Suara.com - Berbagai masalah bertubi-tubi telah mencoreng citra kepolisian republik Indonesia (Kapolri). Belum selesai kasus Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan, kini giliran sosok Kapolda Jawa Timur berbuat ulah setelah ditangkap karena kasus narkoba.
Sosok itu adalah Teddy Minahasa, seorang jenderal bintang dua polisi yang diringkus saat baru menjabat sebagao Kapolda Jatim selama empat hari. Kinerja Polri pun mendapatkan sorotan tajam, salah satunya datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengaku begitu miris dengan aksi Teddy Minahasa yang menjual sabu-sabu hasil sitaan, bersama dengan tiga anak buahnya.
Tak hanya itu, Junimart juga menyoroti aksi tiga oknum polisi yang merampok sepeda motor milik warga. Kejadian itu sendiri baru terungkap setelah viral di media sosial.
Situasi itu semakin membuat Junimart miris karena menilai Polri baru bekerja setelah segala sesuatu menjadi viral di media sosial. Ia pun menyakini masih banyak hal negatif di tubuh Polri yang belum terungkap ke publik.
"Saya meyakini lebih banyak yang belum diungkap, ada apa ini, menunggu lagi viral dulu. Lalu oknum Polisi berpangkat Irjen bersama tiga anak buahnya yang juga polisi aktif ditangkap karena memperdagangkan barang bukti sitaan berupa sabu, miris dan memalukan," kritiknya di Jakarta, Sabtu (15/10/2022).
Menurutnya, Polri seharusnya bekerja bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi garda terdepan serta "benteng" pelindung bagi masyarakat dari kejahatan narkoba dan judi, alih-alih menjadi pelaku utama kejahatan.
Junimart pun meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bertindak serius dalam pemberantasan narkoba dan judi, Termasuk tanpa ragu menindak setiap oknum yang terlibat di dalamnya.
"Perang terhadap judi dan narkoba tidak boleh dihambat oleh segelintir oknum yang memanfaatkannya, siapapun itu," tambahnya.
Dia juga meminta Polri untuk membuka diri apabila ada informasi mengenai kasus-kasus judi dan narkoba, jangan diputar-putar lalu tidak diproses.
Menurutnya, Polri harus membuka layanan pengaduan atau hotline yang bisa diakses masyarakat untuk melaporkan semua kasus judi dan narkoba. Termasuk jika itu melibatkan oknum kepolisian.
Selain itu, Junimart juga meminta Kapolri konsisten menjalankan visi Presisi untuk memperbaiki Polri secara menyeluruh, bukan hanya sebagai slogan semata.
"Seharusnya tidak ada tempat bagi mafia dalam bentuk dan sifat bagaimanapun. Kapolri harus komit, konsisten, dan konsekuen dengan Presisi, jangan hanya slogan," tegas Junimart.
Visi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak Januari 2021 diubah menjadi Presisi yang merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
Junimart mengatakan apa yang terjadi di Polri mulai dari peristiwa pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Pol Ferdy Sambo serta konsorsium 303 judi daring dan penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa, telah mempertontonkan adanya permainan di tubuh Polri.
Menurut dia, ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam menindak para perwira tinggi Polri patut "diacungi jempol", namun semua peristiwa yang telah mencoreng citra institusi dapat dijadikan alasan oleh Kapolri untuk segera melakukan perbaikan secara utuh menyeluruh.
“Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, Polri perlu melakukan perbaikan institusi secara utuh, menyeluruh, dan mereformasi," tandasnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Di Indonesia Ada Irjen Tersandung Peredaran Narkoba, Di Spanyol Polisi Bertaruh Nyawa Bongkar Bank Kartel
-
Jenderal di Peredaran Narkoba: Teddy Minahasa Dikenal Kaya Raya, Punya Karir Moncer
-
Klimaks Komedi Video Jejak Digital Irjen Teddy Minahasa Hebohkan Publik: Polisi Itu Pengabdian, Rezeki Mengikuti
-
Warganet Menyoroti Tangan Kapolri yang Gemetar ketika Bacakan Arahan Presiden: Beliau Jujur dan Penuh Keikhlasan
-
Presiden Jokowi Minta Kapolri Sederhanakan Slogan Polri: Visi Presisi Ini Njlimet
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT