Suara.com - Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) kembali memastikan berbagai persiapan dalam menyongsong peresmian Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini dilakukan terutama terhadap perkembangan pemenuhan dukungan pemerintah daerah (Pemda) pada cakupan Provinsi Papua Pegunungan mulai dari sarana dan prasana, anggaran, kebutuhan ASN dan berbagai kebutuhan teknis lainnya.
Ketua Pokja III yang juga Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumule Tumbo mengatakan, salah satu aspek yang harus dipastikan pemenuhannya adalah terkait dukungan anggaran dari Pemda Kabupaten Papua Se-Pegunungan. Dia mengatakan, pelaksanaan perjanjian pemberian hibah yang telah disepakati terus dipantau perkembangannya.
“Kami juga (memastikan) bahwa Pemda Jayawajiya telah menyiapkan kelengkapan kantor antara lain meubelair, mesin fotocopy dan Aset lain sesuai kebutuhan". ujar Sumule di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (4/10/2022).
Sumule menuturkan, Satgas Pengawalan DOB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Bupati Jayawijaya, Bupati Yahokimo (Ketua Asosiasi Bupati pegunungan), Ketua DPRD Jayawijaya, Sekretaris Daerah, kapolres Jayawijaya, Kapolres Yahokimo, Dandim 1702 Jayawijaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Se-Papua Pegunungan. Rakor tersebut antara lain membahas jumlah OPD , sarana dan prasarana, serta ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Sumule berharap, minggu ini dukungan berbagai kebutuhan tersebut dapat terpenuhi sekitar 80 hingga 90 persen. Dengan begitu, Satgas Pengawalan DOB nantinya tinggal memfinalisasi sejumlah aspek yang dinilai masih belum terpenuhi. Upaya ini diharapkan dapat membantu percepatan persiapan peresmian Provinsi Papua Pegunungan.
Berita Terkait
-
Indonesia Ingatkan Freeport Agar Kerja Cepat, CEO Freeport Mc-MoRan: Smelter Gresik Rampung 2024, Setelah Itu Papua
-
Setelah Mangkir, KPK Blokir Rekening Pribadi Istri Gubernur Papua Lukas Enembe
-
Selain Lukas Enembe, Istri dan Anaknya Ikut Mangkir dari Panggilan KPK
-
Tak Konfirmasi, Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK
-
Gubernur Lukas Enembe Glamor dan Royal, Naik First Class Private Jet Tips Pramugari Jutaan
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui