Suara.com - Organisasi para akademisi perguruan tinggi dan cendekiawan masyarakat bernama Forum 2045 menyebut saat ini Indonesia sudah memasuki masa orde kolaborasi. Pada saat ini, masyarakat perlu terlibat dalam segala kebijakan pemerintah.
Ketua Forum 2045 Untoro Hariadi, mengatakan, paradigma kolaborasi harus menjadi inspirasi dalam setiap gerak langkah masyarakat dan pemerintah. Sebab, tantangan persoalan bangsa di masa depan kian kompleks.
Di samping adanya pembelahan politik yang tajam di masyarakat, ketidakstabilan ekonomi dan geopolitik internasional juga menambah tingkat kerawanan sosial hingga beberapa tahun ke depan.
”Kita masuk ke dalam Orde Kolaborasi, di mana kolaborasi harus menjadi karakter kerja dari masyarakat dan pemerintah ke depan. Paradigma kolaborasi harus menjadi tata baru dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin sophisticated serta mengakhiri pembelahan politik,” ujar Untoro kepada wartawan, Minggu (30/10/2022).
Akademisi Universitas Janabadra Yogyakarta itu, Orde Kolaborasi menandai luruhnya batas-batas ego sektoral dari berbagai pemangku kepentingan.
Ia juga mengaku sudah menyusun konsep kolaborasi gagasan sebagai cetak biru rencana pembangunan Indonesia ke depan. Nantinya, hal ini akan disampaikan dalam Seminar Nasional bertema “Orde Kolaborasi: Gagasan dan Langkah Realisasinya” di Gedung UC Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 31 Oktober.
Bakal hadir dalam acara ini Guru Besar UGM Siti Chamamah Suratno, pengamat ekonomi Ninasapti Triaswati dan Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said. Lalu ada juga Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman, Politisi Demorkat, Benny K. Harman dan Politisi Demokrat Willy Aditya.
”Masyarakat politik memerlukan sumbangsih gagasan dan perspektif dari masyarakat kampus untuk memperkuat dan mempertajam penyusunan perencanaan kebijakan. Sebaliknya, masyarakat kampus memerlukan masyarakat politik agar dapat mengakomodasi gagasan-gagasan terbaik dalam membangun Indonesia ke depan,” lanjutnya.
Untoro menjelaskan, tahun 2024 bukan saja menjadi tahun pertaruhan bagi partai politik dan para kandidat yang berlaga di Pemilu dan Pilpres, tetapi juga menjadi tahun berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025.
Baca Juga: Kolaborasi Berikan Bantuan Kepada UMKM Eks Pekerja Konstruksi PLTU Batang
Hal tersebut, kata Untoro, menjadi peluang bagi partai politik yang memiliki kader-kader di lembaga legislatif dan eksekutif untuk menyusun narasi yang lebih solid mengenai arah berbangsa dan bernegara menuju tahun 2045.
”Kolaborasi yang intens dari masyarakat kampus dan masyarakat politik berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi kita, apalagi jika perlu diperluas dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat lain,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
PUBG Mobile Kolaborasi Bareng Lionel Messi: Video Game Selalu Menjadi Bagian Besar dalam Hidup Saya
-
Jazz Syuhada, Membersamai Keberagaman Agama Lewat Musik di Yogyakarta
-
Cara Dapat Skin Gratis di Event Mobile Legends x Saint Seiya
-
Kolaborasi Berikan Bantuan Kepada UMKM Eks Pekerja Konstruksi PLTU Batang
-
AS dan Indonesia Luncurkan USAID Kolaborasi untuk Percepat Pembangunan Papua dan Papua Barat
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
BNI Siap Salurkan 17.356 KPR FLPP pada 2026, Mantapkan Peran di Program Perumahan
-
Gus Yahya Buka Suara Soal Polemik Tambang dan Gejolak Internal PBNU: Kami Tidak Pernah Minta
-
Bukan Alam, Jaksa Agung Sebut Bencana Sumatra Akibat Alih Fungsi Hutan
-
Selain UMP Naik, Pramono Anung Siapkan Subsidi Pangan dan Transportasi Buat Buruh
-
Ini Dia! Daftar 5 Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi
-
Gus Yahya Tolak Keputusan Lirboyo, Minta Konflik NU Diselesaikan lewat Muktamar
-
Prahara PBNU: Gus Yahya Beri Instruksi Keras, Pengurus Wilayah Jangan Sampai Terbengkalai
-
Pramono Anung Tetapkan UMP 2026: Kenaikannya di Atas Inflasi!
-
BPPTKG: Gunung Merapi Masih Aman Dikunjungi Saat Libur Nataru
-
Boyamin Datangi Dewas KPK, Pertanyakan Bobby Nasution Tak Diperiksa Kasus Pembangunan Jalan Sumut