Suara.com - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pengumuman calon presiden yang dilakukan di menit akhir oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hanya akan menguntungkan Partai Golkar. Sementara PAN dan PPP terancam tak dapat efek ekor jas dan berpotensi terdepak dari Senayan.
"Siapa pun yang akan diusung KIB bila dideklarasikan saat mendekati pendaftaran capres, tentu dapat merugikan partai pendukung koalisi tersebut. KIB akan kehilangan waktu berharga untuk mensosiliasikan pasangan capres yang mereka usung," kata Jamiludin kepada wartawan, Senin (17/10/2022).
Menurutnya, ibarat ketinggalan kereta, KIB akan tertinggal dalam memperkenalkan capresnya. Hal itu akan semakin sulit mendongkrak elektabilitas capres yang diusung.
Bagi partai pendukung, kata dia, khususnya PPP dan PAN hal itu sangat merugikan. Pasangan yang diusung akan sulit membawa efek ekor jas bagi kedua partai tersebut.
"Padahal, hasil survei elektabilitas PPP dan PAN tidak sampai 4 persen. Ini artinya, kedua partai itu berpeluang besar tidak masuk Senayan pada Pileg 2024," tuturnya.
"Karena itu, kalau KIB salah mengusung capres dan mendeklarasikan saat mepet waktu pendaftaran capres, maka efek ekor jas yang diharapkan akan sulit terwujud. Padahal efek ekor jas itulah yang diharapkan PPP dan PAN untuk menyelamatkannya tidak terlempar dari Senayan pada Pileg 2024," sambungnya.
Sementara itu, Jamiludin menyebut, berbeda dengan Golkar, tanpa efek ekor jas akan tetap melenggang ke Senayan pada 2024 mendatang.
Untuk itu, kata dia, Golkar tidak akan dirugikan bila mendeklarasikan pasangan capres mendekati September 2023.
"Perbedaan tersebut kiranya akan membuat PPP dan PAN berpikir ulang untuk mengikuti Golkar mendeklarasikan pasangan Capres mendekati September 2023. Sebab hal itu tidak merugikan Golkar, tapi justru membahayakan eksistensi PPP dan PAN di Senayan," tandasnya.
Jilid Terakhir
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan, bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan mendeklarasikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 pada jilid terakhir.
Pasalnya, kata dia, pendafataran pasangan calon presiden dan wakil presiden baru dibuka pada Oktober 2023 nanti.
"KIB (deklarasi paslon capres-cawapres) jilid terakhir. Jadwal pemilu kan september 2023 pendaftarannya," kata Airlangga di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Sementara itu di sisi lain, Airlangga mengatakan, KIB yang digagas Golkar, PAN dan PPP masih terbuka terhadap partai-partai lain yang ingin bergabung.
"Ya tentu semua itu kan masih akan terbuka. Tapi KIB sendiri terus konsolidasi," ungkapnya.
Tentu, kata Airlangga, jika ada partai-partai politik yang mempunyai semangat dan keterbukaan yang sama, bisa bergabung dan bersama dengan KIB untuk Pilpres 2024.
"Ya kami tentu terbuka. Dengan siapa pun," tuturnya.
Berita Terkait
-
Prabowo Ngotot Nyapres Lagi, Gerindra Ungkap Alasan: Sosok yang Bisa Atasi saat Dunia di Bawah Ancaman Perang dan Krisis
-
CEK FAKTA: Benarkah Prabowo Subianto Mundur dari Jabatan Gegara Tak Ingin Terjerumus ke Jalan Busuk Jokowi?
-
PDIP Gandeng Tim Jokowi untuk Visi Misi Capres 2024, Jokpro: Capresnya Jokowi Lagi?
-
Singgung Rekam Jejak Pimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan Mulai Pede Jadi Bakal Capres Partai NasDem?
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya