Suara.com - Suasana Mako Cafe masih terlihat berantakan. Seusai bentrokan antardua kelompok organisasi masyarakat (ormas) pada Senin (17/10/2022) kemarin kafe di Jalan terusan Rasuna Said, Jakarta Selatan masih digaris polisi.
Pantauan Suara.com, di lokasi terlihat kursi-kursi dan meja masih terlihat dalam keadaan terbalik pasca bentrokan. Pintu masuk kafe yang terbuat dari kaca pun pecah berserakan.
Aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya, mengambil barang bukti yang diduga digunakan dalam bentrok tersebut.
Adapun barang yang diambil polisi di antaranya, yakni potongan kayu, kursi kayu, serta potongan besi ringan, dan batu.
Saat Suara.com menanyakan terkait insiden itu ke petugas di lapangan, mereka tidak dapat memberikan keterangan.
"Langsung aja nanti ke Polda. Kami tim di lapangan belum bisa memberi keterangan," katanya saat ditemui di lokasi Selasa (18/10/2022).
Petugas juga menyebut tidak ada kamera pengawas atau CCTV dari lokasi, sehingga petugas berpatokan pada video amatir yang merekam peristiwa tersebut.
"Gak ada CCTV-nya," katanya.
Sementara itu, perkara tersebut saat ini tengah ditangani Subdit Resmob dan Jatantas Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Baca Juga: Dua Kelompok Ormas 'Perang' Di Mampang, Ada Yang Nekat Main Pukul Depan Polisi
Bentrok karena Sengketa Lahan
Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara.com dari lokasi, bentrokan itu terjadi antara kelompok Pemuda Pancasila, dengan kelompok orang Ambon, terkait sengketa lahan. Adapun Mako Cafe merupakan tempat dimana para anggota Pemuda Pancasila kerab berkumpul.
Puluhan Orang Terlibat Bentrok Ditangkap
Diberitakan sebelumnya, dua kelompok organisasi masyarakat atau ormas terlibat bentrok di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Senin (17/10/2022) malam. Akibatnya tiga orang dilaporkan terluka.
Sementara itu, polisi yang turun tangan dilaporkan menangkap sedikitnya 40 orang buntut dari 'perang' dua kelompok ormas itu.
"Yang diamankan ini masih kurang lebih 40, ya masih kita hitung kembali," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan, Senin malam.
Berita Terkait
-
Dua Kelompok Ormas 'Perang' Di Mampang, Ada Yang Nekat Main Pukul Depan Polisi
-
FKDM Bantul dan Kesbangpol Bantul Ajak Ormas Mewaspadai Berita Hoaks di Media Sosial
-
Sosok Anies di Tubuh Nasdem, sang Deklarator yang Kini Diusung Capres 2024
-
Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Anies Sampaikan Terima Kasih karena Telah Beri Rasa Damai di Jakarta
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Wali Kota San Miguel Amatitlan Tewas Ditembak di Rumahnya Sendiri
-
Klaim Mobilnya Dipasang Alat Pelacak, Tiyo Ardianto Dikuliti Netizen: Beasiswa KIP, Mobil Fortuner?
-
Curanmor di Perumahan Bekasi Terungkap, Polisi Sita NMax dan Korek Api Berbentuk Pistol
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan