Suara.com - Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan, sempat membuat heboh masyarakat karena celetukan politiknya beberapa waktu lalu.
Luhut saat itu mengatakan, belum ada kesempatan terbuka untuk nonJawa menjadi presiden di Indonesia.
Pernyataan ini sejatinya untuk menggambarkan Luhut sendiri. Dia mengklaim dirinya adalah warga double minoritas, karena bukan orang Jawa dan beragama Kristen.
Namun pernyataan Luhut ini memicu kontroversi hingga dicap rasis.
Banyak pihak memberikan tanggapannya, tak terkecuali Panglima Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid.
Ia bahkan mencurigai pernyataan Luhut itu adalah sinyalemen politikus senior tersebut mendukung salah satu bakal calon presiden.
Dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Habib Umar menduga pernyataan Luhut itu ditujukan untuk Ketua DPR RI Puan Maharani yang digadang-gadang menjadi jago terkuat capres dari PDIP.
"Pernyataan Luhut itu diduga ditujukan ke Puan Maharani, putri Megawati dengan Taufik Kiemas yang asli Palembang Sumatera Selatan," ujar Habib Umar kepada awak media, Kamis (29/9/2022).
Habib Umar juga menduga Luhut selama ini mendukung nama lain untuk menjadi pengganti Presiden Joko Widodo, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Baca Juga: PDIP 'Babak Belur' Jika Puan Ngotot Maju Capres 2024, Cuma Ganjar Sang Penyelamat?
"Pernyataan Luhut tersebut diduga bertujuan untuk mendukung Ganjar dan menjegal Puan," katanya melanjutkan.
Padahal, dikatakan Habib Umar, semua nama yang muncul sebagai kandidat bakal capres 2024 adalah tokoh dari Jawa. Selain Puan dan Ganjar, kandidat seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan juga berasal dari Jawa.
Karena itulah ia menyayangkan pula pernyataan Luhut yang dianggap tidak elok tersebut. "Jadi sebenarnya siapa yang disasar dan ditarget Pak Luhut dalam pernyataan yang tidak elok tersebut?" tutur Habib Umar.
Habib Umar Alhamid Menilai Pilpres 2024 adalah Momentum Perubahan
Panglima Gentari itu menilai Pemilu 2024 adalah waktu yang tepat untuk mencari pemimpin terbaik bagi Indonesia menuju era pembaruan. Karena itulah sebaiknya hindari politik identitas yang membawa perpecahan dan permusuhan.
"Sekarang ini kita sedang mencari pemimpin yang terbaik untuk mengubah nasib bangsa dan negara menuju era pembaruan yang sejuk damai dan terarah, yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," jelas Habib Umar.
Tag
Berita Terkait
-
PDIP 'Babak Belur' Jika Puan Ngotot Maju Capres 2024, Cuma Ganjar Sang Penyelamat?
-
Akhirnya Ferdy Sambo Dieksekusi, Kekuatan Jenderal Bintang Dua Ini Dilumpuhkan Sebelum Masuk Meja Hijau
-
Heboh PKI Siapkan Dana Rp 5 Triliun untuk Presiden Jokowi 3 Periode, Begini Faktanya
-
Buka Pintu Lebar-lebar, Partai Demokrat Masih Menantikan Safari Politik Puan Maharani
-
Cegah Politik Identitas, Pangamat Politik Sarankan Minimal Tiga Capres yang Maju di Pilpres 2024
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo