Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil yakin bahwa deklarasi Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan NasDem untuk Pilpres 2024 tinggal menunggu waktu, meski sempat batal deklarasi pada 10 November lalu.
Ketiga partai tersebut memutuskan untuk tidak terburu-buru. Menurutnya, koalisi PKS-NasDem-Demokrat bisa saja sepakat untuk deklarasi akhir tahun 2022 mendatang.
"Ini soal waktu saja sehingga kami tidak perlu terburu-buru. Bisa saja nanti akhir tahun," kata Nasir Djamil ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa sebelum membentuk poros politik, setiap partai di Koalisi Perubahan harus memiliki mekanisme internal.
Lebih lanjut, Nasir Djamil mengungkapkan bahwa hingga kini PKS masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syura sebelum menentukan untuk berkoalisi.
Hal itu karena keputusan tertinggi untuk berkoalisi dan menentukan arah pada Pilpres 2024 menjadi kewenangan Majelis Syura PKS.
"Anggota majelis syuro yang berasal dari provinsi-provinsi ini menyampaikan kecenderungan masyarakat yang ada di daerahnya," ungkap Nasir Djamil.
Bagi PKS, soal penentuan koalisi untuk Pilpres akan menunjuk pula kandidat capres dan cawapres. Nasir Djamil menyatakan PKS tidak ingin sosok capres dan cawapres saat berkoalisi nantinya tidak disetujui suara dari akar rumput.
"Tidak mudah kami menentukan calon, karena kalau kami sudah menentukan calon, kami tidak ingin tiba-tiba mundur," ujar dia.
Baca Juga: Pengamat: Perang Dingin Antara Nasdem dan Jokowi Terjadi Sejak Pidatonya di Hajatan Golkar
Berita Terkait
-
Pengamat: Perang Dingin Antara Nasdem dan Jokowi Terjadi Sejak Pidatonya di Hajatan Golkar
-
Koalisi dengan PKB, Seberapa Besar Peluang Prabowo dan Gerindra Tarik Suara NU di Pilpres?
-
Jokowi Absen di HUT NasDem, PDIP Dapat Nilai Buruk: Partai Pendendam!
-
Jenderal Andika Bakal Capres 2024 Gandeng Iriana Jokowi Jadi Cawapres, Benarkah?
-
Uya Kuya Ungkap 4 Parpol yang Meminangnya, PDIP dan PKS Gak Masuk Kriteria?
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi