Suara.com - Di penghujung jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus menerima kenyataan bahwa dirinya akan diselidiki terkait dugaan korupsi dalam proyek Formula E.
Isu ini berhembus usai KPK mengungkap bahwa akan telah dilakukan penyelidikan di dalam kasus ini. Keterlibatan Anies di dalam proyek ini tidak lain karena perannya sebagai Gubernur DKI yang menyetujui adanya proyek ini.
1. Belum mau terbuka soal kasus Formula E
Walaupun telah memeriksa Anies Baswedan sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi Formula E, namun pihak KPK belum mau terbuka soal kasus ini karena masih dalam penyelidikan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
"Belum ada rencana ekspose. Iya benar masih penyelidikan," kata Alexander dalam keterangannya pada Kamis (22/9/2022).
2. Isu kriminalisasi dibantah KPK
Dalam penyelidikan kasus ini, Anies Baswedan pun harus memenuhi panggilan KPK pada Rabu, (07/09/22) lalu dan diperiksa total hingga 11 jam.
Dugaan keterlibatan sang gubernur pun mencuat karena dirinya yang mempunyai otoritas tinggi dalam memberikan izin pembangunan sirkuit Formula E dan penyelenggaraannya ini.
Mendekati ajang pesta politik, isu kriminalisasi untuk menjegal Anies sebagai calon presiden pun mencuat. Namun, hal ini dibantah oleh KPK dan mengungkap tidak ada keterkaitannya dengan politisasi yang terjadi sekarang.
Baca Juga: Jadi Capres Partai NasDem, Anies Ternyata Sudah Pernah Diajak Masuk PKS
3. KPK ungkap akan usut kasus ini secara terbuka
Tuduhan adanya kriminalisasi kepada Anies Baswedan membuat petinggi KPK berang. KPK pun berencana akan terbuka dalam penanganan kasus ini agar tidak ada dugaan serupa nantinya.
"Kasus sudah sedikit terungkap, kami sedang mempertimbangkan juga ya bagaimana kalau proses lidik kita buka saja? kan gitu. Supaya masyarakat tahu apa sih hasil dari lidik itu yang sudah diperoleh KPK. Dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak lagi curiga seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang," jelas Alexander pada Senin (03/10/22) malam.
4. KPK berkoordinasi dengan BPK
Tak tanggung-tanggung, KPK pun berkoordinasi dengan BPK demi mengusut kasus ini secara dalam.
"Betul kami sudah berkoordinasi dengan BPK. Namun soal substansinya belum bisa dibicarakan ke publik," lanjut Alexander.
Berita Terkait
-
Jadi Capres Partai NasDem, Anies Ternyata Sudah Pernah Diajak Masuk PKS
-
Jawab Isu Kriminalisasi Anies, Pimpinan KPK Kena Semprot: 'Berantas Korupsi Bukan Berantas Fitnah'
-
Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024, Kader Nasdem Kota Semarang Ramai-Ramai Pamit Undur Diri
-
INI KARMA, Nikita Mirzani Harus Dukung Anies Baswedan
-
KPK Cegah Dua Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi Garuda Indonesia, Salah Satunya Chandra Tirta Wijaya ?
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui