Suara.com - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyampaikan keprihatinan dan kekhawatiran terkait meningkatnya kekerasan di Myanmar serta menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan segera menghentikan pertempuran.
Kamboja, yang tengah menjabat sebagai ketua ASEAN tahun ini, menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas kondisi di Myanmar yang telah dilanda kekerasan sejak kelompok militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Junta militer Myanmar menahan Suu Kyi dan ribuan aktivis serta melancarkan tindakan keras brutal yang memicu perlawanan bersenjata di negara itu.
Dalam beberapa minggu terakhir, Myanmar juga telah diwarnai sejumlah insiden paling berdarah yang menewaskan puluhan orang.
Dalam pernyataannya, Kamboja menyebutkan peristiwa pengeboman di penjara terbesar Myanmar, konflik di negara bagian Karen, dan serangan udara di negara bagian Kachin pada Minggu, yang dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 50 orang.
"Kami sangat sedih dengan meningkatnya jumlah korban dan penderitaan besar yang dialami warga biasa di Myanmar," sebut Kamboja.
Konflik itu tidak hanya memperburuk situasi kemanusiaan di Myanmar tetapi juga merusak upaya untuk menerapkan "konsensus" perdamaian yang disepakati antara ASEAN dan junta pada 2021, kata pernyataan itu.
"Oleh karena itu, kami sangat mendesak penghentian sepenuhnya dan segera atas segala tindak kekerasan.”
ASEAN memimpin upaya diplomatik untuk membangun perdamaian di Myanmar, tetapi pihak junta tidak berbuat banyak untuk menerapkan "konsensus" ASEAN yang berisi komitmen untuk segera menghentikan kekerasan dan memulai dialog menuju kesepakatan damai.
Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada Kamis (27/10) untuk membahas krisis di Myanmar, kata Kamboja pada Minggu (23/10).
Melalui surat terbuka, sebanyak 457 organisasi masyarakat sipil Myanmar juga telah menyerukan kepada para pemimpin ASEAN untuk membatalkan rencana perdamaian yang disepakati dengan junta militer, dan sebagai gantinya, bekerja sama dengan para pemimpin sipil dan pemerintah bayangan Myanmar. [Antara]
Berita Terkait
-
ASEAN Promosikan Transisi Pekerjaan Informal Menuju Pekerjaan Formal
-
Indonesia dan ASEAN Siapkan Dokumen Panduan Ketenagakerjaan Pasca Pandemi
-
Rupiah Ambrol ke Posisi Rp15.575 per Dolar AS
-
Daftar 3 Negara ASEAN Lolos ke Piala Asia U-20 2023, Thailand yang Paling Merana
-
Dua Mobil Raih Penghargaan untuk Urusan Keselamatan versi ASEAN NCAP
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Profil Eyal Zamir, Jenderal Israel yang Bongkar Krisis Personel di Tengah Tekanan Perang
-
Pemerintah Bentuk Tim Hitung Dampak Kerusakan Akibat Gempa di Sulut dan Malut
-
Soroti Banjir hingga Aturan Pelihara Hewan, Francine PSI Beberkan Keluhan Pedih Warga Jakarta
-
AAKI Bahas WFH ASN, Solusi Efisiensi di Tengah Krisis Energi Global
-
Bantah KPK, Pengacara Ono Surono: Penyidik yang Paksa Matikan CCTV, Lalu Sita Uang Arisan!
-
Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Jabodetabek Sore Ini
-
Masjid Al-Aqsa Ditutup Total 34 Hari, Zionis Israel Nekat Pakai Dalih Perang Iran demi Keamanan
-
Ibu Korban Peluru Nyasar di Gresik Bantah Minta Kompensasi Rp3,3 M ke Marinir
-
KPK dan Kortas Tipidkor Polri Gelar Pertemuan Tertutup, Koordinasi Penanganan Kasus Baru!
-
63 Persen TPA Masih Open Dumping, Indonesia Darurat Sampah Meski Sudah Dilarang Sejak 2008