Suara.com - Polemik jalur sepeda di DKI Jakarta tengah menjadi sorotan. Salah satu masalah yang disinggung adalah rencana membekukan (freeze) program jalur sepeda pada tahun depan.
Hal ini karena Jakarta sebagai Ibu Kota memiliki berbagai tantangan mulai dari penurunan muka tanah hingga polusi udara akibat pembangunan jalur sepeda.
Namun permasalahan tersebut tak bisa diselesaikan dengan mudah seperti negara-negara tetangga dalam mengatasinya. Rencana pembekuan jalur sepeda itu pun diprotes berbagai pihak. Yuk simak penjelasan tentang polemik jalur sepeda Jakarta berikut ini.
Diprotes Banyak Pihak
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berbicara tentang rencana pembekuan jalur sepeda yang diprotes berbagai pihak. Ia mengaku mendapat banyak kritik dari sejumlah pihak karena belum mau melanjutkan pembangunan jalur sepeda.
Heru menegaskan bahwa ia tak menghentikan sepenuhnya pembangunan jalur sepeda. Namun saat ini ia hanya ingin jalur sepeda yang sudah terbangun itu dievaluasi lebih dulu sebelum nantinya Pemprov DKI menambah jalur baru. Evaluasi itu, perlu dilakukan agar jalur sepeda yang dibangun berkualitas.
Selain itu Heru mengatakan seluruh kebijakan seperti halnya pembangunan jalur sepeda harus dikomunikasikan dengan baik. Ia juga sempat membandingkan jalur sepeda di Jakarta dengan Eropa. Di negara Eropa, kondisi jalur sepeda baik serta menunjang aktivitas warga sekitar.
Meski begitu, Heru menekankan tak semua kebijakan negara asing bisa diterapkan di Tanah Air karena keadaan kedua negara sangatlah berbeda. Dengan demikian pihaknya sangat terbuka terhadap masukan berbagai pihak untuk kemajuan Kota Jakarta.
Anggaran Pembangunan Sepeda Sempat Dihapus
Baca Juga: Heru Budi Akui Sempat 'Freeze' Jalur Sepeda di Jakarta: Itu Saja Sudah Ribut?
Sebelumnya Dishub DKI sempat menganggarkan Rp 38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda dan Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda dalam RAPBD 2023. Namun, Dishub DKI menghapus kedua anggaran itu dalam rapat pembahasan RAPBD dengan DPRD DKI pada Jumat (11/11/2022) lalu.
Dishub mencoret anggaran yang jumlahnya mencapai hampir Rp 40 miliar itu karena memutuskan tak membangun jalur sepeda pada tahun depan. Langkah tersebut menuai kritik dari berbagai pihak mulai dari LBH Jakarta, Bike to Work hingga Green Peace Indonesia.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Berita Terkait
-
Heru Budi Akui Sempat 'Freeze' Jalur Sepeda di Jakarta: Itu Saja Sudah Ribut?
-
Akui Jalur Sepeda Dibutuhkan di Eropa, Heru Budi: Kebiasaan Barat Tak Bisa Diterapkan di Jakarta
-
Brakk! Pembatas Jalur Sepeda di Sudirman Berserakan Ditabrak Fortuner
-
Ingin Perluas, Heru Budi Berencana Buat Jalur Sepeda di Permukiman Warga Hingga Sekolah
-
Jakarta Anggarkan Dana untuk Optimalisasi Jalur Sepeda, Bagaimana Respons Bike to Work?
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
Terkini
-
Juda Agung Disebut Kandidat Kuat Wamenkeu, Istana Tegaskan Belum Ada Keputusan
-
Terjaring OTT KPK, Eks Kasi Intel Kejari HSU Asis Budianto Ajukan Praperadilan
-
Bela Istri yang Dijambret, Pengacara Sebut Hogi Minaya Kejar Pelaku untuk Selamatkan Tagihan Snack
-
Isu Reshuffle Memanas: Antara 'Anak Ideologis' dan 'Keponakan', Siapa yang Bertahan di Kabinet?
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Istana Buka Suara soal Kans Budisatrio Djiwandono Gabung Kabinet
-
Isu Reshuffle Memanas, Istana Pastikan Sore Ini Fokus pada Pelantikan Dewan Energi Nasional
-
Dari Bansos Hingga Keuangan Digital, Mendagri Ungkap Peran Kunci Data Dukcapil
-
KPK Periksa Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Terkait Dugaan Suap Ijon Proyek
-
Banjir dan Longsor Berulang, Auriga Ungkap Deforestasi 'Legal' Jadi Biang Kerok