Suara.com - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyampaikan keprihatinan dan kekhawatiran terkait meningkatnya kekerasan di Myanmar serta menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan segera menghentikan pertempuran.
Kamboja, yang tengah menjabat sebagai ketua ASEAN tahun ini, menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas kondisi di Myanmar yang telah dilanda kekerasan sejak kelompok militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Junta militer Myanmar menahan Suu Kyi dan ribuan aktivis serta melancarkan tindakan keras brutal yang memicu perlawanan bersenjata di negara itu.
Dalam beberapa minggu terakhir, Myanmar juga telah diwarnai sejumlah insiden paling berdarah yang menewaskan puluhan orang.
Dalam pernyataannya, Kamboja menyebutkan peristiwa pengeboman di penjara terbesar Myanmar, konflik di negara bagian Karen, dan serangan udara di negara bagian Kachin pada Minggu, yang dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 50 orang.
"Kami sangat sedih dengan meningkatnya jumlah korban dan penderitaan besar yang dialami warga biasa di Myanmar," sebut Kamboja.
Konflik itu tidak hanya memperburuk situasi kemanusiaan di Myanmar tetapi juga merusak upaya untuk menerapkan "konsensus" perdamaian yang disepakati antara ASEAN dan junta pada 2021, kata pernyataan itu.
"Oleh karena itu, kami sangat mendesak penghentian sepenuhnya dan segera atas segala tindak kekerasan.”
ASEAN memimpin upaya diplomatik untuk membangun perdamaian di Myanmar, tetapi pihak junta tidak berbuat banyak untuk menerapkan "konsensus" ASEAN yang berisi komitmen untuk segera menghentikan kekerasan dan memulai dialog menuju kesepakatan damai.
Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada Kamis (27/10) untuk membahas krisis di Myanmar, kata Kamboja pada Minggu (23/10).
Melalui surat terbuka, sebanyak 457 organisasi masyarakat sipil Myanmar juga telah menyerukan kepada para pemimpin ASEAN untuk membatalkan rencana perdamaian yang disepakati dengan junta militer, dan sebagai gantinya, bekerja sama dengan para pemimpin sipil dan pemerintah bayangan Myanmar. [Antara]
Berita Terkait
-
ASEAN Promosikan Transisi Pekerjaan Informal Menuju Pekerjaan Formal
-
Indonesia dan ASEAN Siapkan Dokumen Panduan Ketenagakerjaan Pasca Pandemi
-
Rupiah Ambrol ke Posisi Rp15.575 per Dolar AS
-
Daftar 3 Negara ASEAN Lolos ke Piala Asia U-20 2023, Thailand yang Paling Merana
-
Dua Mobil Raih Penghargaan untuk Urusan Keselamatan versi ASEAN NCAP
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
Terkini
-
MBG di SDN 01 Pasar Rebo Disetop Imbas Keracunan Massal, Sampel Muntahan Siswa Diteliti Puskesmas
-
Miris! Polisi Bacok Polisi di Tempat Hiburan Malam, Propam Polda Gorontalo Ancam Sanksi Berat
-
Acungkan Jari Telunjuk, Ekspresi Prabowo 'Pecah' saat Nyanyi Bareng Sederet Pejabat di Lubang Buaya
-
Keracunan MBG di Pasar Rebo! Mie Pucat dan Bau Busuk Diduga Jadi Biang Kerok
-
Bau Busuk dari Mobil Terparkir Ungkap Tragedi: Sopir Taksi Online Ditemukan Tewas di Pejaten
-
Korupsi Menggila di Desa! ICW Ungkap Fakta Mencengangkan Sepanjang 2024
-
Menkeu Purbaya Curhat Gerak-geriknya di Tiktok Dipantau Prabowo, Mengapa?
-
Organisasi Kesehatan Kritik Rencana Menkeu Tidak Naikkan Cukai Rokok 2026: Pembunuhan Rakyat!
-
Hariati Sinaga Kritik Sistem Kapitalis yang Menghalangi Kesetaraan
-
Ramai Aspirasi Pemekaran, NasDem Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP DOB