Tinjauan bersama tersebut dalam rangka monitoring serta memastikan ketersediaan beras dan stabilitas harga, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat turut memastikan implementasi program KPSH berjalan lancar dan makin dimasifkan. Dengan demikian terjamin ketersediaan beras dengan kualitas yang baik, di samping stabilitas harga beras tetap terjaga dan terjangkau oleh masyarakat Jakarta.
"Kami bersama Pak Menteri mengecek kepastian beras medium tersedia untuk program KPSH. Sehingga Food Station (BUMD Cluster Pangan DKI Jakarta) dan Kepala Badan Pangan memastikan bahwa itu sudah tersedia. Kita tahu di sini semuanya tersedia beras medium KPSH," ungkap Heru.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pula, melalui program KPSH, atau dulu disebut Operasi Pasar, di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, pemerintah bersama para pemangku kepentingan berupaya untuk mengantisipasi lonjakan harga beras di tingkat konsumen. Program KPSH merupakan realisasi dari Tiga Pilar Ketahan Pangan yang ditugaskan kepada Bulog, yaitu ketersediaan, keterjangkauan serta stabilitas.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, program KPSH yang terbukti efektif ini dilakukan sepanjang tahun oleh Bulog, guna mengantisipasi lonjakan harga beras di tingkat konsumen. Ia pun menambahkan bahwa Jakarta akan mendapatkan pasokan pangan yang berlimpah, sehingga dipastikan harganya stabil dan terjangkau.
"Seperti yang disampaikan Pak Pj Gubernur dan Pak Mendag, pertama kita akan mobilisasi stok dari Sulawesi Selatan. Sudah terkonfirmasi, stok dari Makasar kita geser sekitar 6.000 ton, dari NTB 9.845 ton, kemudian dari Bulog sekitar 14.000 ton. Jadi, Jakarta ini akan kebanjiran stok sebentar lagi," paparnya.
Menurut Arief, harga beras medium program KPSH ini sebesar Rp 8.900 di Pasar Induk Cipinang, dan Rp 9.300 di pasar-pasar turunan. Kemudian, sekitar 153 pasar yang ada di Jakarta akan diguyur juga beras medium ini. Dengan demikian, ia berharap, pasokan dan harga beras di Jakarta akan stabil.
Berita Terkait
-
Produksi Beras di Lebak Surplus 13 Bulan Kedepan
-
Carut Marut Pangan Nasional, Anggota DPR Semprot Bapanas
-
Gawat, Dirut Bulog Sebut Cadangan Beras Dalam Gudang Mulai Menipis
-
PDIP Minta Pj Gubernur Heru Budi Tak Lanjutkan Perjuangan Anies soal Sengketa UMP 2022
-
Sri Mulyani Ditagih Utang Beras, Nilainya Rp 5,13 Triliun
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Belanja Rp75 Ribu di Alfamart Bisa Tebus Murah: Minyak Goreng Rp36.900 hingga Sirup Marjan Rp6.900
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Abu Janda Maki Prof Ikrar di TV, Feri Amsari Ungkap yang Terjadi di Balik Layar
-
Resmi Ditahan, Yaqut Diduga Terima Fee dari Jemaah Daftar Bisa Langsung Berangkat Haji
-
Resmi Ditahan, Gus Yaqut Lebaran di Rutan KPK
Terkini
-
Gara-gara Donald Trump Salah Perhitungan, 2 Hari Perang AS Habiskan Rp 94 Triliun
-
Gebrakan Dittipideksus Bareskrim di Jawa Timur: Bongkar Skandal Emas Ilegal Rp25,9 Triliun
-
Alasan KPK Baru Tahan Gus Yaqut Sekarang: Tak Ingin Terburu-buru dan Tunggu Bukti
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Hampir 1 dari 10 Anak Indonesia Alami Masalah Kesehatan Mental, Apa Penyebabnya?
-
Praperadilan Direktur PT WKM, Ahli: Seorang Tersangka Harus Dipenuhi Haknya Meski Masih Penyidikan
-
KPK Ungkap Akal-akalan Gus Yaqut Bagi Kuota Haji Tambahan 50:50 Persen
-
Dua Tanker Diledakkan, Iran Kirim Ultimatum: Harga Minyak Akan Melonjak Brutal!
-
Sekolah Rakyat Diperluas, Budiman: Investasi Masa Depan untuk Putus Rantai Kemiskinan
-
Dubai Diguncang Drone Iran! Eks Bos Leeds United Sebut Pemerintah UEA Sensor Ketat