Suara.com - Pakar Komunikasi Politik, Karim Suryadi menyebut bahwa, partai politik dalam menentukan kandidat calon Presiden dan wakilnya tidak memiliki tolak ukur atau mekanisme yang pasti.
Sampai saat ini, hak partai politik untuk memajukan calon Presiden, seperti mereka menyerahkan 'cek kosong' kepada kandidatnya masing-masing, sebelum akhirnya tiket pencapresan betul-betul diberikan.
"Menurut saya, perjumpaan antara kandidat dan partai politik ya masih sementara saja. Seperti penumpang angkot," kata Karim dalam tayangan wawancara yang diunggah Kanal Youtube metrotvnews dikutip pada Sabtu, (1/10/2022).
Hal tersebut didasari karena kandidat calon Presiden dapat diusung oleh partai manapun.
"Jadi ketika dia sampai di tujuannya, ya angkotnya bisa ditinggal. Mungkin ini yang menyebabkan mengapa petinggi partai lebih suka jika struktur partai yang maju karena kalah atau menang dia tetap menjadi orang partai"ucapnya.
Di sisi lain, latar belakang partai politik dinilai bisa menguntungkan para kandidat menaiki kendaraan politik menuju pesta demokrasi.
Jika top survei diyakini menang, maka kepercayaan masyarakat terhadap partai akan naik.
Termasuk segmen para calon presiden pun berbeda-beda dalam mendongkrak popularitas, sehingga daya tawar dan daya tarik ketenaran tidak sama.
"Semua tidak bisa menyamaratakan satu fitur untuk mendongkrak popularitas seseorang," ujarnya.
Baca Juga: Sosok Jokowi dan Anies Baswedan di Mata Nikita Mirzani, Pasca Najwa Shihab Lapor Polisi
Seperti diketahui, beberapa tokoh seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan sampai Puan Maharani belakangan ini sibuk bersafari politik menuju pencapresan 2024.
Tag
Berita Terkait
-
Sosok Jokowi dan Anies Baswedan di Mata Nikita Mirzani, Pasca Najwa Shihab Lapor Polisi
-
Jelang Lengser Sebagai Gubernur DKI, Anies Daftar jadi Anggota Pemuda Pancasila
-
Instruksi Ketum Pemuda Pancasila ke Kader, Pilih Anies Baswedan di Pilpres 2024
-
Resmi Jadi Anggota PP, Yapto Soerjosoemarno Instruksikan Anggotanya Dukung Anies Baswedan Jadi Capres
-
Pakai Baju Loreng, Anies Baswedan Sah Jadi Anggota PP, Nomor Anggota 0000007
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!