Putri Mahkota Kerajaan Belanda Jadi Target Kelompok Kejahatan Terorganisir

Suara.com - Pewaris takhta Kerajaan Belanda, Putri Amalia, dikabarkan menjadi target kelompok kejahatan terorganisir, dan usaha pengamanan pun diperketat untuk melindungi sang putri.

BBC mengabarkan bahwa nama Putri Amalia dan Perdana Menteri Mark Rutte muncul dalam komunikasi sebuah organisasi kejahatan, yang mengindikasikan bahwa mereka kemungkinan menjadi sasaran.

Raja dan Ratu Belanda mengungkapkan putri mereka, yang kini berusia 18 tahun, tidak lagi dapat bergerak bebas karena adanya kemungkinan penyerangan atau penculikan.

Putri Amalia telah pindah dari tempat tinggalnya sebagai mahasiswanya di Amsterdam dan kini kembali berada di Den Haag.

Orang tua sang putri menceritakan keadaan Amalia kini dalam sebuah kunjungan kenegaraan di Swedia. Sang ibu, Ratu Maxima, terlihat berkaca-kaca ketika menjelaskan tentang “konsekuensi sulit” dari kejadian ini.

"Ia kini tidak punya kehidupan sebagai seorang mahasiswa seperti yang lainnya," ujarnya.

Bulan lalu, pihak kerajaan merilis foto-foto resmi yang menunjukkan Putri Amalia tersenyum pada hari pertamanya di semester yang baru.

Namun, laporan intelijen tentangnya memaksa Putri Amalia meninggalkan kehidupan barunya sebagai seorang mahasiswa.

Keluarganya berharap tindakan pencegahan intensif untuk memastikan keamanan sang putri hanya akan bersifat sementara.

Ratu Maxima mengatakan kepada wartawan di Swedia bahwa dia bangga dengan bagaimana Putri Amalia mengatasi masalah ini, dan sang ibu juga memuji keberaniannya.

Lebih lanjut, Ratu Maxima mengonfirmasi bahwa putrinya masih mengikuti perkuliahan.

Sementara itu, sang ayah, Raja Willem-Alexander, mengakui kejadian ini adalah "situasi yang berat" dan mengatakan dia tidak dapat menggambarkan dampaknya.

Di Belanda, bangsawan atau pejabat pemerintah sangat jarang membicarakan masalah keamanan.

Polisi, kejaksaan, dan kementerian yang mewakili House of Orange diperkirakan tidak akan memberikan komentar terkait informasi yang dibuka oleh pasangan kerajaan itu.