Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda memastikan bahwa konfigurasi mengenai capres dan cawapres di koaliai Gerindra-PKB tetap dipegang dua ketua umum, yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"Iya betul," kata Huda kepada wartawan, Jumat (4/11/2022).
Kewenangan menentukan pasangan capres-cawapres tidak akan dibagi ke partai yang disebut-sebut akan bergabung.
Kekinian baik Gerindra maupun PKB mengklaim ada dua partai di parlemen yang ingin gabung.
Huda mengatakan penambahan partai di koalisi tentu bagian dari menguatkan koalisi yang sudah lebih dulu dibangun Gerindra-PKB. Tetapi mereka tidak memiliki kewena,gan mengutak-atik konfigurasi capres-cawapres.
"Apa pun partai politiknya yang gabung, tidak mengubah konfigurasi," kata Huda.
Potensi Besar Perbesar Koalisi
Koalisi Gerindra dan PKB mengatakan akan ada penambahan satu sampai dua partai di koalisi.
Huda sebelumnya menyebut memang ada potensi besar, konfigurasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang akan diisi empat partai.
Huda menjelaskan, Gerindra dan PKB memang sejak awal terbuka untuk menambah anggota di koalisi mereka. Bahkan, kata dia, hal itu sudah menjadi perintah di piagam kerja sama koalisi.
"Jadi memang itu mandatory dari piagam kerja sama koalisi PKB-Gerindra. Ya termasuk yang jadi target kita karena kita sudah hitung melihat dinamika terakhir, potensi kita untuk menambah partai semakin besar," kata Huda kepada wartawan, Jumat.
Sementara itu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan penambahan dua partai parlemen di koalisi Gerindra-PKB sebagaimana yang disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani memang bukal hal mustahil terjadi.
"Ya namanya juga penjajakan koalisi. Bahwa apa yang disampaikan Pak Muzani itu bukan juga hal yang tidak mungkin," kata Dasco.
Hanya saja Gerindra memilih masih merahasiakan dua nama partai di parlemen yang disebut-sebut akan bergabung di koalisi.
Alasan Gerindra ogah membocorkan nama partai itu ialah untuk menjaga komunikasi politik yang masih berlangsung.
Berita Terkait
-
Ade Armando Singgung Anies dan Umat Kristen, PSI Jakarta: Pilpres Masih Jauh, Jangan Sengaja Bikin Bangsa Ini Panas!
-
Gerindra-PKB: Ada Potensi Besar, Tambah Partai di Koalisi Bukan Hal Mustahil
-
Serang Anies Dengan Bawa-bawa Umat Kristen, Ade Armando Bikin Netizen Terbelah: Jangan Mau Dikomporin
-
Geger Ade Armando Singgung Suara Umat Kristen dan Anies Baswedan, Jansen Demokrat Mendidih: Bahaya!
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Polisi Pastikan Pengeroyokan Matel Hingga Tewas di Kalibata Pakai Tangan Kosong, Kok Bisa?
-
Ngeri! 4.000 Hektare Hutan IKN Rusak 'Dimakan' Tambang Liar, Basuki Tak Tinggal Diam
-
Bukan Rem Blong Tapi Ngantuk, Sopir Tabrak Siswa di Cilincing Resmi Tersangka
-
Prabowo Pastikan Anggaran Huntara dan Huntap Korban Bencana Sumatra Cair, Tapi...
-
Cak Imin Soroti Makanan di CFD: Tujuannya Sehat, Tapi Jualannya Nggak Ada yang Sehat
-
Geger Anak Bunuh Ibu Kandung di Medan, Pelaku Siswi SD Dikenal Ramah dan Berprestasi
-
Demi Jaga Warisan Leluhur, Begini Cara Suku Badui Merawat Hutan Lindung 3.100 Hektare
-
Harga Pangan Nasional Melemah, Cabai hingga Beras Kompak Turun
-
Waspada! Etomidate di Liquid Vape Resmi Narkotika, Salah Isap Terancam Penjara
-
Kantor Wapres Beres Akhir Tahun Ini, Gibran Sudah Bisa Ngantor di IKN Mulai 2026