Suara.com - Dari tahun ke tahun, PT PLN (Persero) berhasil meningkatkan penggunaan produk lokal (Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN) di setiap proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya anggaran untuk penggunaan komponen dalam negeri secara rata-rata setiap tahunnya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan belanja operasional (OPEX) dan belanja modal (CAPEX) PLN saat ini mencapai hampir Rp 300 triliun per tahun. Angka ini akan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya konsumsi energi listrik di masa mendatang. Sementara, TKDN PLN sudah mencapai angka 48,8 persen, naik secara signifikan dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar 40,1 persen.
Ditambah, Pembelanjaan Dalam Negeri (PDN) PLN pada tahun 2021 sudah mencapai kisaran 70 persen. Dengan asumsi tersebut, belanja PLN untuk TKDN konsolidasi di tahun 2021 mencapai Rp 38,9 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 19 triliun.
"Dengan nilai PDN yang saat ini mencapai kisaran 70 persen. Dan, TKDN konsolidasi yang mencapai angka 48,8 persen, maka kontribusi PLN terhadap pergerakan ekonomi nasional menjadi sangat signifikan," ucapnya.
Capaian tersebut tidak terlepas dari beberapa strategi yang berhasil diterapkan oleh PLN sebagai upaya meningkatkan PDN dan TKDN. Misalnya, kebijakan negative list dalam pengadaan sehingga PLN memastikan tidak akan membeli barang impor jika tersedia pabrikan barang tersebut di dalam negeri.
Lalu, PLN memiliki kebijakan preferensi harga dalam pengadaan yang memberikan harga terhadap TKDN sehingga lebih kompetitif. Kemudian terdapat juga kebijakan passing grade terhadap nilai TKDN dalam pengadaan yang disesuaikan dengan roadmap pencapaian TKDN sehingga memastikan upaya-upaya peningkatan TKDN tetap dilakukan.
Selanjutnya, kebijakan pengadaan untuk barang impor yang diikuti dengan persyaratan akan membangun pabrik di Indonesia dalam jangka waktu 2 tahun. Terakhir, PLN melakukan upaya sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain, maupun para pelaku industri untuk membangun industri hulu yang akan menggantikan bahan baku impor.
“Dalam menjalankan kebijakan tersebut juga tidak semudah membalik kedua telapak tangan. Butuh komitmen dan usaha yang keras karena tantangan yang dihadapi begitu besar,” jelas Darmawan.
Sebagai contoh, dalam trafo distribusi, TKDN dalam industri ini ada di kisaran 30-40 persen dan sulit untuk ditingkatkan lagi. Alasannya, karena bahan baku utama yaitu silicon steel dan minyak trafo masih didapatkan secara impor.
Baca Juga: PLN Memiliki Tim PDKB, Mampu Menjaga Listrik Tetap Nyala Meski Harus Bertaruh Nyawa
Baik silicon steel maupun minyak trafo, masing-masing mengambil 30 persen dari biaya produksi. Ditambah lagi jumlah produsen yang terbatas, karena perusahaan yang memproduksi silicon steel, hanya ada 10 pabrikan saja di seluruh dunia.
Sehingga dunia berebut untuk mendapatkannya dan mengakibatkan harga yang mahal, ketersediaan yang sangat terbatas, dan untuk mendapatkannya harus inden 4-6 bulan. Hal ini yang menjadi tantangan PLN untuk meningkatkan TKDN industri trafo.
Melihat kondisi tersebut, PLN melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan industri silicon steel dan minyak trafo di Indonesia. Melalui sinergi lintas BUMN dan kolaborasi dengan berbagai perusahaan swasta, PLN berupaya keras mengonsolidasikan volume pemakaian silicon steel dan minyak trafo.
Dengan menggandeng PT Krakatau Steel, silicon steel yang sebelumnya diproduksi di luar negeri, kini diharapkan akan bisa diproduksi di dalam negeri. Selain itu, PLN juga bekerja sama dengan Pertamina Lubricant untuk menghadirkan produksi minyak trafo di Indonesia.
"Ini sebagai langkah untuk mengupayakan agar industri silicon steel dan minyak trafo dapat tersedia di dalam negeri," ucap Darmawan.
Menurut Darmawan, Heroic effort tersebut memberikan multiplier effect. Bagi PLN, security of supply meningkat. Konsumsi listrik pun meningkat akibat munculnya industri-industri baru yang juga membuka lapangan kerja.
Berita Terkait
-
Survei LSI Denny JA: Publik Optimistis Ekonomi Nasional Lebih Baik
-
Korsleting Sering Jadi Penyebab Kebakaran di Jakarta, PLN DKI Ingatkan Perbaruan Sertifikat Layak Operasi
-
Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional, Belanja Modal PLN Terserap Rp8,4 Triliun untuk UMKM
-
Demi Keselamatan Warga, Pj Gubernur DKI Lakukan Pertemuan dengan PLN Dalam Antisipasi Cuaca Ekstrim
-
Menko Airlangga Terus Dukung PLN Serap Produk Dalam Negeri
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Tak Butuh Bantuan China, Donald Trump: Xi Jinping Bestie Awak
-
Identitas 4 Pekerja Migran Indonesia yang Meninggal Tenggelam di Malaysia 10 Masih Hilang
-
Mentang-mentang Serumpun! Sindiran Pedas Malaysia Usai Puluhan WNI Jadi Korban Kapal Tenggelam
-
Eileen Wang Agen Rahasia China yang Menyelinap dan Sukses Jadi Walikota di AS, Kini Nasibnya Tragis
-
Pakar Ungkap Trik Licik Sindikat Judol Hayam Wuruk Lolos dari Blokir Pemerintah
-
Buntut Ucapan 'Cuma Perasaan Adik-adik Saja', MC LCC Empat Pilar Kalbar Akhirnya Minta Maaf
-
Eks Direktur BAIS Bongkar Rahasia Dapur Intelijen: Cuma Kasih 'Bisikan', Sisanya Hak Presiden
-
Menteri Perang AS Ngamuk ke Senat Saat Minta Rp24 Ribu T untuk Kalahkan Iran
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China