Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil yakin bahwa deklarasi Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan NasDem untuk Pilpres 2024 tinggal menunggu waktu, meski sempat batal deklarasi pada 10 November lalu.
Ketiga partai tersebut memutuskan untuk tidak terburu-buru. Menurutnya, koalisi PKS-NasDem-Demokrat bisa saja sepakat untuk deklarasi akhir tahun 2022 mendatang.
"Ini soal waktu saja sehingga kami tidak perlu terburu-buru. Bisa saja nanti akhir tahun," kata Nasir Djamil ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa sebelum membentuk poros politik, setiap partai di Koalisi Perubahan harus memiliki mekanisme internal.
Lebih lanjut, Nasir Djamil mengungkapkan bahwa hingga kini PKS masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syura sebelum menentukan untuk berkoalisi.
Hal itu karena keputusan tertinggi untuk berkoalisi dan menentukan arah pada Pilpres 2024 menjadi kewenangan Majelis Syura PKS.
"Anggota majelis syuro yang berasal dari provinsi-provinsi ini menyampaikan kecenderungan masyarakat yang ada di daerahnya," ungkap Nasir Djamil.
Bagi PKS, soal penentuan koalisi untuk Pilpres akan menunjuk pula kandidat capres dan cawapres. Nasir Djamil menyatakan PKS tidak ingin sosok capres dan cawapres saat berkoalisi nantinya tidak disetujui suara dari akar rumput.
"Tidak mudah kami menentukan calon, karena kalau kami sudah menentukan calon, kami tidak ingin tiba-tiba mundur," ujar dia.
Baca Juga: Pengamat: Perang Dingin Antara Nasdem dan Jokowi Terjadi Sejak Pidatonya di Hajatan Golkar
Berita Terkait
-
Pengamat: Perang Dingin Antara Nasdem dan Jokowi Terjadi Sejak Pidatonya di Hajatan Golkar
-
Koalisi dengan PKB, Seberapa Besar Peluang Prabowo dan Gerindra Tarik Suara NU di Pilpres?
-
Jokowi Absen di HUT NasDem, PDIP Dapat Nilai Buruk: Partai Pendendam!
-
Jenderal Andika Bakal Capres 2024 Gandeng Iriana Jokowi Jadi Cawapres, Benarkah?
-
Uya Kuya Ungkap 4 Parpol yang Meminangnya, PDIP dan PKS Gak Masuk Kriteria?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional