Suara.com - Anggota DPRD Jawa Tengah, Benny Karnadi, memberikan kritik tajam kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sering kali absen dari rapat paripurna.
Kritikan ini dilayangkan oleh Benny saat menghadiri rapat paripurna mengenai Raperda Penyelenggaraan Penyiaran dan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Jateng pada Senin (31/10/22) kemarin.
Awalnya, Anggota Komisi Fraksi PKB ini melakukan interupsi kepada Pimpinan Dewan (Pimwan). Ia lantas melaporkan jika Ganjar jarang menghadiri rapat paripurna.
Dalam sejumlah rapat, Ganjar seringkali absen dan hanya diwakilkan oleh Wakil Gubernur Taz Yasin atau Sekretaris Daerah (Sekda).
"Instruksi pimpinan, Benny Karnadi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) berkaitan dengan Gubernur Jawa Tengah. Yang pertama bahwa beliau sering kali tidak mengikuti rapat paripurna dan mendelegasikan wewenangnya kepada baik Wakil Gubernur atau kepada Sekretaris Daerah," tutur Benny seperti dikutip melalui unggahan akun TikTok @dpwpkbjateng pada Selasa (2/11/22).
Yang lebih krusial, hingga saat ini salah satu kader PDI Perjuangan yang santer dikabarkan akan maju dalam Pilpres 2024 ini belum menandatangani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.
"Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi, bahwa sampai hari ini RKPD yang kami dengar belum ditandatangani. Sudah satu bulan lebih," lanjut Benny.
Dalam pernyataannya di depan Pimpinan Dewan, Benny lantas meminta agar Ganjar mendapatkan teguran.
"Kami mohon kepada Pimpinan Dewan untuk memberikan teguran kepada beliau Bapak Gubernur Jawa Tengah," tutur Benny.
Anggota DPRD Jateng ini juga meminta agar Ganjar lebih fokus mengurus Jawa Tengah daripada melakukan kunjungan ke daerah-daerah lain.
"Ketika beliau masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan kami sering mendengar dari beliau sendiri bahwa beliau ketika ditanya tentang calon presiden, beliau selalu menjawab bahwa hari ini beliau fokus untuk mengurus Jawa Tengah," kata Benny.
"Tapi faktanya sampai hari ini bahkan hajat hidup pemerintah Jawa Tengah maupun rakyat Jawa Tengah melalui RKPD tahun 2023 sampai hari ini belum ditandatangani," imbuhnya.
Tanggapan Tokoh NU
Umar Hasibuan turut mengomentari soal Anggota Fraksi PKB yang meminta agar Ganjar Pranowo diberikan teguran.
Melalui akun Twitter-nya, Umar mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Benny menunjukan kejujuran dan sikap kritis.
Tag
Berita Terkait
-
Sebutan Anies Antitesis Jokowi Disambut Baik, Dinilai akan Bawa Angin Segar, Pengamat: Dia 'Hot Property'
-
Tantangan PAN untuk Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil Maju di Pilpres 2024, Akademisi Unsoed: Representasi Anak Muda Kreatif
-
MK Tak Wajibkan Menteri Nyapres Mundur, Jokowi: Tugas Sebagai Menteri Harus Diutamakan
-
Aman! Sekalipun Kalah Pilpres 2024, Puan Maharani Masih Punya 'Serep' Jadi Ketua ...
-
Disinyalir Akan 'Digandeng' Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil Dinilai Tak Layak Maju Pilpres 2024 karena...
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Kementerian PU Tingkatkan Kapasitas Petugas Pelayanan Publik
-
Bukan Cuma Guru Ngaji, Ketua Kelompok Pengajian di Jember Kini Dapat Uang Insentif
-
Siswa Mengadu soal Perundungan di Sekolah, Wagub Rano Karno Janji Usut Tuntas
-
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Hadiri Acara 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia
-
KUHAP Baru Disahkan, Ahli Peringatkan 'Kekacauan Hukum' Januari 2026: 25 Aturan Pelaksana Belum Siap
-
Kasus Kekerasan di Jakarta Melonjak, Anak-anak Jadi Korban Paling Dominan
-
LBH Jakarta Tegaskan Judicial Review KUHAP Bisa Menegasikan Marwah MK
-
KUHAP Disahkan, Masyarakat Sipil Desak Prabowo Terbitkan Perppu Pembatalan