Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil yakin bahwa deklarasi Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan NasDem untuk Pilpres 2024 tinggal menunggu waktu, meski sempat batal deklarasi pada 10 November lalu.
Ketiga partai tersebut memutuskan untuk tidak terburu-buru. Menurutnya, koalisi PKS-NasDem-Demokrat bisa saja sepakat untuk deklarasi akhir tahun 2022 mendatang.
"Ini soal waktu saja sehingga kami tidak perlu terburu-buru. Bisa saja nanti akhir tahun," kata Nasir Djamil ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa sebelum membentuk poros politik, setiap partai di Koalisi Perubahan harus memiliki mekanisme internal.
Lebih lanjut, Nasir Djamil mengungkapkan bahwa hingga kini PKS masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syura sebelum menentukan untuk berkoalisi.
Hal itu karena keputusan tertinggi untuk berkoalisi dan menentukan arah pada Pilpres 2024 menjadi kewenangan Majelis Syura PKS.
"Anggota majelis syuro yang berasal dari provinsi-provinsi ini menyampaikan kecenderungan masyarakat yang ada di daerahnya," ungkap Nasir Djamil.
Bagi PKS, soal penentuan koalisi untuk Pilpres akan menunjuk pula kandidat capres dan cawapres. Nasir Djamil menyatakan PKS tidak ingin sosok capres dan cawapres saat berkoalisi nantinya tidak disetujui suara dari akar rumput.
"Tidak mudah kami menentukan calon, karena kalau kami sudah menentukan calon, kami tidak ingin tiba-tiba mundur," ujar dia.
Baca Juga: Pengamat: Perang Dingin Antara Nasdem dan Jokowi Terjadi Sejak Pidatonya di Hajatan Golkar
Berita Terkait
-
Pengamat: Perang Dingin Antara Nasdem dan Jokowi Terjadi Sejak Pidatonya di Hajatan Golkar
-
Koalisi dengan PKB, Seberapa Besar Peluang Prabowo dan Gerindra Tarik Suara NU di Pilpres?
-
Jokowi Absen di HUT NasDem, PDIP Dapat Nilai Buruk: Partai Pendendam!
-
Jenderal Andika Bakal Capres 2024 Gandeng Iriana Jokowi Jadi Cawapres, Benarkah?
-
Uya Kuya Ungkap 4 Parpol yang Meminangnya, PDIP dan PKS Gak Masuk Kriteria?
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Nasaruddin Umar Terima Sapi Kurban dari Presiden dan Wapres
-
Kemenpar Bakal Tertibkan Penginapan Ilegal di OTA, 1.600 Akomodasi Terancam Dihapus
-
Jemaah Mulai Padati Masjid Istiqlal untuk Salat Iduladha 1447 H, Pengamanan Diperketat
-
Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK
-
Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam
-
Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu
-
Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur
-
Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru
-
Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni
-
Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden