Suara.com - PT PLN (Persero) berkomitmen mendorong penggunaan produk dalam negeri di sektor ketenagalistrikan. Hal itu dibuktikan dengan penandatangan nota kesepahaman antara PLN dan PT Surveyor Indonesia tentang kerja sama kegiatan survei, inspeksi, verifikasi dan konsultasi teknis untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri dan pekerjaan di sektor ketenagalistrikan.
Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk memastikan kesesuaian infrastruktur ketenagalistrikan. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup sejumlah aspek, seperti pekerjaan verifikasi dan due diligence meliputi kapabilitas industri, kualitas dan kuantitas bahan bakar, material/peralatan dan teknologi, capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga vendor assesment. Lalu studi dan kajian yang meliputi tentang TKDN, regulasi, market analysis/ market sounding, design study dan feasbility study.
Ada juga audit dan sertifikasi meliputi sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen K3 dan sertifikat laik operasi (SLO).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, TKDN perlu didorong untuk mengurangi impor. Ia pun memberikan apresiasi kepada PLN yang berkomitmen untuk membelanjakan anggaran untuk industri dalam negeri.
"Apalagi Dirut sudah berkomitmen Rp300 triliun belanja dalam negeri. Ini penting, karena sebetulnya program TKDN bahasa lainnya substitusi impor," katanya, dalam agenda PLN Locomotion 2022, di Jakarta, Rabu (23/11/2022).
Dia mengatakan, dalam kebijakan publik, pemerintah mendorong dua hal yakni membangun industri berorientasi ekspor untuk menghasilkan devisa dan subtitusi impor untuk menghemat devisa.
"Mengapa devisa penting, karena 1-2 tahun ke depan pertandingan kita ini adalah di kurs," ucapnya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, belanja PLN mencapai sekitar Rp300 triliun. Dari angka itu, sebanyak Rp200 triliun dibelanjakan di dalam negeri.
Darmawan juga menuturkan, dalam menjalankan usaha PLN melibatkan ribuan pemasok dalam negeri dan jutaan masyarakat Indonesia.
Baca Juga: PLN Berhasil Pulihkan 100% Kelistrikan Terdampak Gempa Cianjur
"Spending di PLN sekitar Rp300 triliun. Sekitar Rp200 triliun kita belanjakan di dalam negeri. Ada 9.700 pemasok dalam negeri. Ada 4 juta rakyat Indonesia untuk ikut terlibat menyediakan produk kelistrikan dari energi primer, pembangkit, transmisi, sampai distribusi," katanya.
Dia menjelaskan, pemerintah dalam waktu dekat akan memberikan arahan dimana belanja yang dikeluarkan harus punya TKDN minimal 50 persen. Darmawan mengatakan, PLN secara totalitas akan mewujudkan hal tersebut.
Ia pun bercerita, PLN telah berjuang untuk mendorong TKDN. Sepuluh tahun lalu, TKDN di PLN masih rendah di angka 20 persen. Lalu terus meningkat menjadi 25 persen dan naik lagi menjadi 30 persen.
Di titik 30 persen, banyak tekanan dari berbagai negara yang menahan Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang kokoh. Namun, PLN tidak berhenti dan terus mendorong TKDN.
"Kita kumpulkan seluruh industri dalam negeri. Kita lakukan perjuangan gerilya, kita lakukan kerja-kerja underground. Untuk satu per satu kita bangun produksi material hulu sampai hilir yang selama ini itulah yang dihalang-halangi negara maju. Kita rebut teknologi masa depan. Kita bangun kepercayaan SDM nasional. Kita bangun kapasitas kita untuk bisa produksi sendiri dengan bahan-bahan dari dalam negeri," terangnya.
Berkat kerja keras PLN, TKDN terus meningkat. Hal ini pun diharapkan dapat menopang perekonomian karena bergeliatnya industri dalam negeri.
"Akhirnya, pada tahun 2020, kami berhasil meningkatkan TKDN menjadi 40 persen. Satu tahun berikutnya, tahun lalu di tahun 2021, PLN berhasil meningkatkan TKDN sehingga sampai hampir 50 persen TKDN," pungkas Darmawan.
Berita Terkait
-
Kurangi Impor dan Gairahkan Ekonomi Nasional, Ini Gebrakan PLN Bangun Ekosistem Industri Lokal
-
Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional, Belanja Modal PLN Terserap Rp8,4 Triliun untuk UMKM
-
Demi Keselamatan Warga, Pj Gubernur DKI Lakukan Pertemuan dengan PLN Dalam Antisipasi Cuaca Ekstrim
-
Menko Airlangga Terus Dukung PLN Serap Produk Dalam Negeri
-
Atisipasi Banjir dan Cuaca Ekstrim di Jakarta, PLN Siapkan 34 Posko Siaga Kelistrikan
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana