Suara.com - Muncul rekomendasi untuk memecat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito terkait kasus gagal ginjal akut. Pemecatan itu, bahkan siap direkomendasikan DPR kepada Presidwn Jokowi.
Tetapi pemecatan tentu tidak bisa ujug-ujug direkomendasikan. Rekomendasi baru akan dikeluarkan apabila Penny melalui institusi yang dipimpinnya bersalah atas kasua gagal ginjal yang telah menelan seratus lebih korban jiwa.
"Kalau memang ternyata the untouchable BPOM ini salah, kita rekomendasiin sama Jokowi, ganti itu kepala BPOM gitu lho," kata Andre dalam rapat di Komisi VI DPR, Kamis (3/11/2022).
Menurut Andre, BPOM perlu dihadirkan dalam rapat gabungan. Hal itu untuk membongkar dan mengurai tuntas serta mencari tahu akar permasalahan dan penyebab gagal ginjal akut. Ditengarai penyakit itu disebabkan oleh obat sirup dengan kandungan tertenu yang membahayakan.
Bukan saja pemecatan, Andre mengusulkam ada opsi reformasi terhadap BPOM apabila memang badan tersebut terbukti salah dan harus bertanggung jawab.
"Kita undang juga kita nanti Badan Perlindungan Konsumen, BPOM, menteri kesehatan, kita bongkar-bongkaran. Kalau memang BPOM salah, kita rekomendasikan pecat kepala BPOM dan reformasi BPOM," kata Andre.
Sebelumnya, Andre mengusulkan adanya rapat gabungan lintas komisi untuk membahas permasalahan gagal ginjal akut pada anak.
Usulan rapat gabungan itu disampaikam Andre sebagai respons atas sikap Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito yang menyalahkan Kementerian Perdagangan atas izin impor bahan baku untuk obat.
Menurut Andre sikap Penny tersebut hanya melempar tanggung jawab sehingga untuk mencari tahu siapa yang salah dan benar, perlu rapat gabungan.
Baca Juga: Tidak Mau Disalahkan di Kasus Gagal Ginjal Akut, BPOM Dianggap Buang Tanggung Jawab ke Kemendag
"Pimpinan seharusnya kita jadikan ini momentum rapat gabungan karena kan ini sudah lempar batu sembunyi tangan ini pimpinan. Di mana secara terang-terangan BPOM menyalahkan Kementerjan Perdagangan," kata Andre dalam rapat di Komisi VI, Kamis (3/11/2022).
Andre menegaskan permasalahan gagal ginjal akut pada anak memang perlu dibahas dan diselesaikan bersama. Terlebih mengingat banyaknya korbam meninggal duni yang mencapai 170 orang.
"Permasalagan ini harus diurai. Saya mengsulkan kita rapat gabungan dengan Kementerian Kesehatan, dengan Komisi IX, dan BPOM, dan Kementerian Perdagangan untuk mengurai ini," ujar Andre.
Kepada Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung, Andre meminta agar Komisi VI meminta izin kepada pimpinan DPR atas usulannya mengenai rapat gabungan.
"Saya usulkan pimpinan Pak Martin Nanurung, saya Andre Rosiade mengusulkan kepada para pompinan dan seluruh teman-teman sekalian, kita minta izin pimpinan DPR RI rapat gabungan Komisi IX dengan Komisi VI," ujar Andre.
Berita Terkait
-
Daftar 5 Tokoh Bangsa yang Dapat Gelar Pahlawan Nasional Tahun Ini
-
Analis: Jokowi Belum Punya Keberanian Tolak Capres Pilihan Megawati
-
Unggah Selfie Bareng, Erina Gudono Ungkap Kerap Disebut Mirip Iriana Jokowi Ketimbang Ibunya sendiri
-
Sebelumnya Baik-Baik Saja, Kenapa Kasus Obat Sirup Baru Bermasalah Sekarang?
-
Tidak Mau Disalahkan di Kasus Gagal Ginjal Akut, BPOM Dianggap Buang Tanggung Jawab ke Kemendag
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045