Suara.com - Heru Budi Hartono akhirnya resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Dia dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kemarin, Senin (17/9/2022).
Pelantikan Heru Budi Hartono berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 100/P Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2022.
Belum genap dua hari menduduki kursi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru sudah dikuliti soal track record di karir politiknya terdahulu.
Dalam hal ini Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat mencatat bahwa Heru memiliki catatan buruk berpolitik.
“Hari ini DKI Jakarta memiliki gubernur baru, gubernur pilihan presiden. Heru Budi Hartono sekretaris kepresidenan yang pernah menjabat walikota Jakarta Utara di masa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur Jakarta,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya, seperti yang dikutip dari Warta Ekonomi -- Suara.com.
“Selama menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala BPKAD provinsi DKI Jakarta di masa gubernur Ahok, nama Heru disebut di beberapa perkara mulai dari RS Sumber Waras, lahan di Cengkareng sampai reklamasi teluk Jakarta. Namanya pun muncul dalam penyidikan korupsi KPK,” jelas Achmad.
Achmad menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo seharusnya bisa memilih sosok lain yang lebih bersih dan kompeten ketimbang Heru Budi.
Dia bahkan menyebutkan bahwa beberapa koalisi masyarkat sipil di Jakarta telah menolak menunjukkan Heru sebagai Pj Gubernur DKI.
“DKI Jakarta sebagai ibu kota negara seharusnya dipimpin oleh seseorang yang berintegritas dan memiliki track record yang baik,” ungkap Achamd.
Baca Juga: Pantau Posko Pengaduan Balai Kota yang Dibuka Kembali, Heru Budi: Mereka Ingin Secara Fisik Datang
Achmad juga menyebutkan ada kejanggalan jika Heru ditunjuk untuk menggantikan Anies. Pasalnya dia menganggap Heru sebagai tokoh birokrat dengan catatan buruk seperti kasus korupsi.
"Maka masyarakat DKI Jakarta mesti proaktif mengawasi jalannya pemerintahan di DKI ini,” tutupnya.
Berita Terkait
-
Intip Gaji Heru Budi Hartono, Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan
-
Emak-emak Ngeluh Laporan di Era Anies Bertahun-tahun Tak Ditindaklanjuti, Martina: Bertele-tele dan Ada Permintaan Uang!
-
Baru Sehari Jadi Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono Banjir Aduan Warga: Mulai Soal Tanah Hingga Pungutan Liar
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka