Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil yakin bahwa deklarasi Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan NasDem untuk Pilpres 2024 tinggal menunggu waktu, meski sempat batal deklarasi pada 10 November lalu.
Ketiga partai tersebut memutuskan untuk tidak terburu-buru. Menurutnya, koalisi PKS-NasDem-Demokrat bisa saja sepakat untuk deklarasi akhir tahun 2022 mendatang.
"Ini soal waktu saja sehingga kami tidak perlu terburu-buru. Bisa saja nanti akhir tahun," kata Nasir Djamil ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa sebelum membentuk poros politik, setiap partai di Koalisi Perubahan harus memiliki mekanisme internal.
Lebih lanjut, Nasir Djamil mengungkapkan bahwa hingga kini PKS masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syura sebelum menentukan untuk berkoalisi.
Hal itu karena keputusan tertinggi untuk berkoalisi dan menentukan arah pada Pilpres 2024 menjadi kewenangan Majelis Syura PKS.
"Anggota majelis syuro yang berasal dari provinsi-provinsi ini menyampaikan kecenderungan masyarakat yang ada di daerahnya," ungkap Nasir Djamil.
Bagi PKS, soal penentuan koalisi untuk Pilpres akan menunjuk pula kandidat capres dan cawapres. Nasir Djamil menyatakan PKS tidak ingin sosok capres dan cawapres saat berkoalisi nantinya tidak disetujui suara dari akar rumput.
"Tidak mudah kami menentukan calon, karena kalau kami sudah menentukan calon, kami tidak ingin tiba-tiba mundur," ujar dia.
Baca Juga: Pengamat: Perang Dingin Antara Nasdem dan Jokowi Terjadi Sejak Pidatonya di Hajatan Golkar
Berita Terkait
-
Pengamat: Perang Dingin Antara Nasdem dan Jokowi Terjadi Sejak Pidatonya di Hajatan Golkar
-
Koalisi dengan PKB, Seberapa Besar Peluang Prabowo dan Gerindra Tarik Suara NU di Pilpres?
-
Jokowi Absen di HUT NasDem, PDIP Dapat Nilai Buruk: Partai Pendendam!
-
Jenderal Andika Bakal Capres 2024 Gandeng Iriana Jokowi Jadi Cawapres, Benarkah?
-
Uya Kuya Ungkap 4 Parpol yang Meminangnya, PDIP dan PKS Gak Masuk Kriteria?
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak