Suara.com - Anggota Komisi III DPR Santoso meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tak ragu untuk mencopot pejabat polisi jika melakukan kesalahan fatal. Menurutnya pencopotan terhadap pejabat polisi yang dinilai bertanggung jawab atas suatu kasus memang perlu dilakukan.
Bahkan, bila perlu hal tersebut dijadikan budaya. Pernyataan itu disampaikan Santoso yang merespons positif pencopotan Irjen Nico Afinta dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Timur sebagai buntut tragedi Kanjuruhan.
"Tradisi seperti ini harus dibudayakan, sebagai bentuk tanggung jawab Polri atas setiap kejadian yang menewaskan rakyat. Terlebih dengan korban jiwa yang banyak akibat dari kelalaian anggota Polri yang bertugas di lokasi korban tersebut," tutur Santoso kepada wartawan, Selasa (11/10/2022).
Sebelumnya, Santoso mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Nico Afinta dari jabatan Kapolda Jawa Timur. Menurutnya pencopotan Nico sudah tepat, seiring dengan Tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur pada Sabtu (1/10/2022).
Pasalnya sebagai kapolda, Nico dinilai ikut bertanggung jawab.
"Bahwa tragedi Kanjuruhan itu juga bagian dari tanggung jawab Kapolda Jatim," kata Santoso.
Selain itu, Santoso menganggap kapolri memahami psikologi masyarakat yang memang menyuarakan pencopotan Nico Afinta.
"Pencopotan itu menunjukkan bahwa kapolri dapat memahami psikologis masyarakat. Khususnya publik di Malang dan Jawa Timur," kata Santoso.
Sebelumnya diberitakan, Irjen Pol Nico Afinta resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Timur usai geger tragedi Kanjuruhan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini menugaskan Nico sebagai Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya atau Sahli Sosbud Kapolri.
Pencopotan Irjen Nico Afinta itu berdasarkan Surat Telegram Nomor: ST/2134/X/KEP/2022, Kapolri menunjuk Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru. Teddy sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat.
Baca Juga: Korban Meninggal Dunia dalam Tragedi Kanjuruhan Bertambah Lagi, Kini Menjadi 132 Orang
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, mutasi jabatan ini bersifat alamiah untuk meningkatkan kinerja organisasi.
"Mutasi adalah hal yang alamiah di organisasi Polri dalam rangka promosi dan meningkatkan kinerja organisasi," kata Dedi saat dikonfirmasi, Senin (10/10/2022) malam.
Berikut daftar nama-nama anggota Polri yang dicopot usai tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu.
Sebelum pencopotan Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, Kapolri sudah lebih dulu mencopot AKBP Ferli Hidayat sebagai Kapolres Malang. Jabatan Kapolres Malang selanjutnya diisi oleh AKBP Putu Kholis.
"Menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang. AKBP Putu Kholis yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di Polres Malang, Jawa Timur, Senin (3/10/2022) lalu.
Selain AKBP Ferli, sejumlah perwira Satuan Brimob Polda Jatim dicopot buntut tragedi Kanjuruhan. Ada 9 personel Brimob yang dinonaktifkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra