Suara.com - PT. Transportasi Jakarta atau Transjakarta dilaporkan atas dugaan korupsi terkait pemotongan dua kali saldo Kartu Uang Elektronik (KUE) tap in dan tap out milik pelanggan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (14/11/2022) hari ini.
Mantan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Musa Emyus sebagai pihak pelapor menduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada awal bulan Oktober karena ada pemotongan sebanyak dua kali pada saldo KUE pelanggan di tap in dan tap out.
"Ternyata ada indikasi (dugaan korupsi), karena pada awal Oktober ada pemotongan dua kali, di tap in nya dipotong di tap out nya dipotong. Nah itu yang kami pertanyakan, sudah kami buatkan laporannya," kata Emyus di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/11/2022).
Menurut dugaan Emyus bahwa PT. Transjakarta menggandeng pihak ketiga dalam mengurusi sistem pembayaran saldo KUE. Sehingga, uang elektronik tersebut tidak langsung masuk ke PT. Transjakarta.
"Seharusnya kan uang itu masuknya kan langsung ke Transjakarta ternyata ada pihak ketiga yang mengelola payment gateway," ucap Emyus
"Jadi uangnya masuk ke dia (pihak ketiga) dulu," tambahnya
Lebih lanjut, kata Emyus, sepatutnya PT. Transjakarta dapat bekerjasama dengan PT. Bank DKI dalam mengelola sistem pembayaran saldo KUE. Lantaran PT. Bank DKI memiliki izin dalam otoritas jasa keuangan.
"Ini ada pihak ketiga yang mengelola keuangan dari PT. Transjakarta dari sisi tap in tap out.
Nah itu yang kami pertanyakan," ucap Emyus
Emyus berharap KPK dapat menindaklanjuti laporan atas dugaan korupsi tersebut. Pihaknya, pun juga sudah menyerahkan beberapa dokumen terkait dugaan korupsi itu.
"Ada barang bukti (dokumen) yang pemotongan kedua kalinya diserahkan ke KPK," ujar Emyus
"Kami harap KPK untuk memverifikasi dan menyelidiki lebih lanjut,"tambahnya
Apalagi, kata Emyus, belum lama ini ramai keluhan pelanggan terkait pemotongan saldo KUE ketika naik maupun turun pada tap in dan tap out.
"Kemarin ada kesalahan, potongannya, masyarakat dirugikan. Itu kan indikasi awal (dugaan korupsi)," kata Emyus
Emyus dalam laporannya ke KPK didampingi oleh Kepala Bidang Hukum Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, Yosua Manalu.
Menurut Yosua pihaknya akan berkomunikasi secara intensif bila KPK masih memerlukan bukti-bukti tambahan terkait laporan dugaan korupsi di PT. Transjakarta.
Berita Terkait
-
Bupati Mamberamo Tengah Masih Buron, Tiga Penyuap Ricky Ham Segera Diadili di PN Tipikor Makassar
-
Sering Dapat Informasi Dugaan Korupsi di Perguruan Tinggi, KPK: Info Dari Pihak Internal Kampus
-
KPK Telisik Aliran Uang yang Masuk ke Kantong Pribadi Rektor Unila Karomani dari Sejumlah Pihak
-
KPK Siap Usut Dugaan Kabareskrim Terima Uang Tambang Ilegal, Tapi Ada Syaratnya
-
KPK Tetapkan Gazalba Saleh Hakim Agung sebagai Tersangka Suap Perkara MA
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Bandingkan Kasus Brigadir J, Roy Suryo Cs Minta Uji Labfor Independen Ijazah Jokowi di UI atau BRIN!
-
Diskusi Buku Dibubarkan, Guru Besar UII Sebut Aparat Anti Sains dan Mengancam Demokrasi
-
Catatan Bencana Alam di Indonesia 2025: Dari Erupsi Gunung Hingga Banjir Sumatra
-
Perbankan Nasional Didesak Hentikan Pembiayaan ke Sektor Perusak Lingkungan di Sumatera
-
Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!
-
Catatan Akhir Tahun: Industri Rokok Kian Terang-Terangan Melobi Pemerintah
-
Respons Putusan MK, Setyo Budiyanto Tegaskan KPK Masih Perlukan Penyidik dari Polri
-
Soroti Penangkapan Massal, Mahfud MD Minta Penahanan Ribuan Demonstran Dievaluasi
-
Laka Maut Bus PO Cahaya Trans Tewaskan 16 Orang, Komisi V Minta Investigasi: Apa Ada Kelalaian?
-
Soal Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Sosiolog Dr. Okky: Presiden Seolah Bersembunyi