Suara.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini merespons perihal Aremania yang melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menelan korban ratusan jiwa. Faldo menyebut kalau pemerintah menghormati somasi tersebut.
"Soal somasi, kami hormati. Setiap pihak punya hak," kata Faldo saat dihubungi, Rabu (5/10/2022).
Faldo memahami kalau pendukung sepak bola saat ini tengah merasakan luka yang mendalam. Sebabnya, sebanyak 131 orang meninggal dunia atas peristiwa kelam yang terjadi pada Sabtu (1/10) malam itu.
Dari pemerintah sendiri sudah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF untuk mengusut penyebab terjadinya kerusuhan hingga menelan korban jiwa.
"Bagi kami, di tengah suasana duka ini, ingin bekerja untuk melihat masalah ini lebih dalam, untuk perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan bersama," tuturnya.
Tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu (1/10) lalu berbuntut panjang. Peristiwa itu dikecam banyak pihak akibat represi aparat yang dinilai terlalu berlebihan terhadap pendukung klub sepak bola Arema FC.
Alhasil, ratusan orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Kabar terakhir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, jumlah korban tewas sudah mencapai 131 orang.
Atas peristiwa itu, kelompok suporter Arema FC, yakni Aremania melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Berbincang dengan Korban Tragedi Kanjuruhan di RSUD, Jokowi: Saya Ingin Tahu Akar Masalahnya
Mereka menuntut permintaan maaf presiden atas Tragedi Kanjuruhan yang terjadi Sabtu pekan lalu itu. Surat somasi tersebut juga ditembuskan ke Pengadilan Internasional Belanda dan FIFA di Swiss.
Dalam somasi yang disebut “Arema Menggugat” itu ada Sembilan poin tuntutan kepada pemerintah, salah satunya agar polisi segera menetapkan tersangka dalam Tragedi Kanjuruhan.
Aremania mengancam akan menempuh jalur hukum jika dalam waktu tiga kali 24 jam pemerintah tidak memenuhi sembilan tuntutan tersebut.
Berikut adalah 9 tuntutan Aremania terkait Tragedi Kanjuruhan:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Menpora Republik Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, DPR RI, Ketua PSSI, Direktur PT LIB, Manajemen Arema FC, dan Panitia pelaksana pertandingan, untuk meminta maaf secara terbuka melalui media nasional dalam jangka waktu paling lambat tiga hari setelah somasi terbuka ini disampaikan.
2. Menuntut adanya pernyataan secara terbuka dari pihak pengamanan dan penyelenggara melalui media bahwa timbulnya korban jiwa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang adalah murni kesalahan penyelenggara maupun satuan pengamanan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah somasi terbuka ini disampaikan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu