilan KPK dengan alasan sedang sakit parah. Dia juga sempat meminta izin Presiden Jokowi buat ke luar negeri untuk berobat.
Kini, perkembangan kondisi kesehatan Lukas Enembe pun diungkap koordinator tim pengacaranya, Stevanus Roy Rening. Ia mengakui kondisi kesehatan kliennya sudah membaik.
Meski demikian, dokter pribadi yang menangani Lukas tengah berupaya mendatangkan dokter dari Singapura.
"Memang dokter pribadi Gubernur Enembe saat ini sedang mengupayakan mendatangkan dokter yang menangani sakit beliau dari Singapura," ungkap Roy Rening kepada wartawan di Jayapura, Rabu (29/9/2022).
Roy juga membeberkan pertemuan Lukas dengan Ketua Komnas HAM di rumah pribadi sang klien di Koya, Jayapura. Dalam momen itu, Lukas mengaku sakit dan tidak bisa duduk. Ia juga harus bergantung pada dokter pribadi.
Adapun Ketua Komnas HAM sempat menanyakan tentang stroke yang dialami Lukas Enembe. Keduanya juga banyak membahas hal lain karena ternyata sudah saling mengenal.
Mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil Komnas HAM, Roy mengaku masih belum tahu.
"Tidak ada pembicaraan detail dan kami tidak mengetahui langkah yang akan diambil Komnas HAM," aku Roy Rening.
Baca Juga: Bela Istri Ferdy Sambo, Tokoh NU: Febri Diansyah Telah Melukai Masyarakat Batak
Lukas Enembe tidak cuma bertemu dengan Komnas HAM. Ia juga sempat berteleponan dengan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu. Dalam perbincangan itu, KPK meminta Lukas Enembe segera ke Jakarta untuk diperiksa.
Namun, sejauh ini kondisi kesehatan Lukas Enembe belum memungkinkan, menurut Roy. Rencananya, dokter dari KPK dan IDI akan melakukan pemeriksaan. Kemungkinan juga akan ada rekomendasi untuk berobat di Singapura.
Lebih lanjut, Roy juga menyebut Direktur Penyidikan KPK telah menyatakan tetap menghormati HAM selama proses penyelidikan Lukas Enembe. KPK berharap tidak ada lagi narasi Lukas dijemput paksa dan berdampak pada kesehatannya.
Hal itu pun diapresiasi Roy. Apalagi ia menyebut kliennya itu sudah stroke sampai empat kali. Jika sampai ada apa-apa terhadap Lukas Enembe, ia pun bertanya siapa yang mau bertanggung jawab.
"Siapa yang akan bertanggung jawab bila tiba-tiba tensi Gubernur Enembe naik 200? Karena sebelumnya beliau sudah empat kali mengalami stroke," tandas Roy.
Berita Terkait
-
Bela Istri Ferdy Sambo, Tokoh NU: Febri Diansyah Telah Melukai Masyarakat Batak
-
Bela Istri Ferdy Sambo, Tokoh NU: Febri Diansyah Melukai Perasaan Orang Batak
-
Novel Baswedan Sarankan Febri dan Rasamala Mundur dari Kasus Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi
-
Novel Baswedan Kecewa Dua Rekannya Jadi Kuasa Hukum Putri Candrawathi: Lebih Baik Mundur!
-
Eks Jubir KPK Febri Diansyah Bela Putri Candrawathi: Kalau Tidak Salah, Apa Harus Dihukum?
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- 7 Sunscreen yang Wudhu Friendly: Cocok untuk Muslimah Usia 30-an, Aman Dipakai Seharian
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 23 Oktober 2025: Pemain 110-113, Gems, dan Poin Rank Up Menanti
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
RESMI! Timor Leste Gabung ASEAN, Prabowo dan Pemimpin Asia Tenggara Teken Deklarasi
-
Ungkap 38 Ribu Kasus Narkoba Sepanjang 2025, DPR Minta Polri Waspadai Peningkatan Akhir Tahun
-
Dinilai Bebani Petani Kecil, SPKS Minta Pemerintah Tinjau PP 45 Tahun 2025
-
Gus Najih: Rakyat Dukung Polri Sikat Bandar, Hukum Mati Pengedar Narkoba!
-
KA Purwojaya Anjlok, 8 Perjalanan Kereta Dibatalkan, Cek Rute dan Info Refund di Sini
-
Kemenag Bentuk Satgas Tangani Kekerasan, Perkuat Komitmen Wujudkan Pesantren Ramah Anak
-
Menteri PPPA Sesalkan Vonis Ringan Kematian Anak oleh TNI di Deli Sedang, Dorong Naik Banding
-
Akhir Penantian Panjang, Warga Murung Raya Kini Resmi Nikmati Terang Listrik PLN
-
Datangi Pabrik Aqua Lagi, Dedi Mulyadi Ungkap Sumber Airnya yang Tak Sesuai Iklan
-
Tragedi Prada Lucky: Sidang 22 Seniornya Digelar, Sang Ibu Tuntut Keterbukaan