Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan sindiran dari sesama kader PDIP. Ini setelah Ganjar menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden atau capres 2024.
Sindiran datang dari Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Komarudin Watubun. Ia menyentil rekannya itu untuk tetap disiplin dan menghormati keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait capres yang akan diusung PDIP.
"Semua kader dan petugas partai sekali lagi kami ingatkan tentang pentingnya berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Konggres V di Bali," tegas Komarudin Watubun dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Kamis (20/10/2022).
"(Hasil Kongres V) telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk memutuskan siapa calon presiden yang diusung PDI Perjuangan kepada Ketua Umum Ibu Megawati Sukarnoputri," lanjutnya.
Dalam kesempatan ini, Watubun mengaku pernah mengundang Ganjar dan memberikan peringatan. Ia mengingatkan agar mantan Wali Kota Semarang itu berdisiplin, menjaga, dan menghormati keputusan Kongres.
Ia juga menanggapi dan mengkritisi wawancara sebuah stasiun televisi dengan Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal tersebut tidak ada pelanggaran disiplin organisasi.
Watubun menjelaskan jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh pemberitaan media, maka tak hanya Mas Ganjar, melainkan kader-kader PDIP lain juga selalu disiplin saat memberikan pernyataan, demi menjaga dan menghormati keputusan Konggres V.
"Kepada seluruh kader PDI Perjuangan, mari kita tetap berdisiplin dalam mengawal keputusan-keputusan partai, dan menunggu saatnya Ketua Umum PDIP untuk memutuskan yang terbaik bagi Indonesia ke depan," ucapnya.
Kader PDIP ini juga meminta agar Ganjar dan kader PDIP lain mencontoh pernyataan dari Puan Maharani saat ditanya apakah akan dicalonkan sebagai capres 2024.
Baca Juga: Duh Nyesek, Nilai Jual AHY Disebut Sangat Kecil Sekali: Wajar Jika Anies Seperti Enggan
"Sebagai contoh coba kita simak perrnyataan Ketua DPR RI, Mbak Puan sebagaimana diberitakan Kompas tanggal 23 September 2022," paparnya.
"Mbak Puan mengatakan, 'Kalau ada yang mau saya jadi Presiden, ya Alhamdulilah. Tetapi mekanisme dan wewenang pencalonan ada di tangan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan'," tandas Watubun.
Berita Terkait
-
Duh Nyesek, Nilai Jual AHY Disebut Sangat Kecil Sekali: Wajar Jika Anies Seperti Enggan
-
Ganjar Pranowo Blak-blakan Kesiapannya Nyapres, Pengamat: Ini Bentuk Pancingan Agar Dipecat PDIP
-
Airlangga Sindir Partai yang Sat Set Usung Capres: Akan Ada Kerikil di Sepatu
-
Pernyataan Ganjar Siap Nyapres di Pemilu 2024, Pengamat: Kode yang Sedang Dipersiapkan oleh PDI Perjuangan
-
Disebut Siap Jadi Capres, Ganjar : Itu Urusan Bu Mega
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
- 5 Pilihan Sepatu Skechers Tanpa Tali untuk Jalan Jauh, Harga Mulai Rp500 Ribu
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Rekayasa Lalin MRT Glodok-Kota Dimulai 10 Januari, Simak Rutenya
-
Said Iqbal Bongkar 'Janji Manis' KDM Soal Upah: Katanya Tak Ubah Rekomendasi, Faktanya Malah Dicoret
-
Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba
-
Jaksa Sebut Nadiem dan Pengacaranya Galau: Seolah Penegakan Hukum Tak Berdasarkan Keadilan
-
Sebut Politik Dinamis, Dede Yusuf Ungkap Alasan Demokrat 'Lirik' Pilkada Lewat DPRD
-
Perpendek Rentang Kendali, Pakar Usulkan Polri Dibagi Dua Wilayah: Barat dan Timur
-
Mengais Harapan dengan Kursi Roda: Logistik di Dapur Darurat Pasca-Banjir Aceh
-
Penerima MBG Tembus 55,1 Juta Orang, Kemenkes Perketat Awasi SPPG
-
Subsidi Dipangkas, Pemprov DKI Jamin Tarif Transjakarta hingga MRT Tak Bakal Melejit di 2026
-
Bidik Manipulasi Foto Asusila via Grok AI, Bareskrim: Deepfake Bisa Dipidana