Suara.com - Lembaga survei Political Weather Stations (PWS) merilis hasil survei yang menyatakan jika 65,9 persen masyarakat Indonesia tidak sepakat Joko Widodo (Jokowi) maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.
"Mayoritas publik atau 65,9 persen responden menyatakan tidak setuju apabila Jokowi dicalonkan sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024." kata peneliti PWS Sharazani dalam pemaparannya yang disiarkan secara virtual, Selasa (15/11/2022).
Sedangkan sebanyak 27,5 persen masyarakat menyatakan setuju jika Jokowi maju sebagai cawapres di 2024. Kemudian 6,6 persen di antaranya menjawab tidak tahu.
Sementara itu, mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024, sebanyak 74,2 persen menyatakan tidak sepakat. Hanya 21,5 persen masyarakat yang menginginkan wacana tersebut.
Di sisi lain, masyarakat menyatakan puas berada di bawah masa pemerintahan Jokowi selama jadi presiden dengan persentase 54,7 persen. Sebanyak 43,9 persen lainnya menyatakan kurang puas.
Hasil tersebut, menurut Sharazani tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil survei yang pernah dilakukan PWS sebelumnya.
"Tingkat kepuasan publik mengalami penurunan jika dibandingkan survei-survei PWS sebelumnya," ujar Sharazani.
Untuk diketahui, survei PWS dilaksanakan pada 4-11 November 2022. Adapun populasi dari survei ini adalah WNI yang sudah mempunyai hak pilih atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun dan/atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah.
Baca Juga: 'Cari Keuntungan Politik' Reaksi Menohok Ketua PDIP soal Anies Bertemu Gibran di Solo
Survei ini melibatkan sebanyak 1.200 responden yang dinyatakan diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak sistematis (systematic-random sampling).
Margin of error dari survei ialah +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan pedoman kuesioner.
Tag
Berita Terkait
-
'Cari Keuntungan Politik' Reaksi Menohok Ketua PDIP soal Anies Bertemu Gibran di Solo
-
GP Mania Koar-koar Deklarasi Ganjar Capres Digelar HUT 10 Januari, PDIP: Kami Tak Tunduk dengan Keinginan Relawan!
-
'Bisa Saja Akhir Tahun', PKS Yakin Koalisi Bersama Demokrat dan NasDem Segera Deklarasi
-
Koalisi dengan PKB, Seberapa Besar Peluang Prabowo dan Gerindra Tarik Suara NU di Pilpres?
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
- 5 Promo Asus ROG Xbox Ally yang Tidak Boleh Dilewatkan Para Gamer
Pilihan
-
Bahlil Vs Purbaya soal Data Subsidi LPG 3 Kg, Pernah Disinggung Sri Mulyani
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
Terkini
-
Fakta Mengejutkan 'Bjorka KW': Bukan Ahli IT dan Tak Lulus SMK, Belajar Retas Otodidak dari Medsos
-
Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk, DPR Sebut Konstruksi Bangunan Tak Ideal
-
Viral di MRT, Lansia 73 Tahun Ini Ditangkap dan Punya 23 Kasus Kriminal
-
Bukan Bjorka Asli! Polisi Bekuk Pemuda Minahasa Usai yang Klaim 4,9 Juta Data Nasabah Bank
-
Jejaring Penyuap Eks Ketua DPRD Jatim dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Mulai 'Diangkut' KPK
-
'Ruangnya Dibuka Seluas-luasnya': DPR Respons Positif Usulan Sistem Pemilu dari Perludem
-
Cara Makan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi di Warung Penyetan Jadi Gunjingan
-
Habis Kesabaran, KPK Ancam Jemput Paksa Rektor USU yang Mangkir Pemeriksaan
-
Pegang iPhone 17 Pro Max Saat Jumpa Pers, Brigjen Ade Ary Tuai Pro-Kontra di Media Sosial
-
'Spill' dari Senayan, Anggota DPR Pastikan Pembahasan Revisi UU Pemilu Sudah Jalan