Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku, tidak mengetahui soal munculnya wacana isu perombakan kabinet atau reshuffle dikaitkan dengan Partai NasDem yang sebelumnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
Bahkan, ia menyebut hal tersebut jauh dari jangkauannya dan mengibaratkannya sebagai urusan tingkat dewa.
"Wah nggak, nggak. Waduh itu tingkat dewa semua itu," kata Ace ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Ace menegaskan, soal perombakan kabinet menjadi kewenangan presiden. Menurutnya, Jokowi sebagai presiden juga pasti punya penilaian tersendiri terhadap partai-partai pendukungnya.
"Ya, sekali lagi, bapak presiden memiliki penilaian terhadap partai politik yang menjadi pendukungnya dan tentu kita serahkan kepada bapak presiden untuk menilai dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijakan beliau," tuturnya.
Lebih lanjut, Ace mengatakan, Golkar sendiri akan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi soal reshuffle kabinet.
"Kalau soal reshuffle kita serahkan kepada presiden karena itu hak prerogatif dari bapak presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan sinyal soal perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya, rencana tersebut selalu dimiliknya.
"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).
Baca Juga: Gerindra Ogah Ikut-ikutan Giring Presiden Jokowi untuk Lakukan Reshuffle atau Tidak
Sebelumnya diberitakan, NasDem menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden Jokowi. Sekalipun dalam perombakan kabinet ke depan, menteri asal NasDem yang dicopot. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali meyakini, kalaupun nantinya ada reshuffle, hal itu bukan karena faktor emosional presiden.
"Tapi apapun keputusan-keputusan pak presiden, bagi NasDem itu selalu melihat bahwa reshuffle itu tidak didasari dengan kemarahan atau kebencian," kata Ali kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).
Reshuffle, menurut Ali akan dilakukan Jokowi jika memang dirasa ada kebutuhan, baik bagi presiden maupun kementerian itu sendiri.
"Reshuffle itu adalah kebutuhan organisasi. Jadi ketika kemudian dilakukan reshuffle maka kita tidak bisa menterjemahkan bahwa karena A, B, C, D. Itu pasti, pertimbangan NasDem adalah pertimbangan kebutuhan organisasi, kebutuhan pemerintah," kata Ali.
Karena itu ia yakin terjadinya reshuffle memang karena persoalam teknis kebutuhan, bukan hal-hal lain.
"Jadi kalau kemudian terjadi reshuffle bukan karena persoalan-perosalan lain tapi persoalan teknis. Itu saja," ujarnya.
Berita Terkait
-
Gerindra Ogah Ikut-ikutan Giring Presiden Jokowi untuk Lakukan Reshuffle atau Tidak
-
Disentil Hasto Biru 'Dirobek' dari Kabinet, Sekjen NasDem: Kami Pengusung Presiden Dua Periode
-
Soal Anies Antitesa Jokowi, Politisi NasDem: Ini Soal Selera, Surya Paloh dan Jokowi Mungkin Beda
-
Kencang Isu Reshuffle Usai Deklarasi Anies, Demokrat Frontal Minta Jokowi Contoh SBY
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap