Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie, mengatakan praktik pramanisme politik harus diakhiri. Ia meminta kontestasi pemimpin nasional harus dilakukan dengan akal sehat dan normal.
Hal itu disampaikan Effendy menanggapi adanya selebaran bergambar muka Anies Baswedan di Bandar Lampung yang berkaitan dengan khilafah.
Pria yang akrab disapa Gus Choi ini menilai, munculnya selebaran tersebut sengaja dibuat untuk menjatuhkan Anies jelang kontestasi Pilpres 2024.
"Ya pasti begitu (untuk menjatuhkan Anies), premanisme politik harus diakhiri," kata Gus Choi saat dihubungi, Selasa (22/11/2022).
Gus Choi mengatakan, jelang Pilpres atau Pemilu 2024 digelar, pertarungan politik harus diisi dengan kegiatan penuh akal sehat, bukan malah sebaliknya.
"Kita harus menjalankan kegiatan dengan akal sehat, terbuka, dan normal," ungkapnya.
Menurutnya pihak yang sengaja munculkan selebaran tersebut memang orang-orang yang membenci Anies. Meski dibenci dengan adanya selebaran tersebut, Gus Choi meyakini Anies tetap dilindungi Tuhan.
"Allah akan bersama orang yang didzolimi," pungkasnya.
Selebaran
Baca Juga: Nasdem Sebut Pembuat Selebaran Paham Khilafah Orang yang Benci Anies Baswedan
Sebelumnya, Anies Baswedan kembali diterpa isu tak sedap, ini setelah muncul selebaran bergambar bakal capres Partai NasDem itu yang dikaitkan dengan khilafah di Bandar Lampung, Senin (21/11/2022).
Polda Lampung siap turun tangan menyelidiki beredarnya selebaran Anies tersebut. Polisi meminta warga waspada menerima informasi yang belum jelas sumbernya.
Menyitat laman Warta Ekonomi (media partner Suara.com), selebaran itu berisi tagline dengan tulisan "Mewujudkan Indonesia Bersyariah Anies Presiden 2024".
Selain itu ada tulisan, "Lenyapnya satu hukum Islam dari kehidupan umat, acap kali membuat hukum tersebut dianggap tidak wajib, bahkan dianggap tidak ada sehingga wajib menegakkan khilafah”.
Masih dalam selebaran yang sama, tertulis juga, “Islam dan aksi bela ulama mendapatkan balasan berupa kemenangan dalam Pilkada 2017. Di mana umat Islam dapat melihat DKI Jakarta saat ini lebih baik dari segala aspek jika dibandingkan sebelumnya.”
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, saat ini masyarakat diharapkan waspada dan hati-hati dengan informasi yang beredar belum tentu kebenarannya.
Berita Terkait
-
Sudah Pede Deklarasi Bacapres, NasDem Disebut Bisa 'Hempas' Anies Baswedan Saat Last Minute
-
Safari Politik Anies Baswedan Bikin Gelisah, Kader Nasdem Tantang Politikus PDIP Lakukan Ini
-
Nasdem Sebut Pembuat Selebaran Paham Khilafah Orang yang Benci Anies Baswedan
-
Pernikahan Kaesang Bisa Jadi Ajang Manuver Politik Jokowi, Akankah Surya Paloh Diundang?
-
Gus Choi NasDem Biarkan Orang Sebar Selebaran Khilafah Bergambar Anies, Nanti Capek Sendiri
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
KPK Ungkap Pengembalian Dana Haji Ilegal! Siapa Saja yang Sudah Mengaku?