Suara.com - Beredar di media sosial video dengan klaim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan ke rumah Sekertaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Dalam video tersebut juga terdapat klaim yang menerangkan bahwa saat penggeledahan, KPK menemukan uang senilai Rp150 M.
Video tersebut diunggah oleh kanal YouTube Agenda Politik pada Minggu (25/9/22).
Dalam video yang diunggah, kanal YouTube ini memberikan narasi sebagai berikut.
"Berita Terkini 150 Miliar Disita KPK, Hasto Kristiyanto: Itu Uang Bantuan Masjid! Agenda Politik."
Hingga kini, video tersebut telah ditayangkan lebih dari 120 ribu kali. Video ini juga telah meraup ratusan komentar dari publik.
Lalu benarkah klaim tersebut?
Penjelasan
Berdasarkan penelusuran, melalui laman resmi milik KPK, yaitu di kpk.go.id, di sana terdapat klarifikasi KPK terkait video dengan klaim KPK telah menggeledah rumah Hasto Kristiyanto dan menemukan uang Rp150 Miliar.
Baca Juga: Soal Safari Politik Puan Maharani ke AHY, Demokrat: Kami Sangat Terbuka
Klarifikasi yang berjudul Video Hoaks Penggeledahan KPK tersebut diunggah pada Rabu (28/9/22).
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh informasi beredarnya video hoaks tentang kegiatan penggeledahan yang dilakukan KPK pada salah satu rumah kediaman milik pihak tertentu,"
"Video hoaks tersebut mengutip pernyataan Juru Bicara KPK Ali Fikri secara tidak utuh dan digabungkan dengan potongan-potongan informasi lainnya. Sehingga video dimaksud mengarahkan pada informasi yang tidak benar, dengan diberi judul KPK temukan tumpukan uang Rp50 Miliar hasil korupsi oleh pihak yang disebut dalam video hoaks ini,"
"KPK tegas meminta kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi hoaks dengan mengatasnamakan KPK ini untuk segera menghentikan aksinya dan menghapus unggahannya pada media sosial Youtube https://www.youtube.com/watch?v=iG9ZnBONUOg,"
"KPK mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan jeli dalam memilah setiap informasi agar tidak terprovokasi oleh informasi hoaks yang mempunyai tujuan-tujuan kontraproduktif tersebut,"
"Masyarakat dapat mengakses informasi resmi mengenai perkembangan penanganan perkara ataupun kegiatan pencegahan dan sosialisasi kampanye pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK melalui website kpk.go.id ataupun melalui akun resmi media-media sosial KPK. Masyarakat juga dapat melakukan konfirmasi kebenaran informasi tentang KPK melalui contact centre 198,"
Berita Terkait
-
Soal Safari Politik Puan Maharani ke AHY, Demokrat: Kami Sangat Terbuka
-
PDIP Tak Merasa Jadi Tertuduh, Demokrat: Pernyataan SBY Soal Pemilu Ditujukan untuk Siapapun yang Curang
-
Safari Politik Puan ke AHY Ingin Dinginkan Suasana, Masinton PDIP: Jangan Semua Meruncingkan Ini
-
Cemberut saat Bagi-bagi Kaos, Puan Maharani Disebut Tertekan sebagai Tokoh Populer di Partai
-
Survei Sebut Puan Maharani Tak Bisa Dongkrak Elektabilitas PDIP, Gegara Cemberut saat Bagi-bagi Kaos?
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM
-
Polisi Gunakan Scientific Investigation untuk Buru Penyiram Air Keras Aktivis KontraS
-
Komisi III DPR Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Polisi Tangkap Pelaku
-
KAI Prediksi Puncak Arus Mudik 15 Maret 2026, Lebih dari 51 Ribu Penumpang Berangkat dari Jakarta
-
KPK Bawa Bupati Cilacap dan Sekda ke Jakarta Usai OTT, 13 Orang Diperiksa Intensif