Suara.com - Muncul rekomendasi untuk memecat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito terkait kasus gagal ginjal akut. Pemecatan itu, bahkan siap direkomendasikan DPR kepada Presidwn Jokowi.
Tetapi pemecatan tentu tidak bisa ujug-ujug direkomendasikan. Rekomendasi baru akan dikeluarkan apabila Penny melalui institusi yang dipimpinnya bersalah atas kasua gagal ginjal yang telah menelan seratus lebih korban jiwa.
"Kalau memang ternyata the untouchable BPOM ini salah, kita rekomendasiin sama Jokowi, ganti itu kepala BPOM gitu lho," kata Andre dalam rapat di Komisi VI DPR, Kamis (3/11/2022).
Menurut Andre, BPOM perlu dihadirkan dalam rapat gabungan. Hal itu untuk membongkar dan mengurai tuntas serta mencari tahu akar permasalahan dan penyebab gagal ginjal akut. Ditengarai penyakit itu disebabkan oleh obat sirup dengan kandungan tertenu yang membahayakan.
Bukan saja pemecatan, Andre mengusulkam ada opsi reformasi terhadap BPOM apabila memang badan tersebut terbukti salah dan harus bertanggung jawab.
"Kita undang juga kita nanti Badan Perlindungan Konsumen, BPOM, menteri kesehatan, kita bongkar-bongkaran. Kalau memang BPOM salah, kita rekomendasikan pecat kepala BPOM dan reformasi BPOM," kata Andre.
Sebelumnya, Andre mengusulkan adanya rapat gabungan lintas komisi untuk membahas permasalahan gagal ginjal akut pada anak.
Usulan rapat gabungan itu disampaikam Andre sebagai respons atas sikap Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito yang menyalahkan Kementerian Perdagangan atas izin impor bahan baku untuk obat.
Menurut Andre sikap Penny tersebut hanya melempar tanggung jawab sehingga untuk mencari tahu siapa yang salah dan benar, perlu rapat gabungan.
Baca Juga: Tidak Mau Disalahkan di Kasus Gagal Ginjal Akut, BPOM Dianggap Buang Tanggung Jawab ke Kemendag
"Pimpinan seharusnya kita jadikan ini momentum rapat gabungan karena kan ini sudah lempar batu sembunyi tangan ini pimpinan. Di mana secara terang-terangan BPOM menyalahkan Kementerjan Perdagangan," kata Andre dalam rapat di Komisi VI, Kamis (3/11/2022).
Andre menegaskan permasalahan gagal ginjal akut pada anak memang perlu dibahas dan diselesaikan bersama. Terlebih mengingat banyaknya korbam meninggal duni yang mencapai 170 orang.
"Permasalagan ini harus diurai. Saya mengsulkan kita rapat gabungan dengan Kementerian Kesehatan, dengan Komisi IX, dan BPOM, dan Kementerian Perdagangan untuk mengurai ini," ujar Andre.
Kepada Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung, Andre meminta agar Komisi VI meminta izin kepada pimpinan DPR atas usulannya mengenai rapat gabungan.
"Saya usulkan pimpinan Pak Martin Nanurung, saya Andre Rosiade mengusulkan kepada para pompinan dan seluruh teman-teman sekalian, kita minta izin pimpinan DPR RI rapat gabungan Komisi IX dengan Komisi VI," ujar Andre.
Berita Terkait
-
Daftar 5 Tokoh Bangsa yang Dapat Gelar Pahlawan Nasional Tahun Ini
-
Analis: Jokowi Belum Punya Keberanian Tolak Capres Pilihan Megawati
-
Unggah Selfie Bareng, Erina Gudono Ungkap Kerap Disebut Mirip Iriana Jokowi Ketimbang Ibunya sendiri
-
Sebelumnya Baik-Baik Saja, Kenapa Kasus Obat Sirup Baru Bermasalah Sekarang?
-
Tidak Mau Disalahkan di Kasus Gagal Ginjal Akut, BPOM Dianggap Buang Tanggung Jawab ke Kemendag
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo