Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membeberkan pemilihan waktu atau timing yang tepat untuk deklarasi koalisi bersama NasDem dan Demokrat tergantung dua hal.
Pernyataan tersebut disampaikan PKS menyusul mundurnya jadwal deklarasi pada 10 November.
"Timing deklarasi tergantung dua hal," kata Juru Bicara PKS Muhamad Kholid, Selasa (8/11/2022).
Kholid menjelaskan, hal yang pertama yang menjadi timing untuk deklarasi, yakni kematangan pembahasan di antara tiga partai melalui tim kecil. Ia mengemukakan, tim kecil memang intens membahas mulai mengenai platform koalisi hingga penentuan kriteria calon wakil presiden.
"Pertama, progress pembahasan di tim kecil," kata Kholid.
Sementara itu, hal yang kedua ialah proses internal di masing-masing partai. PKS sendiri masih menggantung sikap mereka terkait koalisi dan pasangan capres-cawapres kepada Majelis Syuro.
"Buat PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan kita laporkan ke Majelis Syuro untuk diambil keputusan," kata Kholid.
Tak Ada Keretakan
PKS merespons mundurnya rencana deklarasi Koalisi Perubahan dengan NasDem dan Demokrat. Kholid menegaskan tidak ada tanda keretakan hubungan dari penundaan waktu deklarasi. Sebelumnya, rencana deklarasi akan dilaksanakan pada 10 November 2022, tetapi ditunda menjadi akhir tahun dengan beberapa alasan.
Baca Juga: Ngaku Nggak Baper karena Jokowi Dukung Prabowo, Nasdem: Ini Partai dengan Akal Sehat
"Mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan koalisi perubahan, tetapi ini merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi," kata Kholid.
Kholid mengatakan sejak awal rencana deklarasi 10 November menjadi usulan NasDem. Kendati begitu, PKS dan Demokrat menghormati usulan tersebut.
Hanya saja memang harus diakui masih ada pembahasan yang belum tuntas di tim kecil antara NasDem, PKS, Demokrat dan Anies Baswedan selaku calon presiden. Karena itu, deklarasi masih menunggu waktu pembahasan rampung.
"Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti pembahasan terkait platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan dan pasangan capres cawapres," kata Kholid.
Sebelumnya, Ketua DPP NasDem Willy Aditya memastikan deklarasi koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat yang direncanakan pada 10 November 2022 diundur. Deklarasi koalisi kekinian masih menunggu waktu yang tepat.
"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
Pilihan
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
Terkini
-
Tradisi Lama, Salat Idulfitri di Gumuk Pasir Kretek Jadi Magnet Umat Muslim Jogja
-
Bukan Lagi Lokal! Begini Cara Muhammadiyah Tetapkan Hari Raya Islam Berlaku Sedunia
-
PP Muhammadiyah: Lebaran Beda Itu Biasa, Jangan Pertajam Perbedaan
-
Khotbah Idulfitri Haedar Nashir: Peradaban Modern di Ambang Kehancuran Akibat Ulah 'Predator' Dunia
-
Ketua Umum PP Muhammadiyah Minta Tak Pertajam Perbedaan Idulfitri, Imbau Tokoh Agama Jaga Kesejukan
-
Respons Dinamika Timur Tengah, Presiden Prabowo Pimpin Rapat Strategis Penghematan Energi
-
Prabowo Pangkas Anggaran 'Akal-akalan' Rp308 Triliun: Jika Tak Dipotong, Ini ke Arah Korupsi
-
BNI Hadirkan Agen46 di Jalur Mudik, Permudah Transaksi Pemudik
-
Sentil Pejabat Daerah, Prabowo: Saya Presiden Pakai Mobil Rp1 Miliar, Gubernur Beli Rp8 Miliar
-
Tak Penuhi Standar, Presiden Prabowo Tangguhkan 1.030 Dapur Makan Bergizi Gratis