Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil yakin bahwa deklarasi Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan NasDem untuk Pilpres 2024 tinggal menunggu waktu, meski sempat batal deklarasi pada 10 November lalu.
Ketiga partai tersebut memutuskan untuk tidak terburu-buru. Menurutnya, koalisi PKS-NasDem-Demokrat bisa saja sepakat untuk deklarasi akhir tahun 2022 mendatang.
"Ini soal waktu saja sehingga kami tidak perlu terburu-buru. Bisa saja nanti akhir tahun," kata Nasir Djamil ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa sebelum membentuk poros politik, setiap partai di Koalisi Perubahan harus memiliki mekanisme internal.
Lebih lanjut, Nasir Djamil mengungkapkan bahwa hingga kini PKS masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syura sebelum menentukan untuk berkoalisi.
Hal itu karena keputusan tertinggi untuk berkoalisi dan menentukan arah pada Pilpres 2024 menjadi kewenangan Majelis Syura PKS.
"Anggota majelis syuro yang berasal dari provinsi-provinsi ini menyampaikan kecenderungan masyarakat yang ada di daerahnya," ungkap Nasir Djamil.
Bagi PKS, soal penentuan koalisi untuk Pilpres akan menunjuk pula kandidat capres dan cawapres. Nasir Djamil menyatakan PKS tidak ingin sosok capres dan cawapres saat berkoalisi nantinya tidak disetujui suara dari akar rumput.
"Tidak mudah kami menentukan calon, karena kalau kami sudah menentukan calon, kami tidak ingin tiba-tiba mundur," ujar dia.
Baca Juga: Pengamat: Perang Dingin Antara Nasdem dan Jokowi Terjadi Sejak Pidatonya di Hajatan Golkar
Berita Terkait
-
Pengamat: Perang Dingin Antara Nasdem dan Jokowi Terjadi Sejak Pidatonya di Hajatan Golkar
-
Koalisi dengan PKB, Seberapa Besar Peluang Prabowo dan Gerindra Tarik Suara NU di Pilpres?
-
Jokowi Absen di HUT NasDem, PDIP Dapat Nilai Buruk: Partai Pendendam!
-
Jenderal Andika Bakal Capres 2024 Gandeng Iriana Jokowi Jadi Cawapres, Benarkah?
-
Uya Kuya Ungkap 4 Parpol yang Meminangnya, PDIP dan PKS Gak Masuk Kriteria?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta
-
Wamen Dzulfikar: Polisi Aktif di KP2MI Strategis Perangi Mafia TPPO
-
Anggota DPR Ini Ingatkan Bahaya Pinjol: Banyak yang Ngira Itu Bisa Selesaikan Masalah, Padahal...
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan