Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan, bahwa jelang Pemilu 2024 semua pihak harus mewaspadai bahaya politisasi hukum hingga politisasi kapital. Menurutnya, hal itu lebih bahaya dari pada politisasi agama.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Jazil saat ditanya soal arah pernyataan Presiden RI Jokowi terkait imbauan agar memerangi politik identitas pada Pemilu 2024.
"Agama ini selalu menjadi korban dianggap politisasi agama itu berbahaya ya memang, tapi lebih dari itu menurut saya kita juga harus mewaspadai bahayanya politisasi hukum, politisasi kapital, harus kita waspadai," kata Gus Jazil kepada wartawan Kamis (24/11/2022).
Ia mengatakan, dibalik terjadinya politik identitas ada pihak-pihak yang membiayai. Menurutnya, pihak-pihak tersebut harus dicari tahu.
"Kita harus waspada siapa orang-orang di balik itu. Kelompok agama ini kan sebenarnya semuanya ingin menyampaikan perdamaian. Kalau ada kelompok agama menganjurkan kekerasan dugaan saya pasti ada orang yang menyuruh," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan, orang-orang atau pihak yang berada di balik munculnya politik identitas harus diwaspadai. Terlebih orang menjadi dalang politik kapital.
"Nah ini harus dicari ini yang mengatasnamakan agama, seperti halnya juga politisasi kapital ada segelintir elite kekuasaan pemilik modal yang mengatur, dan ini juga harus diwaspadai," pungkasnya.
Pesan Jokowi
Sebelumnya, Presiden RI Jokowi mengingatkan para bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi SARA menjelang Pemilu 2024.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berikan Contoh Bersedia Menerima Vaksin Booster Kedua
"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah.
Dalam pidatonya itu, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Bangsa Indonesia, kata Jokowi, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu, kata Jokowi, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.
"Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujarnya berharap.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Berikan Contoh Bersedia Menerima Vaksin Booster Kedua
-
PKB dan Gerindra Tetap Solid, Mereka Cari Waktu Tepat untuk Putuskan Pasangan Capres dan Cawapres
-
PKB Tidak akan Bercerai dengan Gerindra, Ingin Membangun Kekuatan Sampai Menang
-
Manuver Cak Imin Di Koalisi PKB-Gerindra: Dulu Ngebet Cawapres, Kini Ngotot Jadi Capres
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?