Suara.com - Pemilihan presiden (Pilpres) memang masih dilakukan pada 2024 mendatang. Meskipun masih lebih dari satu tahun, berbagai partai politik mulai menampakkan manuver mereka.
Berbagai tokoh juga sering kali dimajukan sebagai bakal calon presiden (capres) potensial yang berlaga di tahun 2024 mendatang.
Membahas soal tokoh, politikus senior Partai Nasional Demokrat (NasDem) Zulfan Lindan menyebutkan ada salah satu sosok menteri yang sebenarnya potensial menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres).
Sayangnya sosok tersebut menurut Zulfan Lindan tak pernah disebut-sebut dalam bursa Pilpres 2024.
"Sebenarnya kalau kita bicara soal elektabilitas, kalau dia terkonfirmasi saya kira Mahfud itu kalau dia menyatakan saya mau adi wakil presiden saya kira dia surveynya bisa tinggi," ungkap Zulfan Lindan dalam perbincangan di Total Politik.
"Cuman Mahfud ini tidak ada yang melamar dia," tambahnya.
Mahfud yang Zulfan Lindan maksud adalah Mahfud MD yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam.
Menurut Zulfan Mahfud MD dikenal di kalangan pemilih Jawa Timur dan Madura.
"Dengan sikap dia yang tegas anti korupsi, ini saya kira tidak diperhitungkan, kenapa? saya enggak tahu dalam survei dimasukkan apa enggak, kalau dimasukkan saya kira tinggi," tambahnya.
Baca Juga: Dukung Palestina Merdeka, Presiden Jokowi Sebut Indonesia Siap Berikan Bantuan Ini
Membalas ungkapan Zulfan, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebutkan bahwa Mahfud MD memang bisa mengisi kekosongan jika mendapingi Anies Baswedan sebagai cawapres.
Namun hal yang perlu diperhatian menurut Adi adalah kemauan Mahfud MD untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
"Pak Mahfud ini aura kebintangannya kan selalu muncul, tinggal angin keberuntungan aja yang akan menjemput," ujar Adi di acara yang sama.
"Kalau Pak Mahfud logis dianggap bisa melengkapi kekurangannya Anies saya kira cukup rasional, tapi saya kira mau enggak karena dua kakinya kan ada di kubu pemerintah," tambahnya.
Lebih lanjut Adi Prayitno menyebutkan bagaimana pun Mahfud MD adalah politisi yang bisa saja tergoda dengan iming-iming kekuasaan.
"Kalau ditawari, godaan apalagi kekuasaan politik iman politiknya pasti goyang juga, seperti durian runtuh kan."
Berita Terkait
-
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Menteri Pertanian SYL: Aku Ndak Pusing, Aku Kerja Baik
-
Menko Polhukam: Peralihan Siaran TV Analog ke Digital Dimulai Awal November Secara Bertahap
-
SMRC Sebut Kemungkinan Hanya Muncul 3 Calon di Pilpres 2024
-
Gerindra Heran Kenapa Deklarasi Capres-Cawapres Harus Buru-buru, Pendaftarannya saja Masih Lama
-
Dukung Palestina Merdeka, Presiden Jokowi Sebut Indonesia Siap Berikan Bantuan Ini
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Anggota DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Restoran, Korban Dipukul Botol hingga Dihajar Kursi!
-
Gus Tajul Tegaskan Surat Pemberhentian Gus Yahya Sah, Meski Tanpa Stempel Resmi PBNU
-
Pemerintah Usul Hapus Pidana Minimum Kasus Narkotika, Lapas Bisa 'Tumpah' Lagi?
-
Heboh SE Pencopotan Gus Yahya, Komando PBNU Diambil Alih KH Miftachul Akhyar
-
Rano Karno: Lewat LPDP Jakarta, Pemprov DKI Kejar Tambahan Tenaga Dokter Spesialis
-
Katib PBNU Tajul Mafakhir ke Gus Yahya: Tak Terima Dicopot? Bawa ke Majelis Tahkim
-
BPJS Kesehatan Ungkap Data Mengejutkan: 454 Puskesmas Belum Memiliki Dokter Umum
-
Penyisiran Ulang Sungai di Bogor, Polisi Temukan Rahang Bawah Diduga Milik Alvaro
-
Pakar Hukum UGM Ingatkan KPK Soal Kasus ASDP: Pastikan Murni Fraud, Bukan Keputusan Bisnis
-
Polisi Jadi 'Beking' Korporasi Perusak Lingkungan, Masyarakat Sipil Desak Reformasi Mendesak