Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan, bahwa jelang Pemilu 2024 semua pihak harus mewaspadai bahaya politisasi hukum hingga politisasi kapital. Menurutnya, hal itu lebih bahaya dari pada politisasi agama.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Jazil saat ditanya soal arah pernyataan Presiden RI Jokowi terkait imbauan agar memerangi politik identitas pada Pemilu 2024.
"Agama ini selalu menjadi korban dianggap politisasi agama itu berbahaya ya memang, tapi lebih dari itu menurut saya kita juga harus mewaspadai bahayanya politisasi hukum, politisasi kapital, harus kita waspadai," kata Gus Jazil kepada wartawan Kamis (24/11/2022).
Ia mengatakan, dibalik terjadinya politik identitas ada pihak-pihak yang membiayai. Menurutnya, pihak-pihak tersebut harus dicari tahu.
"Kita harus waspada siapa orang-orang di balik itu. Kelompok agama ini kan sebenarnya semuanya ingin menyampaikan perdamaian. Kalau ada kelompok agama menganjurkan kekerasan dugaan saya pasti ada orang yang menyuruh," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan, orang-orang atau pihak yang berada di balik munculnya politik identitas harus diwaspadai. Terlebih orang menjadi dalang politik kapital.
"Nah ini harus dicari ini yang mengatasnamakan agama, seperti halnya juga politisasi kapital ada segelintir elite kekuasaan pemilik modal yang mengatur, dan ini juga harus diwaspadai," pungkasnya.
Pesan Jokowi
Sebelumnya, Presiden RI Jokowi mengingatkan para bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi SARA menjelang Pemilu 2024.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berikan Contoh Bersedia Menerima Vaksin Booster Kedua
"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah.
Dalam pidatonya itu, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Bangsa Indonesia, kata Jokowi, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu, kata Jokowi, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.
"Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujarnya berharap.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Berikan Contoh Bersedia Menerima Vaksin Booster Kedua
-
PKB dan Gerindra Tetap Solid, Mereka Cari Waktu Tepat untuk Putuskan Pasangan Capres dan Cawapres
-
PKB Tidak akan Bercerai dengan Gerindra, Ingin Membangun Kekuatan Sampai Menang
-
Manuver Cak Imin Di Koalisi PKB-Gerindra: Dulu Ngebet Cawapres, Kini Ngotot Jadi Capres
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Status Arkana Terungkap di Tengah Perceraian Ridwan Kamil-Atalia, Ternyata Masih 'Anak Negara'
-
Jerit Ibunda Korban Salah Tangkap Aksi Demo Agustus, Dua Jari Anaknya Patah Diduga Disiksa Polisi
-
Sabida Thaiseth, Muslimah Pertama di Kabinet Thailand yang Mengusung Wajah Baru Kebudayaan
-
Bonus Rp465 Miliar Atlet SEA Games Cair, Pemerintah Kasih Literasi Keuangan 1,5 Jam
-
Rekayasa Lalin MRT Glodok-Kota Dimulai 10 Januari, Simak Rutenya
-
Said Iqbal Bongkar 'Janji Manis' KDM Soal Upah: Katanya Tak Ubah Rekomendasi, Faktanya Malah Dicoret
-
Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba
-
Jaksa Sebut Nadiem dan Pengacaranya Galau: Seolah Penegakan Hukum Tak Berdasarkan Keadilan
-
Sebut Politik Dinamis, Dede Yusuf Ungkap Alasan Demokrat 'Lirik' Pilkada Lewat DPRD
-
Perpendek Rentang Kendali, Pakar Usulkan Polri Dibagi Dua Wilayah: Barat dan Timur