Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan semua orang memiliki hak untuk mendukung dan memberi dukungan bagi sesorang untuk nyapres. Tetapi untuk internal, khususnya kader PDIP, mereka harus tahu aturan.
Aturan itu ialah terkait adanya wewenang dan keputusan menyoal pencapresan PDIP yang hanya ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Aturan itu yang menjadi wajib ditaati para kader.
Adapun pernyataan Puan mengenai siapapun boleh memberikan dukungan merupakan jawaban saat ditanya mengenai Dewan Kolonel. Puan sekaligus diminta memberikan nasihat.
"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024. Namun semua itu kita sebagai anggota PDIP akan ikut pada keputusan ketum," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (1/11/2022).
Puan turut memberikan respons ihwal sikapnya terhadap keberadaan Dewan Kolonel.
Diketahui, Dewan Kolonel terbentuk tidak terlepas dari keinginan sejumlah kader yang mendukung Puan. Tetapi pembentukan Dewan Kolonel tidak disetujui DPP PDIP, yang kemudian menyikapinya dengan memberikan sanksi keras.
"Saya terima kasih atas semua yang sudah diberikan, namun itu merupakan salah satu tugas yang diberi anggota fraksi dalam mensosialisasikan program-program yang ada di dapilnya atau di daerahnya atau di wilayahnya untuk memberi masukan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan ketum," tutur Puan.
Tegaskan PDIP Solid Dan Patuh Megawati
Puan memastikan bahwa internal partai solid patuh dan tunduk terhadap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Terutama dalam hal pencalonan presiden.
Hal itu disampaikan Puan menanggapi ihwal pemberian sanksi keras terhadap para kader penggagas Dewan Kolonel. Puan memastikan bahwa persolan tersebut telah selesai.
"Intinya kita PDIP solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum tentang kesamaan paham," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Sebelumnya Puan mengatakan persoalan tentang Dewan Kolonel yang sempat membuat polemik di internal partai, kini sudah selesai. Tidak lagi ada hal yang perlu dipersoalkan.
Diketahui belakangan, DPP PDIP telah memberikan sanksi keras terhadap para penggagas Dewan Kolonel.
"Sudah selesai," ucap Puan.
Kekinian pasca pemberian sanksi keras, Puan mengaku bahwa internal partai solid. Ia menyebut bahwa polemik soal Dewan Kolonel hanya bagian dari dinamika internal.
Berita Terkait
-
Pendukungnya Bikin Gaduh, Ganjar Pranowo Mengaku Tak Pernah Membentuk Relawan: Jangan Membentur-benturkan!
-
Elektabilitas PDIP Tertinggi, Masih Terpengaruh Efek Jokowi?
-
Pecahkan Rekor MURI, Wajah Puan Maharani Hingga Prabowo Subianto Ini Dilukis Hanya Dalam Waktu 1 Jam Saja!
-
Relawan Ingin Jokowi Akhiri Trah Soekarno dan Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP, Bambang Pacul: Bikin Partai Juga Boleh!
-
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Resesi Hingga Penegakan Hukum Judi Online
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta