Suara.com - Deklari 'Koalisi Perubahan' antara NasDem, PKS, dan Demokrat pada 10 November 2022 tak jadi diselenggarakan.
Deklarasi koalisi tersebut harus ditunda lantaran dinilai masih mencari waktu yang tepat. Menanggapi batalnya deklarasi tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebutkan ketiga partai itu masih berhubungan baik, tapi tetap bisa goyang.
"Ketiga partai ini harmonis, tapi terlibat cinta segitiga yang rumit, karena Anies merasa cocok dengan Aher sekaligus merasa cocok dengan AHY, kan ini sebenarnya yang sedang dikomunikasikan," ungkap Adi dalam perbincangannya di stasiun televisi nasional.
Kendati masih harmonis, Demokrat dan PKS bisa saja goyang dan menggagalkan koalisi tersebut.
"Tentunya jadi tidaknya koalisi tergantung PKS dan Demokrat, karena belakangan ketika deklarasi tanggal 10 november tidak jadi Demokrat digoda teman-teman KIB, PKS digoda oleh PKB untuk koalisi dengan Gerindra," kata Adi.
Menurutnya godaan tersebut tidak mudah baik bagi Demokrat maupun PKS sehingga bisa saja menggoyang keberpihakan politik mereka.
"Ini godaan yang menurut saya godaan tidak ringan, karena bisa saja goyang iman politik PKS dan Demokrat secara perlahan kalau the end of the day misalnya berkoalisi dengan NasDem dan Anies tidak terlampu menguntungkan secara elektoral bisa saja berpisah di tengah jalan," ungkap Adi.
"Ini rumit sebenarnya tapi kalau di tingkat presentasi kurang lebih 10 persen lah ya bahwa PKS, Demokrat, dan NasDem iman politiknya masih sejalan, tinggal gimana keluar dari yang rumit ini," imbuhnya.
Alasan Diundurnya Deklarasi
Baca Juga: Sifat Berpolitik Jokowi yang Dikenal oleh NasDem
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya memastikan deklarasi koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat yang direncanakan pada 10 November 2022 diundur hingga kemungkinan akhir tahun.
Willy menyampaikan beberapa alasan deklarasi tidak jadi dilakukan pada 10 November. Pertama ialah karena PKS akan melakukan rapat Majelis Syuro pada Desember.
Di sisi lain rombongan Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono baru tiba di tanah air pada 10 November usai melawat ke Jerman.
Sementara itu, saat ditanyan kapan sekiranya target deklarasi koalisi, Willy memperkirakan deklarasi kemungkinan diundir menjadi akhir tahun.
"Paling cepat akhir tahun. Tapi tidak tertututp kemungkinan one by one, setelah NasDem, Demokrat mungkin PKS. Jadi tidak mesti deklarasi bersama tapi juga partai per partai karena itu juga berbicara, kita mengutamakan satu, spiritnya yang sama dengan nama koalisi perubahan " tutur Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Berita Terkait
-
Panas Lagi! Hasto Tanggapi Andi Arief Soal 'Burung Hantu ' yang Bisa Jegal Koalisi Perubahan, Jangan-jangan..
-
Mau Anies atau Ganjar Dua-duanya Dapat Warisan Suara dari Jokowi, Kalau Prabowo..
-
Hubungan Jokowi-Paloh Retak, Menteri NasDem Terancam Didepak dari Kabinet?
-
Sifat Berpolitik Jokowi yang Dikenal oleh NasDem
-
NasDem 'Dianaktirikan' sampai Tak Dapat Ucapan Ultah, Surya Paloh Makin Pasrah: Terserah, Bolanya di Tangan Jokowi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal