Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan selalu ada pada tiap kementerian. Termasuk setelah BPK mengoreksi anggaran Komponen Cadangan (Komcad) yang dikelola Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Jokowi menuturkan bahwa hal yang terpenting ialah koreksi yang dilakukan BPK RI itu harus diikuti dengan perbaikan.
"Temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada, yang paling penting prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan," tutur Jokowi usai meninjau pameran Indo Defence 2022 Expo dan Forum di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Lagipula, Jokowi sudah memerintahkan semua menteri untuk bisa menindaklanjuti temuan BPK RI. Itu disampaikan Jokowi usai menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/11/2022) kemarin.
"Saya sudah perintahkan kepada semua menteri, tidak hanya satu urusan itu saja, karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya, laporan untuk semester I nya dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan menyampaikan semuanya kepada BPK RI," jelasnya.
Surati Prabowo
Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengirim surat ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto perihal anggaran komponen cadangan (Komcad). Pengiriman surat tersebut dimaksud BPK RI karena adanya beberapa koreksi terkait pelaksanaan komcad.
"Betul, sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/11/2022).
Menurut Adhi koreksi terhadap anggaran Komcad itu bersifat administratif. Adhi menambahkan bahwa sudah ada beberapa koreksi yang ditindaklanjuti.
Baca Juga: MK Tak Wajibkan Menteri Nyapres Mundur, Jokowi: Tugas Sebagai Menteri Harus Diutamakan
"Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi bersifat administratif dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," kata Adhi.
Sementara itu, Adhi mengatakan kalau Komcad itu mesti hadir dalam suatu negara karena akan dianggap bagus dan kuat ketika bisa melindungi dari adanya ancaman baik dari dalam maupun luar. Adhi mengungkapkan kalau masyarakat boleh, wajib dan memiliki hak untuk bertanggung jawab terhadap Komcad.
"Kurang lebihnya komponen cadangan itu begini, jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer, tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Nah, Komcad ini dianggarkan oleh Kemenhan. Namun bertahap."
Anggaran Komcad Rp 1 T per Tahun
Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pelatihan komponen cadangan (Komcad) digelar justru untuk efisiensi anggaran. Satu anggota komcad ditargetkan menghabiskan biaya kurang lebih Rp30 juta.
Kementerian Pertahanan menggelontorkan dana untuk pembentukan Komcad sebesar Rp1 triliun dalam satu tahun. Dahnil tidak sepakat apabila anggaran itu dianggap bernilai besar untuk mendidik Komcad.
Berita Terkait
-
Terus Terang Selalu Beri Restu pada Prabowo, Jokowi: Terlalu Sering
-
Ketika Prabowo Subianto Luruskan Pernyataan Presiden Jokowi tentang Restu
-
Tak Terima Dilaporkan ke Polisi Oleh Indra Tarigan, Satria Mulia Sampaikan Pesan Ini Pada Jokowi
-
Rincian Temuan BPK Terkait Anggaran Komcad Kementerian Pertahanan
-
MK Tak Wajibkan Menteri Nyapres Mundur, Jokowi: Tugas Sebagai Menteri Harus Diutamakan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO