Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membeberkan pemilihan waktu atau timing yang tepat untuk deklarasi koalisi bersama NasDem dan Demokrat tergantung dua hal.
Pernyataan tersebut disampaikan PKS menyusul mundurnya jadwal deklarasi pada 10 November.
"Timing deklarasi tergantung dua hal," kata Juru Bicara PKS Muhamad Kholid, Selasa (8/11/2022).
Kholid menjelaskan, hal yang pertama yang menjadi timing untuk deklarasi, yakni kematangan pembahasan di antara tiga partai melalui tim kecil. Ia mengemukakan, tim kecil memang intens membahas mulai mengenai platform koalisi hingga penentuan kriteria calon wakil presiden.
"Pertama, progress pembahasan di tim kecil," kata Kholid.
Sementara itu, hal yang kedua ialah proses internal di masing-masing partai. PKS sendiri masih menggantung sikap mereka terkait koalisi dan pasangan capres-cawapres kepada Majelis Syuro.
"Buat PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan kita laporkan ke Majelis Syuro untuk diambil keputusan," kata Kholid.
Tak Ada Keretakan
PKS merespons mundurnya rencana deklarasi Koalisi Perubahan dengan NasDem dan Demokrat. Kholid menegaskan tidak ada tanda keretakan hubungan dari penundaan waktu deklarasi. Sebelumnya, rencana deklarasi akan dilaksanakan pada 10 November 2022, tetapi ditunda menjadi akhir tahun dengan beberapa alasan.
Baca Juga: Ngaku Nggak Baper karena Jokowi Dukung Prabowo, Nasdem: Ini Partai dengan Akal Sehat
"Mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan koalisi perubahan, tetapi ini merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi," kata Kholid.
Kholid mengatakan sejak awal rencana deklarasi 10 November menjadi usulan NasDem. Kendati begitu, PKS dan Demokrat menghormati usulan tersebut.
Hanya saja memang harus diakui masih ada pembahasan yang belum tuntas di tim kecil antara NasDem, PKS, Demokrat dan Anies Baswedan selaku calon presiden. Karena itu, deklarasi masih menunggu waktu pembahasan rampung.
"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti pembahasan terkait platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan dan pasangan capres cawapres," kata Kholid.
Sebelumnya, Ketua DPP NasDem Willy Aditya memastikan deklarasi koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat yang direncanakan pada 10 November 2022 diundur. Deklarasi koalisi kekinian masih menunggu waktu yang tepat.
"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Willy menyampaikan, beberapa alasan deklarasi tidak jadi dilakukan pada 10 November. Pertama, PKS akan melakukan rapat Majelis Syuro pada Desember. Sementara di sisi lain, rombongan Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono baru tiba di tanah air pada 10 November usai melawat ke Jerman.
"Ya kita tunggulah ya. Tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai," ujar Willy.
Sementara itu, ditanyankapan sekiranya target deklarasi koalisi, Willy memperkirakan deklarasi kemungkinan diundir menjadi akhir tahun.
"Paling cepat akhir tahun. Tapi tidak tertututp kemungkinan one by one, setelah NasDem, Demokrat mungkin PKS. Jadi tidak mesti deklarasi bersama tapi juga partai per partai karena itu juga berbicara, kita mengutamakan satu, spiritnya yang sama dengan nama koalisi perubahan " tutur Willy.
Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali berharap, koalisinya bersama dengan PKS dan Demokrat bisa dideklarasikan pada 10 November mendatang atau bertepatan Hari Pahlawan. NasDem ingin deklarasi koalisi Pilpres itu sekaligus jadi kado di hari ulang tahun partai.
"Kalau ketua umum kami maunya tanggal 10 November itu deklarasi, karena 11 November itu kan ulang tahunnya NasDem," kata Ali kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).
"Nah ulang tahun NasDem kami akan berharap itu akan menjadi hadiah ulang tahun terindah buat Partai NasDem ya," sambungnya.
Kendati begitu, Ali mengaku pihaknya juga bakal sadar diri bahwa menyatukan tiga partai politik bukanlah perkara yang mudah. Sehingga pihaknya masih akan berdiskusi.
"Harusnya demikian (deklarasi), tapi kan kepastian itu datangnya dari Allah, manusia kan hanya boleh berencana," tuturnya.
Ali menegaskan, NasDem akan mengikuti kesepakatan dan tidak akan memaksakan keinginan deklarasi koalisi NasDem-PKS-Demokrat dilakukan pada 10 November mendatang.
"Tapi sekali lagi bahwa koalisi ini menyatukan banyak kepentingan partai dengan tidak mudah, maka kemudian tanggal berapapun nanti deklarasi itu tidak menjadi hal bagi kami," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Masuk Kabinet, Tapi Rakyat Justru Makin Pesimistis Soal Ekonomi RI Kedepan
-
Bintang Liga Prancis Rp57,8 Miliar Tak Sabar Bela Timnas Indonesia pada Oktober
-
Inikah Kata-kata yang Bikin Keponakan Prabowo Mundur dari DPR?
-
Emas Antam Pecah Rekor Lagi, Harganya Tembus Rp 2.095.000 per Gram
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
Terkini
-
Yusril Pastikan Pendampingan Hukum ke Tahanan Kasus Kerusuhan Makassar
-
Gugat Penetapan Tersangka KPK, Kakak Hary Tanoe Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan
-
Fakta Mengerikan Polisi Aniaya Warga di NTT, 4 Oknum Ditetapkan Jadi Tersangka
-
Astrid Kuya Menangis Merasa Dizalimi: Tak Ada Sepersen Duit dari DPR untuk Membangun Rumah Itu!
-
BSU September 2025: Trending di Google, Pencairan untuk Guru, & Waspada Penipuan
-
Gegara Status 'Lengserkan Agen CIA', Menkeu Purbaya Sibuk Klarifikasi Ulah Anaknya yang Viral
-
KPK Dalami Kesesuaian Kualitas dan Harga Barang Bansos Presiden Covid-19
-
2 Hal Ini Bikin Eks Pimpinan KPK Miris Dengar Nadiem Makarim Jadi Tersangka, Singgung Nama Jokowi
-
CEK FAKTA: Ada Penjarahan di Mal Atrium Senen pada 29 Agustus 2025?
-
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penunjukan Menkopolkam Definitif, Ingatkan Perbedaan Fungsi Kemhan