Suara.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono dipilih sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Menyusul kabar ini, berapa gajinya saat menjabat posisi tersebut?
Sebelum itu, seperti yang sudah diketahui bahwa masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Lantas, berapa gaji Heru Budi Hartono? Berikut informasinya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2000 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tiap bulannya, kepala daerah provinsi atau gubernur se-Indonesia menurut regulasi itu akan menerima gaji sebesar Rp3 juta. Sementara gaji wakil kepala daerah provinsi ditetapkan berada di angka Rp2,4 juta.
Tak hanya gaji pokok, kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan memperoleh tunjangan jabatan pejabat negara yang aturannya tercatat dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 tahun 2001.
Gubernur diketahui menerima tunjangan sebesar Rp5,4 juta. Sementara untuk wakilnya berada di angka Rp4,32 juta. Adapun gaji dan tunjangan Pj gubernur akan sama dengan yang diterima gubernur.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya juga diberi biaya operasional. Penyalurannya menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 dikelompokkan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai contoh, pada 2021 realisasi PAD DKI Jakarta mencapai Rp65,59 triliun. Menurut PP tersebut, DKI masuk golongan PAD di atas Rp500 miliar. Di mana kisaran biaya penunjang operasional paling tingginya mencapai 0,15 persen.
Dengan begitu, biaya penunjang operasional yang bisa dipakai gubernur DKI Jakarta maksimalnya sebesar 0,15 persen dari PAD, yakni Rp98,39 miliar dalam satu tahun.
Baca Juga: Heru Budi Orang Kepercayaan Jokowi jadi Pj Gubernur DKI Gantikan Anies, PSI: Harapan Kembali Menyala
Di sisi lain, harta kekayaan Heru Budi Hartono menerima sorotan. Mengutip laman elhkpn.kpk.go.id, ia tercatat memiliki harta sebesar Rp31,9 miliar yang dilaporkannya pada pertengahan Februari 2022. Laporan ini merupakan periode 2021.
Sumber harta kekayaan Heru Budi Hartono paling banyak berasal dari aset tanah dan bangunan yang rata-rata tersebar di wilayah Jabodetabek. Jika digabungkan, totalnya ini mencapai lebih dari Rp23 miliar.
Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta yang baru menggantikan Anies atas keputusan Presiden Jokowi dalam rapat Tim Penilai Akhir (TPA) di Istana Merdeka, Jumat (7/10/2022).
Adapun Jokowi memilih nama Heru Budi Hartono setelah dirinya mendengar sejumlah pertimbangan dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin, anggota TPA serta para menteri yang terkait.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Berita Terkait
-
Heru Budi Orang Kepercayaan Jokowi jadi Pj Gubernur DKI Gantikan Anies, PSI: Harapan Kembali Menyala
-
Jadi PJ Gubernur DKI, Apa yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Heru Budi Hartono?
-
Heru Budi Dipilih jadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies : Kami Yakin, InsyaAllah Jalankan Tugas dengan Baik
-
Macet dan Banjir Belum Tuntas, Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Punya PR Berat
-
Profil Heru Budi Hartono, Tangan Kanan Jokowi Sejak 2012, Diangkat Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera
-
28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?
-
Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan untuk Jaga Inflasi
-
MAKI Desak KPK Naikkan Status Dugaan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Agar Bisa Diblokir
-
Pelanggaran Disiplin ASN, Kementan: Penanganan Indah Megahwati Mengacu pada Peraturan yang Berlaku
-
Sesar Opak Picu Gempa M 4,5 di Bantul, BMKG Catat Puluhan Gempa Susulan
-
Sidang Paripurna, DPR Sepakat Polri Berada di Bawah Presiden
-
Sosok Arief 'Anak Kali' yang Menaruh Asa di Ciliwung Lewat Konten Ikan Sapu-Sapu
-
Ahok Respons Kasus Kerry Riza: Tidak Ada Oplosan, Tuduhan Korupsi Rp285 T Itungan Dari Mana?