Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku, tidak mengetahui soal munculnya wacana isu perombakan kabinet atau reshuffle dikaitkan dengan Partai NasDem yang sebelumnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
Bahkan, ia menyebut hal tersebut jauh dari jangkauannya dan mengibaratkannya sebagai urusan tingkat dewa.
"Wah nggak, nggak. Waduh itu tingkat dewa semua itu," kata Ace ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Ace menegaskan, soal perombakan kabinet menjadi kewenangan presiden. Menurutnya, Jokowi sebagai presiden juga pasti punya penilaian tersendiri terhadap partai-partai pendukungnya.
"Ya, sekali lagi, bapak presiden memiliki penilaian terhadap partai politik yang menjadi pendukungnya dan tentu kita serahkan kepada bapak presiden untuk menilai dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijakan beliau," tuturnya.
Lebih lanjut, Ace mengatakan, Golkar sendiri akan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi soal reshuffle kabinet.
"Kalau soal reshuffle kita serahkan kepada presiden karena itu hak prerogatif dari bapak presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan sinyal soal perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya, rencana tersebut selalu dimiliknya.
"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).
Baca Juga: Gerindra Ogah Ikut-ikutan Giring Presiden Jokowi untuk Lakukan Reshuffle atau Tidak
Sebelumnya diberitakan, NasDem menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden Jokowi. Sekalipun dalam perombakan kabinet ke depan, menteri asal NasDem yang dicopot. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali meyakini, kalaupun nantinya ada reshuffle, hal itu bukan karena faktor emosional presiden.
"Tapi apapun keputusan-keputusan pak presiden, bagi NasDem itu selalu melihat bahwa reshuffle itu tidak didasari dengan kemarahan atau kebencian," kata Ali kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).
Reshuffle, menurut Ali akan dilakukan Jokowi jika memang dirasa ada kebutuhan, baik bagi presiden maupun kementerian itu sendiri.
"Reshuffle itu adalah kebutuhan organisasi. Jadi ketika kemudian dilakukan reshuffle maka kita tidak bisa menterjemahkan bahwa karena A, B, C, D. Itu pasti, pertimbangan NasDem adalah pertimbangan kebutuhan organisasi, kebutuhan pemerintah," kata Ali.
Karena itu ia yakin terjadinya reshuffle memang karena persoalam teknis kebutuhan, bukan hal-hal lain.
"Jadi kalau kemudian terjadi reshuffle bukan karena persoalan-perosalan lain tapi persoalan teknis. Itu saja," ujarnya.
Berita Terkait
-
Gerindra Ogah Ikut-ikutan Giring Presiden Jokowi untuk Lakukan Reshuffle atau Tidak
-
Disentil Hasto Biru 'Dirobek' dari Kabinet, Sekjen NasDem: Kami Pengusung Presiden Dua Periode
-
Soal Anies Antitesa Jokowi, Politisi NasDem: Ini Soal Selera, Surya Paloh dan Jokowi Mungkin Beda
-
Kencang Isu Reshuffle Usai Deklarasi Anies, Demokrat Frontal Minta Jokowi Contoh SBY
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu