Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau para aparat keamanan untuk jangan main-main dengan arahan yang sudah diberikan Presiden Joko Widodo.
"Kita itu ingin bahwa semua terkelola dalam good governance. Tidak ada yang main-main, jangan sampai Presiden sudah seperti ini, tapi di bawah masih main-main, kita tidak ingin itu," kata Moeldoko di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10/2022).
Moeldoko mengatakan arahan Presiden Jokowi terhadap Polri pada Jumat (14/10/2022) lalu terkait peningkatan profesionalitas dan menghentikan gaya hidup hedonisme. Hal itu perlu diperhatikan seluruh aparat, tidak hanya Polri.
KSP juga turut mengawasi agar arahan Presiden diterapkan dengan baik oleh jajaran Polri dan aparat lainnya.
"Kalau di Kejaksaan ada hal-hal seperti itu, saya juga telpon Jaksa Agung. Ini di lapangan seperti ini," kata dia.
Menurutnya, selama ini KSP aktif menerima laporan masyarakat terkait kinerja Polri. Ia mengatakan masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi Lapor untuk melaporkan keluhan pelayanan Polri.
"Silakan lapor. Saya juga dapat banyak laporan dari bupati, perilaku aparat keamanan begini-begini. Apa yang saya lakukan, saya langsung telepon Kapolri," ujar dia.
Moeldoko menegaskan pengarahan dari Presiden harus dipedomani oleh seluruh aparat negara, bukan hanya kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya.
"(Harus) semua kementerian juga. Itu amanat, jadi semua harus dijalankan karena bentuk-bentuk (pelanggaran) itu bisa terjadi dimana saja. Itu sebagai direction juga yang harus dijalankan," tutur Moeldoko.
Baca Juga: Moeldoko Bicara Capaian Penanganan Covid-19 RI Terkini, Pemerintah Terapkan 3 Strategi
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Jumat (14/10) memberikan arahan kepada perwira kepolisian untuk bekerja keras mengembalikan kepercayaan masyarakat yang telah turun drastis.
Jokowi juga mengingatkan saat ini situasi di semua negara sedang sulit, karena menghadapi gelombang dan badai ekonomi global.
Untuk itu, Jokowi mengingatkan kepada seluruh jajaran Polri untuk memiliki kepekaan terhadap situasi krisis (sense of crisis) yang sama. Jokowi juga mengingatkan agar jajaran Polri bisa lebih memperhatikan gaya hidupnya, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan menjadi sorotan masyarakat.
"Saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial, karena adanya kecemburuan sosial ekonomi," kata Jokowi. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Moeldoko Bicara Capaian Penanganan Covid-19 RI Terkini, Pemerintah Terapkan 3 Strategi
-
Bandingkan dengan Negara Lain, Moeldoko Pamer Pencapaian Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19
-
'Biar Ada yang Takut' Mahfud MD Ungkap Jokowi Sempat Selamatkan Novel Baswedan Usai Didepak KPK
-
Bertambah Jadi 6 Orang, Polisi Periksa Pengawas Pekerja Renovasi di Masjid Raya Jakarta Islamic Center
-
Tak Mau Masyarakat Jadi Bingung, Moeldoko Minta Menkes Budi Gunadi Beri Penjelasan Terkait Gangguan Ginjal Pada Anak
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!
-
Borok Baru Fadia Arafiq, KPK Usut Dugaan Korupsi Jatah Makan Pasien RS Pekalongan
-
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Eks Direktur SMP Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Kritik Rencana Sertifikasi Aktivis HAM, Legislator PKB: Perlindungan Tak Boleh Bergantung Negara
-
3 WNI Ditangkap Polisi Arab Saudi di Mekkah, Diduga Promosikan Haji Ilegal
-
Anggaran Rp4 T untuk 1.800 Perlintasan Kereta, DPR: Cukup Buat Palang Pintu, Gak Cukup Buat Flyover
-
Terungkap! Peran Eks Direktur SMP di Kasus Chromebook Bikin Heboh
-
Resmi! Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Perbaikan Daycare Usai Marak Kekerasan Anak
-
May Day Bukan Wisata, Besok Perisai dan GMNI Aksi di Depan Gedung DPR