Suara.com - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta aparat keamanan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat di Desa Gurilla, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Konflik antara masyarakat dengan PTPN III di Desa Gurila terjadi karena dipicu sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU).
"PGI meminta aparat keamanan menghentikan penggunaan kekerasan terhadap masyarakat," kata Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow seperti dikutip Suara.com dari laman pgi.or.id pada Senin (28/11/2022).
Mereka mengecam upaya penguasaan lahan dengan menggunakan kekerasan. Menurut mereka hal tersebut sebagai cara yang berlebihan.
"Menggunakan cara kekerasan adalah tindakan yang berlebihan, tidak perlu dan sudah waktunya dihentikan," kata Jeirry.
PGI lantas mempertanyakan dialog damai yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan perusahaan penerima Hak Guna Usaha PTPN III di Desa Gurila.
"Dari data yang kami terima dari lapangan, PGI mensinyalir terjadinya kerancuan koordinasi antar instansi, yakni PTPN III dengan BPN terkait peta batas tanah," ungkap Jeirry.
Hal itu menurut mereka menunjukkan koordinasi antar instansi pemerintah dari pusat sampai ke daerah yang buruk.
"Ada kecenderungan melakukan klaim kepemilikan dan pemberian HGU secara gampang tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat. Begitu juga, ini sebuah kebijakan yang tidak cermat dan cenderung pragmatis untuk kepentingan pragmatis pula," tegas Jeirry.
Jeirry menambahkan, situasi diperparah dengan upaya perebutan dengan paksa dan kekerasan yang dilakukan aparat, atas lahan masyarakat yang sudah dikuasai dan dihuni selama puluhan tahun.
Baca Juga: Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Serahkan Bantuan Sembako ke Korban Gempa Cianjur
"Ini adalah suatu kondisi, sikap dan tindakan yang sangat buruk dan mengerikan dalam negara demokrasi Pancasila," tegasnya.
Karenanya, selain meminta aparat menghentikan segala bentuk kekerasan, PGI menyampaikan protesnya.
"PGI menyampaikan protes keras dan meminta pemerintah lebih bijaksana dalam mencari solusi damai yang elegan dengan masyarakat Desa Gurilla," kata Jeirry.
"PGI meminta pemerintah lebih menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat atas tanah tersebut dalam mencari solusi terhadap persoalan dimaksud," ujarnya menambahkan.
Berita Terkait
-
Aliansi Mahasiswa Bersatu Demo Polda Sumut, Ini Tuntutannya
-
Masyarakat Pantai Raja Minta Tolong Jokowi, Sebut Lahan Dikuasai PTPN V sejak 1984
-
PLN UIW Sumut Dukung Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik, Bangun SPBKLU di Kota Pematang Siantar
-
Walhi Tuntut 9 Sengketa Lahan Berkepanjangan di Sumsel Diselesaikan
-
Berduka, Ketum PGI: Azyumardi Azra Banyak Beri Sumbangan Bagi Perdamaian Dunia
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional