Suara.com - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyampaikan keprihatinan dan kekhawatiran terkait meningkatnya kekerasan di Myanmar serta menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan segera menghentikan pertempuran.
Kamboja, yang tengah menjabat sebagai ketua ASEAN tahun ini, menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas kondisi di Myanmar yang telah dilanda kekerasan sejak kelompok militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Junta militer Myanmar menahan Suu Kyi dan ribuan aktivis serta melancarkan tindakan keras brutal yang memicu perlawanan bersenjata di negara itu.
Dalam beberapa minggu terakhir, Myanmar juga telah diwarnai sejumlah insiden paling berdarah yang menewaskan puluhan orang.
Dalam pernyataannya, Kamboja menyebutkan peristiwa pengeboman di penjara terbesar Myanmar, konflik di negara bagian Karen, dan serangan udara di negara bagian Kachin pada Minggu, yang dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 50 orang.
"Kami sangat sedih dengan meningkatnya jumlah korban dan penderitaan besar yang dialami warga biasa di Myanmar," sebut Kamboja.
Konflik itu tidak hanya memperburuk situasi kemanusiaan di Myanmar tetapi juga merusak upaya untuk menerapkan "konsensus" perdamaian yang disepakati antara ASEAN dan junta pada 2021, kata pernyataan itu.
"Oleh karena itu, kami sangat mendesak penghentian sepenuhnya dan segera atas segala tindak kekerasan.”
ASEAN memimpin upaya diplomatik untuk membangun perdamaian di Myanmar, tetapi pihak junta tidak berbuat banyak untuk menerapkan "konsensus" ASEAN yang berisi komitmen untuk segera menghentikan kekerasan dan memulai dialog menuju kesepakatan damai.
Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada Kamis (27/10) untuk membahas krisis di Myanmar, kata Kamboja pada Minggu (23/10).
Melalui surat terbuka, sebanyak 457 organisasi masyarakat sipil Myanmar juga telah menyerukan kepada para pemimpin ASEAN untuk membatalkan rencana perdamaian yang disepakati dengan junta militer, dan sebagai gantinya, bekerja sama dengan para pemimpin sipil dan pemerintah bayangan Myanmar. [Antara]
Berita Terkait
-
ASEAN Promosikan Transisi Pekerjaan Informal Menuju Pekerjaan Formal
-
Indonesia dan ASEAN Siapkan Dokumen Panduan Ketenagakerjaan Pasca Pandemi
-
Rupiah Ambrol ke Posisi Rp15.575 per Dolar AS
-
Daftar 3 Negara ASEAN Lolos ke Piala Asia U-20 2023, Thailand yang Paling Merana
-
Dua Mobil Raih Penghargaan untuk Urusan Keselamatan versi ASEAN NCAP
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Mobil Bekas yang Lebih Murah dari Innova dan Fitur Lebih Mewah
Pilihan
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
Terkini
-
171.379 Rumah Rusak, Dompet Dhuafa Targetkan Bangun 1.000 RUMTARA bagi Penyintas Bencana Sumatra
-
Promo MRT Rp 1 dan Jadwal Operasional Tanggal 31 Desember 2025-1 Januari 2026
-
Jalan Sudirman-MH Thamrin-Bundaran HI Ditutup, Ini Rute Alternatifnya
-
Warga Antusias Rayakan Tahun Baru di Bundaran HI Meski Tanpa Kembang Api: yang Penting Jalan-Jalan
-
Transportasi Aceh-Medan Pulih, Mobilitas Warga dan Roda Perekonomian Regional Kembali Bergerak
-
Tersangka Korupsi Pokir Dinsos Lombok Barat Belum Ditahan, Kejari Mataram Beberkan Alasannya
-
Elit PDIP soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Rakyat Akan Marah, Hak-haknya Diambil
-
Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Malam Tahun Baru 2026, Warga Mulai Merapat
-
Penjualan Terompet Tahun Baru di Asemka Sepi, Pedagang Keluhkan Larangan Kembang Api
-
Prediksi Cuaca Malam Tahun Baru untuk Semua Wilayah di Indonesia